Batam, suaraserumpun.com – Kantor Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam diserang seribuan massa yang melaksanakan aksi tentang konflik Pulau Rempang, Senin (11/9/2023). Personel polisi luka-luka akibat aksi tersebut.
Selain di Batam, aliansi mahasiswa pun menggelar aksi demo di Tanjungpinang. Para mahasiswa menolak relokasi masyarakat Melayu di Pulau Rempang. Sementara, Polri bersama BP Batam dan masyarakat sudah menyelesaikan konflik Pulau Rempang secara musyawarah.
Seribuan massa melaksanakan unjuk rasa dan menolak relokasi terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Pulau Galang, ke Kantor BP Batam, Senin (11/9/2023) pagi. Aksi demo di Kantor BP Batam ini ricuh. Masyarakat melempar aparat tim gabungan dengan batu. Bahkan, massa melempar gedung BP Batam yang dikawal tim gabungan secara ketat.
Akhirnya, tim gabungan terpaksa membubarkan paksa ribuan demonstrasi dari Jalan Utama, Alun-alun Engku Putri, ke Gedung LAM Batam, Kota Batam, Senin (11/9/2023) petang tadi.
“Kami kan sudah imbau tadi untuk tertib. Begitulah kalau ada penyusup akhirnya anarkis. Situasinya saat ini sudah berhasil kita bubarkan,” tegas Kapolresta Barelang KBP Nugroho Tri.
Menurut Kapolresta, ada sekitar 15 personel polisi yang mengalami luka-luka akibat pelemparan dari anarkis massa aksi tersebut. Menurutnya, tim gabungan, hanya pengamanan demo, malah aparat kena batu.
“Apa anaknya gak sedih di rumah, lihat kepala bapaknya yang bonyok seperti itu,” kata Kapolresta Barelang kepada wartawan.
Konflik Rempang Selesai
Pada kesempatan sebelumnya, Aliansi Pemuda Melayu menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa unjuk rasa yang berujung bentrok yang terjadi di Rempang, Batam. Peristiwa bentrok tersebut terjadi karena ada oknum pengunjuk rasa yang membawa senjata tajam dan bom molotov.
“Saya mewakili aliansi memohon maaf kepada TNI- Polri, Tim terpadu atas kejadian-kejadian sebelumnya dari aksi pertama terjadi pelemparan batu bahkan sampai hari ini. Saya percaya TNI-Polri bersinergi dengan masyarakat,” ujar Koordinatur Umum Aliansi Pemuda Melayu, Pian, Senin (11/9/2023).
Ia mengatakan, aksi unjuk rasa bukan dari aliansi pemuda Melayu saja, tetapi banyak LSM lain. Aliansi pun tidak mengira bahwa akan terjadi peristiwa tak diinginkan tersebut, karena telah berkomitmen menciptakan aksi damai.
“Kami aliansi Melayu berharap ingin menciptakan situasi kondusif ketenteraman di Kota Batam,” ungkapnya.
Aliansi Pemuda Melayu memastikan tidak pernah ditunggangi sama sekali dalam aksi penyampaian pendapat. Sejak keberangkatan dari Rempang dan Pulau Galang, masyarakat berharap ada solusi terbaik dari pemerintah untuk masyarakat Rempang dan Galang.
Dia berterima kasih kepada seluruh masyarakat Melayu yang ada di Kepri dan di luar Kepri yang sudah hadir dari Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Jakarta, Karimun untuk mengikuti aksi, untuk hari ini. Namun, aksi itu dibatalkan demi mencegahnya hal-hal tak diinginkan.
“Demi Allah tidak ada tekanan sama sekali. Kami mengedepankan persaudaraan. Kami sepakat tidak akan mengadakan aksi pada 11 September 2023,” tegasnya.
Bersamaan dengan itu, aliansi mengajukan surat penangguhan penahanan kepada Kapolresta Barelang untuk tujuh orang yang diamankan di Polresta Barelang. Surat perizinan demo untuk hari ini yang sudah diajukan kepada kepolisian pun ditarik kembali karena pembatalan aksi.
Wali Kota Batam H Muhammad Rudi mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta Barelang yang telah membantu penyelesaian permasalahan masyarakat Kota Batam, di Rempang. Wali kota juga mengucapkan terima kasih atas penangguhan penahanan kepada tujuh orang pelaku.
“Saya wali kota menjamin agar saudara kita yang ditahan agar bisa di kembalikan ke rumahnya masing-masing. Allah telah mengizinkan masalah bisa kita selesaikan khusus untuk demo besok, kami tidak pernah menekan pihak dan jajaran. Tapi kita duduk bersama. Kita lebih mementingkan kepentingan umum demi membangun Kota Batam yang kita cintai,” ungkap wali kota.
Wali Kota Batam berharap permasalahan Rempang dapat selesai dengan musyawarah. Rempang adalah proyek strategis nasional, dan itu adalah perintah pusat sampai daerah yang harus diselesaikan, tidak ada niat lain.
“Kami adalah pemerintah paling bawah. Maka dari itu kita harus mencari solusi yang paling baik bagi Rempang dan kita semua,” ujar M Rudi yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam ini.
Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N SH SIK MH menambahkan, bahwa surat permohonan penangguhan penahanan akan dipertimbangkan demi kepentingan umum. Namun, untuk penangguhan penahanan akan lebih dulu berkoordinasi dengan penyidik agar permohonan ini dapat kabulkan.
“Saya juga mengingatkan jangan ada yang menyiarkan, memposting konten hoaks. Karena jarimu adalah harimaumu, dan ada Undang Undang yang mengatur yaitu UU ITE. Banyak tersebar berita karena masalah Rempang. Di antaranya pascapenertiban kemarin, ada berita bayi meninggal. Padahal itu tidak benar. Jadi saya ingatkan seluruh masyarakat mari kita sama-sama ciptakan situasi kamtibmas di Batam yang aman dan kondusif. Mari kita mengelola media sosial dengan bijak,” jelas Kapolresta Barelang.
Saat ini, ujar Kapolres, situasi Rempang khususnya Sembulang aman kondusif. Kemudian, pematokan yang dilakukan BP Batam dan pengukuran sudah selesai. Sehingga tidak ada penolakan maupun kendala di lapangan oleh masyarakat.
Bahkan, BP Batam Sudah mulai melakukan pendataan masyarakat Rempang dengan pendampingan TNI Polri. Termasuk ada 3 posko di RKSI, Kantor camat dan di PTSP. Selanjutnya, Selasa (12/9/2023) besok, Polresta Barelang dan Polda Kepri akan turun langsung ke sekolah di Rempang untuk memberikan trauma healing. Bertujuan untuk menghibur anak-anak agar tidak trauma atas kejadian, kemarin.
“Untuk ke depan juga kami tim terpadu akan melaksanakan kegiatan kerja bakti di masyarakat Rempang, pascakejadian kemarin, akan kita bersihkan. Sehingga Rempang akan bersih kembali,” jelas Kapolresta Barelang. (yen)
Editor: Sigik RS