Bintan, suaraserumpun.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bintan menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang pendidikan politik bagi perempuan, Rabu (16/3/2022) di out door Hotel Agro Beach and Resort. Langkah ini sebagai upaya Pemkab Bintan untuk mencapai kuota 30 persen dari gender.
FGD pendidikan politik bagi perempuan ini membahas tema peran perempuan dalam menyongsong Pemilu 2024. Pendidikan ini ditujukan bagi peningkatan pemahaman dan partisipasi kalangan perempuan.
Peserta berasal dari Partai Politik yakni PDIP, Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS, Hanura, Perindo serta Mahasiswi Stisipol Raja Haji, UMRAH, STIE, STTI, STAIN Abdurrahman dan STAI MU Tanjungpinang ditambah Ormas hingga Tim penggerak PKK kecamatan se-Bintan.
Plt Kepala Badan Kesbangpol Bintan M Lukman mengatakan, sesungguhnya hakikat politik adalah bagaimana menghadirkan kebajikan, keadilan, kesejahteraan dan keamanan bersama melalui kekuasaan. Jika perempuan dapat melihat dan memahami dunia politik secara benar, maka akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga dapat berperan dan berkontribusi dalam memperjuangkan nasib perempuan Indonesia melalui berbagai kebijakan (regulasi). Baik di Parpol maupun melalui politik anggaran di parlemen.
Wan Rudi Iskandar Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bintan mewakili Plt Bupati Bintan mengapresiasi kegiatan FGD pendidikan politik bagi perempuan ini. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, kegiatan ini bisa dilaksanakan di tempat terbuka. Tentu saja setiap kegiatan harus tetap mengedepankan protokol kesehatan guna menghindar dari terpaparnya Covid-19.
Menurutnya, saat ini, partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah angka 30 persen. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan agar pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik.
“Karena masih banyak yang menganggap perempuan hanya di belakang saja dalam hal politik, maka statement tersebut harus dihilangkan. Tentunya upaya dan komitmen kuat dari pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30 persen keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik,” kata Wan Rudi.
Diharapkan kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan tersebut bisa memanfaatkan dengan sungguh-sungguh semua ilmu dan pengetahuan yang diberikan agar dapat diimplementasikan dan terlibat aktif dalam Pemilu 2024 mendatang. (nurul atia)
Editor: Sigik RS