Beranda All News Bendahara Sekolah Harus Memperhatikan Prinsip Akuntabel, Jika Tak Ingin Berurusan Hukum

Bendahara Sekolah Harus Memperhatikan Prinsip Akuntabel, Jika Tak Ingin Berurusan Hukum

0
Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat membuka kegiatan Asistensi Bendahara Pengeluaran SMA/SMK Se- Provinsi Kepri Atas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana BOS dan Dana SPP, di Hotel Harris Resort Batam Centre, Selasa (15/11/2022).F-Kominfo Kepri

Ansar: Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekolah Harus Baik

Batam, suaraserumpun.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka kegiatan Asistensi Bendahara Pengeluaran SMA/SMK Se- Provinsi Kepri Atas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana BOS dan Dana SPP, di Hotel Harris Resort Batam Centre, Selasa (15/11/2022) petang. Bendahara sekolah harus memperhatikan prinsip akuntabel, jika tak ingin berurusan dengan hukum.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, bendahara dengan tugas pokok yang tidak mudah,  harus bisa menyiapkan sebaik mungkin penyelenggaraan administrasi  keuangan sekolah secara benar,  sekaligus bisa mempertanggungjawabkannya.

Karena menurut Ansar Ahmad, setiap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus sesuai peruntukannya. Dalam hal ini termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomer 2 Tahun 2022, Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Baca Juga :  Boby Wira Satria Ketua Askot Tanjungpinang Dimutasi ke Jabatan Lama

Meskipun dana BOS dan dana SPP bersifat tidak kaku dan mengikat, baik penggunaan dan pengelolaannya, tetapi bendaharawan sekolah, harus memperhatikan prinsip – prinsip efisiensi, efektifitas,  akuntabilitas dan juga transparansi.

Karenanya, kepada  semua bendahara pengeluaran sekolah, Ansar Ahmad meminta, jangan ragu untuk terus berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila ada hal hal, terkiat laporan keuangan sekolah, yang kurang dipahami dan dimengerti.

“Bisa melalui pengawas internal kita,  dalam hal ini aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dengan menghubungi hotline yang khusus dibuka untuk melayani konsultasi. Atau juga melalui pengawas ekternal seperti BPK Kepolisan dan Kejaksaan,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemkab Bantu Warga Miskin, Ini Syarat Mendapatkan Beasiswa S1 bagi Anak Bintan

Karena itu,  Ansar berharap, perlu ada pemahaman komprehensif. Baik kepala sekolah dan para bendaharawan pengeluaran, agar mereka dalam bekerja menjadi terkoordinasi secara baik. Karenanya, kata gubernur, pertemuan seperti ini bisa dilakukan dua kali  setahuni.

“Jangan karena ketidaktahuan dalam bekerja, menjadikan kita harus berurusan dengan pihak berwajib, serta tersandung dengan kasus hukum,” ucapnya.

Ansar Ahmad berpesan kepada semua bendaharawan sekolah, untuk benar benar memanfaatkan momen kegiatan ini sebaik mungkin. Karena melalui forum dan kegiatan seperti inilah, para pengelola keuangan sekolah bisa terus belajar untuk makin baik lagi,  dalam bekerja ke depannya.

Baca Juga :  31 Tim Bersaing di Open Tournament U12 Kepri Champions

Kepala Inspektorat Provinsi Kepri Irmandes mengatakan, kalau tujuan dari pelaksanaan kegiatan asistensi bagi bendahara pengeluaran, karena masih  sering munculnya temuan yang disebabkan kurangnya pemahaman bendaharawan.

Bendaharawan sekolah dalam melakukan pengelolaan keuangan sekolah, tidak cukup hanya dilakukan melalui  monitoring dan evaluasi juga pelatihan semata. Lebih dari itu, diperlukan sekali asistensi agar bendaharwan sekolah,  memiliki satu persepsi yang sama, jelas Irmamdes.

“Sehingga, para bendahawan pengeluaran sekolah kedepannya, akan bisa membuat laporan keuangan yang handal, bersih, transparan dan juga akuntabel. Karena hanya laporan keuangan yang baik inilah, tercipta sekolah sekolah yang bersih penyelenggaraan keuangannya,” tutupnya. (yen)

Editor: Sigik RS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here