Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Presiden RI Joko Widodo mengharapkan agar jalan tol dan jembatan Batam-Bintan selesai Oktober 2024 mendatang. Justru itu, pengerjaan proyek Rp13-an triliun ini menggunakan dana pinjaman utang luar negeri dan KPBU.
”Seperti yang diharapkan Pak Jokowi, agar Oktober 2024, beliaumeresmikan penggunaan jalan tol jembatan Batam-Bintan tersebut,” kata Cen Sui Lan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepri di Kantor DPP Golkar, usai mengikuti rapat DPP Partai Golkar, melalui keterangan resmi yang diterima redaksi suaraserumpun.com, Rabu (6/10/2021).
Cen Sui Lan menerangkan, program pembangunan jalan dan jembatan Batam-Bintan tetap on scedule. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR tetap bekerja keras sesuai dengan time line yang dibuat. Bahkan dalam proses, jika ada kekurangan teknis dan persyaratan seperti readines criteria yang menjadi penugasan kepada Pemeritah Provinsi Kepri.
Seperti revisi Detail Engineering Design (DED). Di dalamnya terdapat hasil dari Lab Sounder test titik pancang, yang menjadi dasar untuk konstruksi tersebut. Dibekap oleh pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR. Agar semua persyaratan yang untuk program ini masuk ke tahap lelang bisa dilaksanakan.
Cen Sui Lan menyampaikan, pihak pemerintah pusat Kementerian PUPR sangat konsen bagaimana merealisasikan program jalan dan jembatan Batam-Bintan di Kepri, agar segera terealisasi. Ini dibuktikan dengan kebijakan yang sudah diputuskan, bahwa program ini dilaksanakan dengan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pada bentangan Pulau Batam ke Tanjung Sauh, pemerintah mengintervesi dengan menganggarkan Rp3,34 triliun yang berasal dari APBN, yang menggunakan dana pinjaman utang luar negeri.
”Dana berasal dari Asian Infrastruktur Invesment Bank (AIIB), atau Bank Investasi Infrastruktur Asia. Yang terdiri dari 100 negara Asia, yang berpusat di Beijing, Tiongkok,” jelas Cen yang terus menerima updated dari Dirjen PI Herry TZ dan Renny, Direktur Pembiayaan Ditjen PI KeMenterian PUPR.
Cen Sui Lan berharap agar Pemprov Kepri menyelesaikan pembebasan lahan, DED yang sudah dibackup Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, izin lingkungan, Andal Lalin, AMDAL, serta persyaratan teknis lainnya, sebelum batas waktu 31 Oktober 2021 ini. Termasuk penyelesaian ruas jalan pangkal di Batam. Pemprov mesti mengkoordinasikan dengan BP Batam secara baik. Sedangkan untuk bentangan dari Tanjung Sauh menuju Bintan, paralel saja. Karena bentangan tersebut punya Request for Proposal, tersendiri dan punya DED tersendiri.
“Dan itu kan yang di KPBU, dengan nilai proyek Rp9,8 triliun ke pihak swasta. Jadi, ini tolong sambungkan semuanya yang tanggung jawab Pemprov Kepri. Ya di-clear-kan,” ujar Cen Sui Lan yang menginisiasi Kunsfik Komisi V DPR RI dan Dirjen Kementerian PUPR ke Batam, Senin (4/10/2021) lalu.
Sementara itu, bentangan Tanjung Sauh ke Bintan yang sudah masuk market sounding, persiapan menunggu pihak PT Perusahaan Infrastuktur Indonesia (PII) BUMN mengajukan untuk meminta pelelangan.
Karena, proyek jalan dan jembatan Batam-Bintan ini, menggunakan pola KPBU dengan BOT konsesi 50 tahun yang dioperasikan oleh swasta. Proyek ini akan diserahkan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.
“Seperti yang diharapkan Pak Presiden Jokowi, agar Oktober 2024 mendatang, beliau yang meresmikan penggunaan jalan tol Batam-Bintan tersebut,” tambah Cen Sui Lan lagi.
Ketika pihak Pemprov Kepri menyiapkan persyaratan teknis hingga akhir Oktober 2021 ini, Cen Sui Lan akan mengawasi Kementerian PUPR, agar program ini sesuai dengan batas waktu.
“Mengawasi di kementerian itu kan memang Tupoksi saya sebagai Anggota Komisi V DPR RI,” kata Cen Sui Lan yang diberikan tugas sebagai Anggota Steering Comite (SC) DPP Partai Golkar untuk persiapan peringatan HUT Partai Golkar ini. (nurul atia)
Editor: Sigik RS