banner 728x90
Hasan SSos Pj Wali Kota Tanjungpinang mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring dengan mendagri, Senin (20/11/2023). Pemko Tanjungpinang akan buka operasi pasar awal Desember nanti. F- diskominfo tanjungpinang

Pemko Tanjungpinang Akan Buka Operasi Pasar Lagi di Awal Desember

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Kabar baik bagi masyarakat Tanjungpinang. Awal Desember nanti, Pemko Tanjungpinang akan buka operasi pasar lagi, harga bahan pangan yang dijual murah.

Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi minggu ke-3 bulan November yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara daring dari ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (20/11/2023).

Dalam rapat yang juga diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesia tersebut membahas beberapa agenda diantaranya pembahasan penetapan upah minimum, peluncuran bursa karbon dan terakhir pembahasan inflasi secara nasional.

Rapat dimulai dengan pembahasan kebijakan penetapan upah minimum provinsi tahun 2024 oleh Menteri Ketenagakerjaan, dan pembekalan perdagangan bursa karbon yang disampaikan oleh direktur OJK.

Untuk penetapan upah minimum kota, Pj Wako Hasan SSos menjelaskan, masih menunggu perhitungan dari penetapan upah minimum provinsi. Sebab, menurutnya penetapan Upah Minimum Kota (UMK) harus berdasarkan atas dasar Upah Minimum Provinsi (UMP). Pembahasan upah minimum ini juga lebih detail akan dibahas bersama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang berdasarakan KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Baca Juga :  Senin, Ansar Ahmad Melantik Rudi-Amsakar sebagai Wako dan Wawako Batam

Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Menteri Ketenagakerjaan, Dr Hj Ida Fauziyah MSi mewajibkan kabupaten/kota agar segera menetapkan upah minimun paling lambat 30 November 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah. Salah satu point penting dalam PP terbaru ini adalah kebijakan upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah 1 (satu) tahun. Ini merupakan wujud perlindungan pemerintah agar pekerja atau buruh masa kerja 1 (satu) tahun tidak dibayar dengan upah murah.

Namun dalam pelaksanaan upah minimun nantinya tergantung kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Formulasi penyesuaian atau kenaikan upaya minimun menggunakan 3 (tiga) variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Salah satunya peran Dewan Pengupahan Daerah memiliki kewenangan menentukan nilai untuk dijadikan sebagai dasar penetapan upah minimun tahun depan.

Berikutnya, rakor turut membahas Peluncuran bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang secara Resmi di luncurkan Oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.

Baca Juga :  BRC Lagoi Menggelar KasmaRUN 2021 dengan Screening Covid-19

Menurut Mendagri, Daerah harus dapat mengoptimalkan potensi dari peluncuran bursa karbon untuk dapat memaksimalkan penghasilan daerah. Tito juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang menjelaskan saat ini Indonesia memiliki potensi sekitar 1 gigaton CO2 dan jika dikalkulasi dapat mencapai Rp3.000 triliun. Ini menjadi potensi bursa karbon sebagai kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Untuk penanganan Inflasi, Mendagri,Tito Karnavian, meminta kepala daerah untuk melakukan optimalisasi APBD untuk pengendalian inflasi di daerah. “Solusi dalam penanganan inflasi membutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah agar inflasi selalu terkendali dan terjaga,” ungkapnya.

Setelah mengikuti Rakor, Hasan bersama TPID melanjutkan membahas terkait langkah konkret pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang.

“Inflasi di Kota Tanjungpinang sudah baik, untuk tetap menjaga inflasi tidak hanya menjamin ketersediaan barang dan jasa tetapi juga menjamin harga terjangkau oleh masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga :  Kompol Suwitnyo SH Menggantikan AKP Sopandi Jadi Kapolsek Bintan Utara

Untuk itu, Hasan mengimbau kepada Dinas Perdagangan untuk terus meng-update harga barang di pasar.

“Jika ada fluktuasi harga, segera laporkan agar dapat ditangani. Dan untuk menekan harga, kita berlakukan kebijakan subsidi transportasi bagi distributor,” lanjutnya.

Dalam pembahasan inflasi saat rakor, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini menyampaikan pantauan harga komoditas yang berpotensi inflasi November 2023, harga telur ayam ras mulai mengalami kenaikan sejak minggu kedua November. Dan pada minggu ketiga November harga daging ayam ras menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Diakhir rakor, Hasan menyampaikan dalam upaya mengendalikan inflasi Pemko Tanjungpinang akan melaksanakan kembali Operasi Pasar pada awal Desember 2023 yang akan digelar bersama dengan satgas pangan. Hal ini merupakan langkah konkret yang diambil untuk dapat menjaga stabilitas harga diakhir tahun khususnya pada puncak perayaan natal dan tahun baru. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *