Beranda All News Tikung-menikung di ‘Sirkuit Jagal Politik 2024’

Tikung-menikung di ‘Sirkuit Jagal Politik 2024’

0
Cak Ta’in Komari.

Oleh: Cak Ta’in Komari
(Mantan Jurnalis & Mantan Dosen UNRIKA Batam)

SIRKUIT itu dipersiapkan untuk sebuah even balapan bergengsi yang diikuti olahragawan. Tantangan dan persaingan akan berlangsung dengan ketat jika kekuatan motor maupun orangnya berimbang. Akan terjadi saling salip. Bukan pada track lurus, tapi aksi salip itu justru sering terjadi pada tikungan. Justru itulah menariknya. Salip-menyalip di tikungan memberikan sensasi hiburan yang sangat menarik bagi penonton. Apalagi yang melakukan itu pembalap yang dijagokan memenangi balapan saat itu. Itu adalah momentum seorang pembalap menunjukkan kemampuan diri mengendalikan motor dengan kecerdasan dan kecermatan. Pada track lurus, pembalap hanya mengandalkan kemampuan laju motor sampai batas maksimal (topspeed).

Sirkuit memang disiapkan menjadi ajang tikung menelikung. Tiada angin. Tiada hujan. Tiada kabar. Tiada perencanaan. Tiba-tiba Kepri menunjuk dua tempat untuk pembangunan sirkuit di depan Ketua MPR Bambang Soesetyo dan Bos Sirkuit Sentul Tinton Suprapto. Satu di Lagoi Bintan. Satu lagi di Nongsa Batam. Mungkin ini yang disebut pemimpin hebat. Bisa memunculkan wacana tanpa perlu ada pembahasan terlebih dahulu. Tanpa ada usulan perencanaan program. Bahkan tanpa studi kelayakan atau kajian akademis. Ujuk-ujuk ada. Seolah sudah siap semua.

Rencana pembangunan sirkuit di dua tempat itu hadir di saat public masih meragukan akan realisasi proyek mercusuar lainnya, yakni pembangunan jembatan Batam – Bintan yang akan menelan biaya sekitar Rp. 13 Triliun. Proyek itu juga akan prestisius jika dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Sayangnya Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ketika meninjau jalur yang akan dilalui jembatan itu, justru meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk membuat studi ekonomi terlebih dahulu. Jika kita pahami lebih dalam LBP sesungguhnya menolak dengan cara halus.

Untuk membuat studi ekonomi tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Perlu dana sekitar satu miliaran rupiah lah. Perlu dianggarkan dalam APBD Provinsi Kepri. Artinya perlu diusulkan dan dibahas bersama DPRD Provinsi Kepri. Untuk melaksanakan studi ekonomi itu diperlukan waktu yang cukup. Bisa setahun jika mau hasilnya komprehensif. Studi ekonomi itu sendiri pastinya harus dilakukan oleh tim ahli yang profesional dari sebuah perguruan tinggi yang memiliki kapabelitas dan integritas. Apakah Pemprov. Kepri sudah menganggarkan dana untuk pelaksanaan studi ekonomi atau studi akademis terkait pembangunan Jembatan Batam – Bintan tersebut TA 2021..? Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari beberapa anggota DPRD Kepri. Belum pernah diusulkan dan dibahas.

Baca Juga :  23 Kru Kapal Navigasi Terpapar Covid-19, Diisolasi ke LPMP Ceruk Ijuk

Rupanya Ansar tidak kehilangan akal. Lobi tingkat tingginya mampu menghadirkan Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kepri. Pertama melakukan kunjungan pelaksanaan vaksin massal di Lobam dan kegiatan lainnya. Salah satunya direncanakan untuk peletakan batu pertama di mana pangkal jembatan Batam – Bintan akan dibangun. Entah apa pertimbangannya, Pak Presiden tidak berkenan melakukan peletakan batu pertama menandai akan dimulainya pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia itu. Masih belum hilang akal, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muldoko melakukan kunjungan ke Kepri dan melakukan peletakan batu pertama. Mewakili Bapak Presiden.

Belum meredah pro-kontra soal pembangunan Jembatan Batam – Bintan yang entah iya atau tidak itu. Muncul lagi rencana mega proyek pembangunan 2 sirkuit di Bintan dan Batam. Jika referensinya adalah pembangunan sirkuit Mandalika yang menelan dana Rp. 14 triliun, maka untuk membangun dua sirkuit di Kepri itu diperlukan dana minimal Rp. 29 triliun. Sirkuit Mandalika dibangun atas kerja sama dengan investor dari Prancis, Vinci Construktion. Selain itu, operator dan pelaksana PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah mengantongi kontrak dengan Dorna Sport (pelaksana motoGP) sebelumnya. Jika Kepri benar-benar akan mewujudlkan pembangunan 2 sirkuit tersebut sumber dananya dari mana? Investor, APBD Provinsi Kepri, APBN (BP Batam – khusus yang di Batam). Ngomong-ngomong juga emang sudah ada studi akademisnya juga ya untuk pembangunan 2 sirkuit tersebut? Perlu anggaran juga kan.

Oke lah, sementara kita nikmati mimpi indah akan memiliki beberapa megaproyek mercusuar itu. Sementara kita ikut Gubernur Kepri terbang menjemput harapan. Sambil kita terus berdo’a semoga semua rencana tersebut dapat direalisasi secepatnya. Meski kita juga perlu mempersiapkan mental, mungkin akan kecewa. Kita harus siap kalau semua itu ternyata hanya PHP. Mungkin harapan kita yang terlalu besar kepada gubernur yang baru melewati masa kepemimpinan seumur jagung itu, agar lebih focus bagaimana recovery ekonomi masyarakat bisa dilakukan? Meski itu sesungguhnya yang jauh lebih dibutuhkan masyarakat menghadapi pandemic covid yang memporakporanda ekonomi. Biarlah kita sementara hidup di alam mimpi, semoga saat terbangun kita sudah melihat pemandangan indah wujud proyek-proyek mercusuar prestasi gubernur kita.

Baca Juga :  Pemprov dan Bank RiauKepri Teken MoU, Selangkah Lagi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Disalurkan

Sambil menunggu realisasi megaproyek itu sesungguhnya sirkuit politik Kepri sudah terbangun lebih dulu. Di dalamnya juga terjadi tikung menelikung. Bahkan mengarah pada upaya penjegalan. Ya, itu yang coba kita baca dari fenomena beberapa bulan terakhir. Sepertinya perang syarat itu dimulai dari pernyataan Ketua Kadin Kepri, Ahmad Makruf Maulana (AMM), bahwa Kepala BP Batam ex-officio Walikota Batam sebagai produk gagal. Opini pernyataan pro-kontra pun terjadi antar kubu yang membela dan menolak dan berharap diakhiri. Bahkan Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, juga telah menciptakan friksi di dewan ketika diketahui telah mengirim surat kepada Ketua Dewan Kawasan dan/atau Menko Perek. Jumaga yang meminta peninjauan dan pergantian ex-officio Kepala BP Batam diserang anggotanya, terutama berasal dari Fraksi Nasdem. Partai di mana Walikota Batam ex-officio Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bernaung.

Hiruk pikuk perdebatan soal ex-officio tenggelam dengan munculnya ‘gorengan’ baru tentang dugaan pembuangan limbah B3 secara sembarangan. Menciptakan banjir ketika hujan dan menenggelamkan kantor KPLI. Kali ini yang menjadi sasaran serangan public adalah Wiraraja Grups yang dianggap sebagai biang keladi dari semua permasalahan limbah di sekitar KPLI tersebut. Perusahaan itu milik AMM. Selain ketua Kadin Kepri, Dia juga Ketua DPD Golkar Kepri. Partai di mana Gubernur Kepri bernaung. Maka jika berbicara soal pengakhiran ex-officio dan pergantian Kepala BP Batam, (AMM-AA-JN) tinggal klik ke Menko Perek (Ketua DK) yang adalah Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar. Apalagi sudah ada PP 41 tahun 2021. Maka tinggal seperti bertepuk tangan. Sebentar tuntas. Tapi entahlah itu tidak dilakukan atau tidak berani melakukannya atau belum?

Persoalan ex-officio tenggelam. Walikota Batam Muhammad Rudi tetap menjalankan tugas Kepala BP Batam meski tidak mengantongi SK penetapan dari Ketua Dewan Kawasan hingga saat ini. Persoalan limbah juga mulai tenggelam ketika tiba-tiba LSM Riau Coruption Watch (RCW) Mulkansyah menggelar aksi spanduk depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana bansos covid19 tahun 2020 di Pemko Batam. Bukan sampai di situ, Mulkansyah juga melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu Muhammad Rudi, sang Walikota Batam, ke Bareskrim Mabes Polri. Meski dalam kasus yang sama sudah pernah dilaporkan aktivis pendidikan Paulin akhir tahun 2020 lalu.

Baca Juga :  Batam Aero Technic dan Nongsa Digital Park Jadi Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Rekrut 25 Ribuan Tenaga Kerja

Namun perlakukan berbeda seolah terjadi di sini. Kabarnya pada hari yang sama laporan Mulkansyah langsung dilakukan gelar perkara. Sangat welcome..! Seolah sudah ada yang mengkondisikan situasi tersebut. Berbeda saat Paulin membuat laporan yang sempat dipimpong. Meski akhirnya juga sudah sempat di BAP oleh penyidik Bareskrim . Bukan hanya Paulin, tapi juga beberapa saksi lainnya.

Lalu, apakah sesungguhnya ini perseteruan Partai Golkar (AMM) dan Partai Nasdem (HMR) atau ada pihak ketiga yang bermain dan memanfaatkan momentum tersebut. Siapa di belakang gerakan Mulkansyah? Itu mungkin akan menarik untuk diotak-atik meski sulit untuk menunjuk hidung. Kecuali Mulkansyah sendiri yang membukanya. Semua pergerakan itu tentu dengan orientasi dan target tertentu. Termasuk surat JN. Tidak mungkin JN (PDIP) mengirim surat soal ex-officio kepada Ketua Dewan Kawasan kalau tidak memiliki tujuan tertentu. Jabatan Kepala BP Batam memang seksi. Jadi ya patut diperebutkan. Sepertinya masih banyak kue di dalamnya yang bisa dinikmati dan dibuat pesta.

Apapun dan siapapun di belakang semua pergerakan ke KPK dan Bareskrim, itu bisa dinilai sebagai upaya untuk menumbangkan HMR dari jabatan Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam. Mulkansyah mungkin hanya menikmati perannya sebagai aktivis antikorupsi. Menunjukkan eksistensi diri. Tapi pensupport dan pendorongnya tentu punya agenda tersendiri. ‘Sirkuit jagal politik 2024’ itu sudah memulai balapan. Masyarakat Kepri akan mendapatkan tontonan yang mungkin akan menghibur. Balapan itu pasti akan menyajikan pertarungan sengit. Saling serang dan salip di tikungan. Terjadi adu kuat segala sisi. Bahkan bukan tidak mungkin saling jegal. Tidak satupun pejabat (orang) yang tidak membawa masalahnya (berbasis). Mungkin juga sang Gubernur Kepri saat ini. ***

KEPRIMAUJADIAPA?

(***suaraserumpun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here