banner 728x90
Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat berolahraga. F- yen/suaraserumpun.com

Pulau Galang Disebut untuk Penampungan Pengungsi Rohingya, Ansar Ahmad: Itu Hoaks

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad SE MM angkat bicara mengenai pemberitaan Pemprov Kepri dan UNHCR telah menyepakati Pulau Galang disebut untuk penampungan pengungsi Rohingya. Ansar Ahmad menegaskan, itu berita hoaks.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan, informasi atau berita Pemerintah Provinsi Kepri bersama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia telah menyepakati untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya, itu tidak benar.

“Rumor itu tidak benar. Berita tersebut disebarkan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang,” tegas Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Selasa (2/1/2024).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menampik kabar yang menyatakan bahwa UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsi Rohingya.

“Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia,” kata Ansar Ahmad.

Baca Juga :  Jumat Berkah, Polsek Bintim Menyantuni Lansia Sebatang Kara yang Sakit Menahun

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, rumor-rumor tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Ansar Ahmad, saat ini, memang melihat bahwa keberadaan pengungsi Rohingya adalah keadaan yang harus diselesaikan. Namun Pemerintah belum ambil kebijakan apapun. Apalagi diisukan sudah menunjuk Pulau Galang sebagai titik tempat penampungan.

“Saya minta masyarakat bijak dalam memproses informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita,” tambahnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, tidak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam. Pemerintah pusat masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia, untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya.

“Kami menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi. Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia, untuk menyelesaikan masalah ini secara humanis dan sesuai dengan hukum internasional,” ujar Ansar Ahmad.

Baca Juga :  Ansar Ahmad Mengukuhkan Pengurus IKA Unri dan ICMI Anambas

Di lain pihak, UNHCR Indonesia menyatakan melalui akun resminya, bahwa mereka tidak pernah meminta tempat atau pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya. Termasuk menyepakati soal penempatan pengungsi dari Myanmar tersebut di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

“Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia. Ikuti perkembangan info terbaru dari akun-akun resmi @UNHCRIndonesia yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama pemerintah Republik Indonesia,” tulis UNHCR Indonesia.

Pernyataan Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengenai rumor Pulau Galang jadi penampungan pengungsi Rohingya. F- diskominfo kepri

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin membuka kemungkinan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Provinsi Kepri. Namun, dilansir antaranews.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md memastikan bahwa Pulau Galang tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Mahfud mengatakan bahwa pemerintah masih mencari lokasi pengungsian di tempat lain dengan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau.

Baca Juga :  Cen Sui Lan Mencecar BMKG Demi Mewujudkan Radar MS-2 di Natuna

“Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang. Forkopimda tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan itu,” kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023) lalu.

Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam press briefing, Selasa (12/12/2023) mengatakan, bahwa fokus saat ini adalah menyelesaikan masalah yang ada di Aceh. Iqbal juga menyebut, yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya.

“Akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang tidak kunjung usai. Indonesia akan melakukan segala kemampuannya untuk membantu agar konflik di Myanmar dapat diselesaikan dan demokrasi segera dipulihkan,” kata Iqbal. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *