Bintan, suaraserumpun.com – Tahun 2021 lalu, pemerintah pusat sudah merencanakan pembangunan mercuar dan helipad di Karang Singa, perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Kini, helipad di Karang Singa tersebut belum dibangun. Bupati Bintan Roby Kurniawan ingin menindaklanjuti (menanyakan) rencana pembangunan helipad di Karang Singa tersebut.
Karang Singa yang berada di bagian utara dari Tanjung Sading, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri sempat diklaim kepemilikannya oleh pemerintah Malaysia. Padahal, Karang Singa itu masuk wilayah perairan Indonesia. Sehingga, Karang Singa menjadi pusat perhatian pemerintah RI. Baik Kemenkomar Invest hingga ke Kogabwilhan Tanjungpinang.
Karena sebelumnya, di perairan internasional perbatasan internasional ini, negara Singapura telah menguasai teritorial Batu Putih (Pedra Branca). Negara Malaysia sudah menguasai Karang Tengah (Middle Rock). Penguasaan teritorial dari dua negara tersebut, sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice).
Malaysia dan Singapura dikabarkan sedang mengincar kawasan Karang Selatan (South Ledge). Karang ini berada di bagian selatan dari Batu Putih dan Karang Tengah. Wilayah ini lebih mengarah ke perairan Pulau Bintan. Kawasan terdekat dengan Karang Tengah ini, yaitu Karang Singa yang berada di teritorial NKRI. Karang Singa ini sempat diklaim milik negara luar.
Sebagai antisipasi kepemilikan teritorial antarnegara, pemerintah pusat RI merencanakan membangun mercusuar dan helipad (landasan helikopter) di Karang Singa di wilayah Kabupaten Bintan, pada tahun 2022. Kebijakan ini, langsung perintah Presiden RI Jokowi kepada Menkopolhukam, Pangkogabwilhan, Panglima TNI dan Kapolri. Sedangkan garda terdepan untuk pembangunan mercusuar dan helipad itu, dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomar Inves) RI.
awal 2022 lalu, Menkopolhukam selaku Ketua Tim Pengelolaan Pulau Kecil Pulau Terluar, sekaligus Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan telah mengutus beberapa kali tim pemantau pengelolaan lokasi prioritas (Lokpri) pengelolaan pulau terluar tersebut. Tepatnya di Karang Singa, wilayah Kabupaten Bintan.
Kamis (28/1/2021), tim Menkopolhukam kembali meninjau dan memantau pembangunan daerah terluar dan perbatasan di Kabupaten Bintan. Termasuk meninjau ke Tanjung Sading. Tim peninjau titik koordinat wilayah perbatasan RI dipimpin Brigjen TNI Yasid Sulistiya, selaku Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Polhukam RI, bersama Kolonel Inf Sugeng Hartono, selaku Kabid Tata Ruang Pertahanan Polhukam RI. Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan pun dilibatkan.
Sekarang, sudah tahun anggaran 2023. Pemerintah pusat dikabarkan sudah membangun mercuar di Karang Singa tersebut. Bahkan para pejabat terkait dari pusat sudah meninjau Karang Singa dengan Gubernur Kepri, belum lama ini. Bahkan, menjelang momen HUT ke-78 Kemerdekaan RI, pihak kepolisian dan TNI mengibarkan Bendera Merah Putih di wilayah perbatasan. Khususnya di wilayah Pulau Bintan. Tujuannya, untuk mempertahankan NKRI dari ancaman negara luar.
“Ya, kita akan coba tanyakan nanti ke pihak terkait, apakah helipad di Karang Singa itu sudah dibangun atau belum. Tapi, kalau untuk mercuar di Karang Singa, kan sudah dibangun,” kata Roby Kurniawan Bupati Bintan menjawab suaraserumpun.com, usai upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Pulau Mantang, Kamis (17/8/2023). (yen)
Editor: Sigik RS