Oleh: Suyono Saeran
BEBAN yang harus dipikul dan dipikirkan oleh seorang Gubernur Provinsi Kepulauan Riau memang tidak ringan. Memimpin daerah dengan jumlah penduduk sebanyak 2.178.610 jiwa yang tersebar di 2.408 pulau bukan persoalan yang mudah. Apa lagi provinsi yang memiliki 7 kabupaten dan kota yang rentang kendalinya sangat jauh dan dipisahkan oleh lautan lepas ini hanya ditopang oleh APBD yang besarnya hanya plus minus Rp4 triliun.
Tentu isi kepala gubernur setiap hari harus berputar mencari jalan bagaimana agar pembangunan seluruh wilayah berhasil dengan tingkat gini rasio yang semakin tahun semakin kecil.
Bila melihat postur APBD Kepri tahun 2024 sebesar Rp4 triliun, sebesar Rp1,870 triliun terdistribusi ke kabupaten dan kota dengan rincian Kota Batam Rp562 miliar, Tanjungpinang Rp494 miliar, Bintan Rp184 miliar, Karimun Rp173 miliar, Lingga Rp143 miliar, Natuna Rp181 miliar dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp126 miliar.
Melihat postur APBD tersebut, tentu kalau program pembangunan hanya mengandalkan APBD murni tentu tidak bisa banyak yang dilakukan oleh Gubernur Kepri. Karena besarnya APBD yang lebih kurang Rp4 triliun, sesuai perintah undang-undang, juga harus dipotong untuk anggaran pendidikan 20 persen dan anggaran program kesehatan 10 persen. Belum lagi sekitar 30 persen dari dana APBD itu untuk membayar gaji, tunjangan dan operasional. Tentu tidak bisa banyak yang bisa dilakukan untuk pembiayaan pembangunan di 7 kabupaten dan kota kalau hanya menguras isi kantong APBD.
Di sinilah sebenarnya kemampuan Gubernur Kepulauan Riau diuji. Mimpi besar Kepulauan Riau menuju daerah yang makmur, berdaya saing dan berbudaya tentu harus ditebus dengan cara cerdas menggali semua potensi yang bisa mendorong tercapainya program pembangunan di semua sektor.
Berbagai upaya tentu menjadi sebuah keniscayaan agar Kepulauan Riau meraih yang diimpikan. Dana APBD yang tidak memadai tidak akan mampu membiayai seluruh program infrastruktur yang bisa menyentuh ke semua daerah. Kepri yang terdiri dari banyak pulau memerlukan pelabuhan yang tidak sedikit, jembatan penghubung, infrastruktur jalan dan prasarana lainnya yang anggarannya tidak sedikit.
Lalu apa yang harus dilakukan? Be there any way if we do it. Selalu banyak jalan kalau kita mau mengupayakannya. Dan itu yang dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau sekarang, Ansar Ahmad.
Menyadari kemampuan APBD yang tidak seberapa, mantan Bupati Bintan dua periode ini memilih loby ke pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan di Kepulauan Riau. Hasilnya tentu masyarakat bisa menilai tentang keberhasilan pembangunan yang bisa dirasakan.
Tahun 2023 hasil dari loby Ansar Ahmad ke pemerintah pusat Kepulauan Riau mendapatkan kue program infrastruktur jalan daerah (IJD) senilai Rp700 miliar. Anggaran ini untuk membangun infrastruktur jalan di tujuh kabupaten dan kota.
Pemprov Kepri juga dapat kucuran dana dari pusat untuk membangun Pelabuhan Berhala di Jemaja, pembangunan PLBN di Serasan, Pembangunan Pelabuhan Roro di Kuala Maras, revitalisasi Pulau Penyengat dan program kegiatan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Tahun 2024 ini Pemprov Kepri memperoleh anggaran Rp89 miliar untuk pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat serta anggaran yang cukup besar dari pusat untuk penataan Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun.
Tidak hanya itu, dari Dana Inpres tahun ini juga Kepulauan Riau memperoleh anggaran Rp 26 milyar untuk pembangunan jalan di Palmatak, pembangunan jembatan Air Kambau Rp12,6 miliar, pembangunan jembatan Genting Rp7 miliar di Kabupaten Natuna.
Di Kota Tanjungpinang, melalui loby Ansar Ahmad, pemerintah pusat akan membangun jalan Sebauk senilai Rp19 miliar dan penyelesaian pembangunan jalan pesisir Gurindam tepi laut senilai Rp37,8 miliar.
Selanjutnya di Kabupaten Karimun dilaksanakan pembangunan Jalan Parit Pacitan senilai Rp24 miliar, Jalan Alai Pulau Buru Rp4,6 miliar. Sementara di Kabupaten Bintan melalui Dana Inpres tahun 2024 akan dibangun lanjutan jalan Lintas Timur senilai Rp49,9 miliar dan pembangunan Jalan Nusantara Kijang senilai Rp18 miliar.
Untuk mensukseskan program Kepri Terang Ansar Ahmad menggandeng PLN untuk memenuhi kebutuhan aliran listrik pulau-pulau yang selama ini belum terjangkau. Ansar Ahmad juga menggandeng beberapa perusahaan besar di Kepulauan Riau melalui dana Comunity Social Responsibility (CSR) untuk membangun jaringan listrik di pulau dan wilayah terpencil. Hasilnya angka elektrifikasi Kepulauan Riau naik tajam dari 78 persen tahun 2021 menjadi 99 persen tahun 2024.
Suksesnya pembangunan yang merata dan berkeadilan tidak akan menjadi sebuah euforia tanpa makna kalau diupayakan secara serius, konsisten dan perencanaan yang matang. Dan itu sudah dibuktikan oleh Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau dengan berbagai pencapaian yang dibuktikan dengan berbagai indikator makro yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ketika dirinya memimpin negeri yang hanya seperlemparan bola dari Singapura itu.
Kalau sebagian besar mimpi Kepulauan Riau sudah diwujudkan, tidak salah bukan kalau kepemimpinan Ansar Ahmad dilanjutkan? (***/suaraserumpun.com)
Editor: Sigik RS