Bintan, suaraserumpun.com – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan telah memintai keterangan dan memeriksa terhadap tujuh orang terkait kasus pengadaan lahan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Tanjunguban.Tujuh orang tersebut di antaranya pejabat Lurah Tanjunguban Selatan pada tahun 2018, pejabat lurah saat ini, ahli waris serta pihak BPN.
Kepala Kejari Bintan I Wayan Riana menerangkan, tujuh orang ini masih digali keterangannya, oleh penyidik terkait dengan pengadaan lahan TPA Tanjunguban.
“Masih dalam proses pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dari pihak-pihak yang berkaitan,” kata I Wayan Riana, Rabu (5/1/2022).
Diduga, pengadaan lahan yang dilakukan Dinas Perkim Bintan pada tahun 2018 itu bermasalah. Karena, kepemilikan lahan yang dibeli oleh pemerintah daerah ternyata tumpang tindih.
Sebelumnya, satu ormas di Bintan membuat pengaduan kepada Kejari Bintan terkait permasalahan lahan TPA, yang hingga saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana yang diperuntukan.
Selain itu, masalah lain juga muncul karena lahan yang dibeli seharga Rp2,44 miliar seluas sekitar 2 hektare itu, diduga dibeli pemerintah bukan dari pemilik sebenarnya.
“Status lahan itu masih kita selidiki hingga saat ini,” ujar Kajari Bintan.
Kasus penyediaan lahan untuk pembuatan TPA di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, akan berlanjut ke proses hukum. Proses ini berdasarkan pengaduan ormas. Lahan tersebut direncanakan untuk digunakan sebagai lokasi TPA guna mengatasi persoalan sampah di dua kecamatan, yaitu Seri Koala Lobam dan Bintan Utara.
“Kita sudah temui titik terangnya. Sampai sekarang, belum ada progres pembangunan TPA itu. Ini yang diadukan kepada kami, baru-baru ini,” ungkap Kepala Kejari Bintan I Wayan Riana. (nurul atia)
Editor: Sigik RS