Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Hasan SSos menginstruksikan OPD agar menjalankan program pengentasan kemiskinan tetap sasaran. Hasan SSos menegaskan hal tersebut pada rapat terbatas bersama BPS Kota Tanjungpinang dan beberapa Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Rabu (25/10/2023).
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Bapelitbang Tanjungpinang Robert Lukman, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang Teguh Susanto, Kepala Dinas PUPR Rusli dan Kepala Dinas Perkim Juliadi Halomoan.
Dalam rapat terbatas tersebut, Kepala BPS Kota Tanjungpinang Mangamputua Gultom menguraikan statistik angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang. Menurut Gultom, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang diadakan pada bulan Maret 2023 lalu, angka kemiskinan di Tanjungpinang berada di 7,95 persen. Angka tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan di Tanjungpinang telah turun, jika dibandingkan pada tahun 2022 yang berada di 9,85 persen.
Menurut Gultom, angka kemiskinan di Tanjungpinang turun disebabkan oleh rendahnya inflasi yang berdampak langsung ke kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan mengendalikan gejolak inflasi telah berdampak baik dalam menekan angka kemiskinan, meskipun begitu angka kemiskinan yang ada saat ini tetap harus ditekan dan kita berharap dapat terus menurun,” ungkapnya.
Pj Wako Tanjungpinang Hasan SSos menyampaikan, Pemko tidak boleh berpuas diri atas turunnya angka kemiskinan itu. Hasan menjelaskan, pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama dalam kepemimpinannya. Untuk itu berbagai program dan inovasi harus segera dilaksanakan tepat sasaran.
“Saya menginstruksikan kepada setiap OPD agar dapat menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran dalam membantu masyakarat. Sehingga kemandirian ekonomi dapat terbangun dan angka kemiskinan ini dapat ditekan lebih rendah lagi,” ujar Hasan SSos.
Hasan menambahkan, Pemko Tanjungpinang juga harus optimal dalam mensinkronkan program dengan program yang telah ada dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan dari Kementrian Sosial dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.
Kota Tanjungpinang diketahui sebelumnya mendapat bantuan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp17,5 miliar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. DID ini merupakan apresiasi pemerintah pusat kepada Pemko Tanjungpinang atas kesuksesan mengendalikan inflasi. Pj Wako Tanjungpinang Hasan SSos menjelaskan, dana DID ini akan segera dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan.
“Kita akan mengadakan program bedah rumah kepada masyarakat dalam kategori tidak mampu menggunakan dana insentif daerah. Semoga program ini juga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat,” harap Hasan.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat SHut dalam rapat tersebut juga menjelaskan, angka kemiskinan terutama miskin ekstrim saat ini dihitung dari pendapatan per kapita masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat berada di bawah 1,9 US Dollar atau sekitar Rp 11.000 maka masuk dalam kategori miskin.
Zulhidayat juga mengusulkan, pemerintah akan menyusun program Bantuan Langsung Tunai untuk pengentasan kemiskinan. Namun, program ini akan kita sinkronkan dengan data yang valid dari BPS terlebih dahulu agar program yang nanti dilaksanakan dapat tepat sasaran kepada setiap masyarakat penerima manfaat.
Diakhir rapat, Hasan meminta kepada setiap OPD agar dapat memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
“Semoga kita dapat benar-benar fokus dalam masalah kemiskinan ini, terus lakukan pendataan dan segera laksanakan program yang berdampak langsung ke ekonomi masyarakat,” tutupnya. (yen)
Editor: Sigik RS