Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024, sekaligus rancangan KUA-PPAS APBD-P tahun 2023 kepada DPRD Provinsi Kepri. Dua dokumen tersebut disampaikan sekaligus oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad melalui rapat paripurna DPRD Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (31/7/2023).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono dan dihadiri para Anggota DPRD Kepri, Forkopimda Kepri atau yang mewakili, Kepala Instansi Vertikal, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam rancangan KUA dan PPAS APBD 2024, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, total belanja daerah tahun anggaran 2024 Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp4,464 triliun. Kebutuhan anggaran belanja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah yang akan diarahkan pada Peningkatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia sebagaimana yang tertuang dalam 3 (tiga) Prioritas Pembangunan RKPD.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp4,363 triliun, belanja daerah sebesar Rp4,464 triliun, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa sebesar Rp200 miliar dan dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp97,5 miliar. Sehingga kebijakan pembiayaan Netto sebesar Rp102,4 miliar.
Untuk rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD (APBD-P) tahun anggaran 2023, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan, total kebutuhan anggaran sebesar Rp4,423 triliun. Perubahan proyeksi pada perubahan APBD tahun Anggaran 2023 itu terdiri atas pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp82,8 miliar. Dari yang semula ditargetkan sebesar Rp4,019 triliun, menjadi Rp4,102 triliun. Proyeksi kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari peningkatan PAD hingga akhir tahun 2023.
Belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Perubahan APBD tahun anggaran 2023 naik sebesar Rp271,7 miliar, dari semula sebesar Rp4,151 triliun menjadi Rp4,423 triliun. Pembiayaan daerah naik sebesar Rp188,9 miliar, dari semula sebesar Rp132,2 miliar menjadi Rp321,1 miliar. Kenaikan tersebut bersumber dari Silpa tahun anggaran 2022 yang semula ditargetkan sebesar Rp200 miliar, menjadi Rp388,9 miliar. Itu berdasarkan hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
“Kenaikan tersebut antara lain bersumber dari over target pendapatan tahun anggaran 2022, yang terdiri dari tunda salur DBH, over target PAD, penghematan belanja dan anggaran belanja yang tidak terealisasi,” demikian Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (yen)
Editor: Sigik RS