Natuna, suaraserumpun.com – Kabar baik terkini. Ternyata pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terbaik keempat secara nasional. Hal itu terungkap pada rapat koordinasi Gubernur Kepri dengan Forkopimda di Natuna, Rabu (16/8/2023).
Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, di ruang rapat Lt 2 Kantor Bupati Natuna. Rakor ini mengangkat tema Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi, Pengentasan Kemiskinan, Serta Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Terhadap Terjadinya Bencana.
Dalam rapat singkat ditengah padatnya kegiatan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia kali ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berterima kasih kepada seluruh OPD dan Forkopimda Kepri. Termasuk Bank Indonesia (BI) Kepri yang andilnya sangat luarbiasa. Semua pihak dinilai telah bersama-sama menunjukkan kinerjanya dengan baik, kompak dan serius sehingga capaian-capaian dalam hal upaya pertumbuhan ekonomi serta program-program pengendalian inflasinya berjalan dengan baik, dan bahkan Kepri berada pada urutan terbaik ke-4 secara nasional serta terbaik se Sumatera.
“Semua yang telah kita capai merupakan hasil kerja keras kita bersama, baik TNI, Pollri, Instansi Vertikal, termasuk BI. Selanjutnya apa-apa yang telah kita bahas dalam rapat singkat ini, akan kita tindaklanjuti dengan rapat teknis nantinya. Kita harus tingkatkan apa-apa yang sudah kita jalankan dengan baik dan kita inventarisir hal-hal yang kita nilai jalannya masih tergolong lambat,” jelas Ansar Ahmad Gubernur Kepri.
Ansar Ahmad juga menjadikan atensi atas persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres yang akan segera berlangsung di 2024.
“Persiapan Pemilu Legislatif dan Pilpres juga menjadi perhatian penting kita bersama. Kondusifitas keamanan dan ketentraman harus kita ciptakan dan terjaga di Kepri,” ujarnya.
Ansar Ahmad menekankan agar apa-apa yang menjadi penyebab inflasi di Kepri bisa dikontrol terus. Seperti ketersediaann cabai, telur dan sebagainya. Income perkapita dan pengendalian inflasi tentu harus berjalan seimbang. Percuma jika income per kapita bagus, tapi inflasi masih tinggi.
“Dan menurut saya, apa yang sudah dilakukan BI dengan memelopori masyarakat memasak menggunakan cabai kering itu sebuah tindakan yang luar biasa dalam upaya pengendalian inflasi di daerah,” terang Ansar lagi.
Ansar Ahmad memuji pihak BI yang dengan gencar mendukung program digitalisasi di daerah. Dalam kesempatan ini seluruh peserta Rakor mendengarkan laporan yang disampaikan oleh kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Darwis Sitorus terkait pertumbuhan ekonomi Kepri. Secara makro pertumbuhan ekonomi Kepri masih dalam koridor yang baik dalam pertumbuhannya, meski ada dalam beberapa hal menuruun.
“Berdasrkan indikator makro, Kepri memberikan angka terbaik secara nasional berada dibawah DKI Jakarta. Bahkan di Sumatera tertinggi,” kata Darwis.
Hal Senada juga disampaikan oleh Kepala BI Kepri Suryono. Bahkan Suryono mengklaim kinerja Pemprov Kepri bersama Forkopimda dan Bank Indonesia perwakilan Kepri sangat baik. Inflasi di Kepri pada bulan Juli ini terendah secara Nasional dan hal ini berlangsung selama 3 bulan berturut-turut yakni Mei, Juni dan Juli.
“Kepulauan Riau pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi inflasinya rendah. Ini sangat luar biasa dan ini tidak ada teorinya. Mungkin ini karena teori shalawat busyro yang selalu dikumandangkan oleh Gubernur,” ujar Suryono ditengah rapat.
Adapun dalam hal penekanan kasus stunting, Kepri juga tercatat sangat baik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala BKKBN Kepri Rohina saat rapat. Angka stunting di Kepri dilaporkan pada tahun 2022 sebanyak 4.334 dan setelah di validasi tercatat menjadi hanya tinggal 2.893. Hingga juni 2023 ini kasus penambahan stunting di Kepri hanya terjadi di Anambas 2 kasus, Batam 11 kasus, Bintan 4 kasus, Karimun 3 kasus.
Dan terakhir, terkait perkembangan kasus becana di Kepri berdasarkan laporan Kepala BPBD Kepri M Hasbi, berdasarkan kajian resiko bencana dari tahun 2022 hingga 2026 ada 10 potensi bencana seperti banjir, covid, kebakaran hutan, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Adapun ada 6 potensi besar terjadi di Kepri seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, longsor, kebakaran hutan dan lahan. Dan selama tahun 2023 ini tercatat sebanyak 275 kejadian.
“Yang perlu kita antisipasi saat ini elnino, yakni pemanasan suhu muka laut yang menyebabkan kekeringan, mngurangu curah hujan. namun khusus untuk Kepri, elnino ini belum begitu menghawatirkan,” kata Hasbi. (yen)
Editor: Sigik RS