Bintan, suaraserumpun.com – Tabungan Simponi untuk pensiun bagi pegawai di lingkungan Pemkab Bintan bermasalah. Bahkan, banyak pegawai Bintan yang menarik uang tabungan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut. Sekda Bintan Ronny Kartika dan manajemen BNI Tanjungpinang pun mencarikan solusinya, Rabu (24/4/2024).
Guna menjamin dana pensiun lembaga keuangan pegawai di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Bintan, maka Pemkab Bintan mengadakan pertemuan dengan Bank Negara Indonesia (BNI), di ruang rapat Bapelitbang Bintan, Rabu (24/4/2024) siang kemarin. Audiensi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika yang diikuti beberapa pejabat terkait lainnya.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Tabungan bagi ASN Pemkab Bintan ini diberi nama Simponi.
Dalam pertemuan dengan manajemen BNI tersebut, Sekda Bintan Ronny Kartika memyampaikan, pertemuan tersebut dilaksanakan guna berdiskusi terkait beberapa hal yang terjadi. Sehingga nantinya dapat terselesaikan berkenaan program BNI Simponi yang merupakan layanan program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI.
“Pada prinsipnya Pemkab Bintan menginginkan tanggapan yang cepat, agar apa yang menjadi keluhan bisa dilakukan mitigasi secepatnya. Karena ada beberapa hal yang kurang jelas dan harus disampaikan langsung kepada pegawai Kabupaten Bintan yang mengikuti program tersebut. Oleh karena itu diharapkan dari pertemuan yang kita laksanakan ini bisa menghasilkan jawaban dan jalan keluar atau solusinya,” jelas Ronny Kartika.
Menanggapi permasalahan tabungan Simponi tersebut, Siska dari Divisi DPLK Simponi Wilayah Kepri mengatakan, Program BNI Simponi bertujuan untuk menjamin kehidupan Pegawai ketika sudah pensiun nantinya. Seperti diketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan peringkat ke 74 dari 96 Negara terkait kesejahtraan lansia.
Dengan adanya kerja sama dari Pemkab Bintan bersama BNI terkait Dana Pensiun ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahtraan Pegawai ketika sudah pensiun nantinya.
“Terkait dengan kesalahpahaman yang terjadi di Kabupaten bintan. Nantinya, dari pihak BNI akan melakukan sosialisasi dan mendatangi setiap OPD kembali terkait program BNI Simponi. Sehingga pegawai yang mengikuti program tersebut tidak lagi khawatir dengan tabungan dana pensiun mereka,” demikian disampaikan Siska dari pihak BNI Tanjungpinang. (yen)
Editor: Sigik RS