Natuna, suaraserumpun.com – Gubernur H Ansar Ahmad SE MM menegaskan, pihaknya harus mencari cara agar ketimpangan (disparitas) pembangunan setiap wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak terjadi di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki. Berikut ini cara Ansar Ahmad mencegah ketimpangan pembangunan di tengah minimnya anggaran tersebut.
Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2024 sebesar Rp4,34 triliun. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan, dari jumlah APBD yang ada, riil yang dapat dipergunakan hanya sebesar Rp3,8 triliun. Sebesar Rp1,5 triliun dikhususkan untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Dan hampir 70 persen dana pendidikan mengalir ke Kota Batam mengingat jumlah sekolah dan guru memang paling banyak di Kota Batam,” kata Ansar Ahmad di hadapan masyarakat Natuna dan Anambas, Selasa (7/5/2024).
Dari Rp3,8 triliun angaran yang ada, Pemprov Kepri disebut Gubernur Ansar kemudian membaginya lagi. Untuk dana aspirasi 45 anggota DPRD sebesar Rp150 miliar, pembiayaan 43 organisasi perangkat daerah (OPD), bantuan rumah ibadah, yayasan dan sebagainya, serta melaksanakan pembangunan di tujuh kabupaten/kota.
Disparitas pembangunan di Kepri sulit dihindari dengan keterbatasan anggaran yang juga dimiliki kabupaten/kota. Rata-rata kabupaten/kota di Kepri mengelola rata-rata Rp1 triliun APBD. Hanya Kota Batam yang lebih diuntungkan.
Batam, dijelaskan Gubernur Kepri, memiliki anggaran mencapai Rp6 triliun. Rp3,3 triliun Dana APBD Kota Batam, dan Rp2,6 triliun dana APBN melalui BP Batam.
“Ini ditambah dengan dukungan pihak swasta di Kota Batam yang sangat kuat,” sebut Ansar.
Untuk menghindari Ketimpangan pembangunan antar wilayah, lanjut Gubernur Ansar, maka pihaknya harus mencari cara untuk menghindari hal itu. Salah satunya dengan mencari sumbner dana di Pemerintah Pusat serta pengoptimalan dana CSR ( corporate social responsibility/tanggung jawab sosial).
“Kita tidak segan menongkrongi kementrian, juga berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Kepri,” tegas Ansar.
Upaya itu sejauh ini membuahkan hasil. Sejumlah pembangunan dilaksanakan di kabupaten/kota di Kepri melalui dana APBN. Misalnya, tahun lalu Kepri mendapatkan bantuan dana impres sebesar Rp700 miliar. Salah satunya pembangunan jalan Kuala Maras, Jemaja. Lalu Kepri mendapatkan dana hampir Rp400 miliar dari Kemenhub.
Dari dana itu di antaranya dipergunakan untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Roro di Jemaja yang menghabiskan anggaran sebesar Rp30 miliar, bantuan kapal Roro Bahtera Nusantara 01 dan 03, serta merevitalisasi seluruh pelabuhan yang ada di Kabupaten Natuna. Selain itu, Kepri mendapatkan dana senilai Rp60 miliar dalam dua tahun tahapan revitalisasi Pulau Penyengat.
“Alhamdulillah Pulau Penyengat sekarang sudah lebih tertata. Kunjungan wisatawan juga meningkat,” ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Ansar menyebut jika APBD Kepri lebih dimanfaatkan untuk pembangunan yang membutuhkan dana yang tidak terlalu besar. Selain itu, untuk efisiensi penggunaan anggaran, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menerapkan kebijakan tight money polecy, kebijakan pengetatan ikat pinggang yang pernah diterapkan mantan Presiden RI Soeharto.
“Kita harus berhemat agar agar pembangunan bisa terlaksana di tengah keterbatasan,” sebut Ansar Ahmad.
“Kita sama-sama agar APBD Kepri terus membaik. Dan saya berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat,” tutup Ansar Ahmad.
Sejak 5 Mei 2024, Gubernur Kepri beseta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna. Kunjungan hingga 9 Mei itu dimanfaatkan Gubernur Ansar bersilaturahmi bersama masyarakat, sekaligus menyosialisasikan pembangunan yang telah maupun yang sedang dan akan dilaksanakan.
Di kecamatan yang dikunjungi Gubernur Kepri, sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan bagi masyarakat setempat. (yen)
Editor: Sigik RS