KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyatakan, mobilisasi masyarakat di wilayah Sumatera belum relatif turun. Tapi, Ansar Ahmad Gubernur Kepri opimis, Kepri bisa turun ke level 2 untuk PPKM.
Menko Airlangga menyatakan tentang tingkat mobilisasi masyarakat Sumatera yang belum relatif turun itu, dalam rapat koordinasi dan evaluasi perkembangan PPKM dan Covid-19 di wilayah Sumatera, melalui virtual, Minggu (15/8/2021). Rakor ini diikuti Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, H Ansar Ahmad Gubernur Kepri dan kepala daerah se-Sumatera lainnya.
Menurut Menko Airlangga Hartarto, saat ini mobilisasi masyarakat di wilayah Sumatera masih belum relatif menurun. Di wilayah yang menerapkan PPKM level 4, hanya 11 kabupaten dan kota yang mengalami penurunan tingkat mobilitas di atas 15 persen. Sisanya, 9 kabupaten dan kota, masih terdapat peningkatan mobilitas.
“Ini yang harus diwaspadai, karena Sumatera menyumbang angka 14 persen dari total akumulasi kasus aktif secara nasional,” kata Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, H Ansar Ahmad Gubernur Kepri melaporkan, penerapan PPKM level 4 di Kota Batam dan Tanjungpinang wilayah Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu, sudah menunjukkan hasil yang diharapkan. Sama halnya dengan penerapan PPKM level 3 di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepri, sejak sepekan lalu.
Saat ini, kata Ansar Ahmad, angka kasus positif Covid-19 di Kepri semakin turun, dibandingkan beberapa minggu lalu. Beberapa indikator seperti kasus aktif harian positif Covid-19, kasus meninggal. Dan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit, terus memperlihatkan tren penurunan.
“Penerapan PPKM ini memang berhasil secara signifikan menurunkan fluktuasi pandemi Covid-19 di Kepri. Dengan tren penyebaran yang semakin rendah, kita akan tekan terus berupaya menekan tujuh kabupaten kota sampai ke level 2,” sebut Ansar Ahmad dalam rapat koordinasi secara virtual tersebut, dari Tanjungpinang.
Berdasarkan data Dinkes Kepri tanggal 14 Agustus, kasus positif harian di Kepri ada di angka 247 kasus. Jumlah itu jauh turun dibandingkan tanggal 29 Juli, yang tercatat sampai angka 616 kasus positif harian. Sementara angka persentase BOR rumah sakit juga sudah jauh menurun dari 70 persen pada Juli lalu ke 40 persen Agustus ini.
Kemudian, untuk data Satgas Covid-19 Provinsi Kepri tanggal 15 Agustus 2021, angka yang konfirmasi kasus positif Covid-19 sebanyak 212 orang, kembali turun dibandingkan sehari sebelumnya. Jumlah pasien sembuh mencapai 352 orang.
Selain itu, Ansar Ahmad juga melaporkan tentang vaksinasi di Kepri, kepada Menko Airlangga. Hingga Sabtu (14/8/2021), vaksinasi sudah tercapai 71,01 persen atau 975.206 orang untuk dosis pertama. Dengan sisa yang belum tervaksinasi, sebanyak 398.166 orang. Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi di pulau Sumatera dengan capaian vaksinasi tertinggi.
“Sekarang, kami di Kepri juga sedang memvaksin booster untuk tenaga kesehatan. Supaya mereka lebih terlindungi,” ujar Ansar Ahmad.
Di lain hal, Ansar Ahmad Gubernur Kepri juga melaporkan, Pemprov Kepri sudah menjalankan kewajiban memenuhi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari anggaran daerah. Anggaran yang wajib disediakan berjumlah Rp186 miliar. Namun, Ansar Ahmad telah mengalokasikan sebanyak Rp232 miliar. Dari jumlah tersebut tingkat realisasi yang telah tercapai adalah 31,05 persen.
“Untuk insentif nakes, kami juga sudah mencapai 56 persen, sampai Juli. Untuk berikutnya, dibayar setiap bulan sampai dengan akhir tahun,” tegas Gubernur Kepri.
Provinsi Kepulauan Riau juga termasuk provinsi dengan penyerapan BLT Desa tertinggi, yaitu 58,25 persen, atau sudah tersalurkan Rp64,39 miliar dari pagu BLT Desa sebesar Rp110 miliar.
Terkait dengan peningkatan tracing di Kepri, lanjut Ansar Ahmad, saat ini yang menjadi kendala adalah penginputan data pada aplikasi Silacak yang terlambat, karena keterbatasan personel. Untuk itu Gubernur Kepri akan menyurati kepada seluruh bupati dan wali kota di Kepri, untuk mengambil dua orang pegawai dari setiap kantor kecamatan. Guna membantu ke setiap Puskesmas, untuk menginput data ke aplikasi SiLacak tersebut.
“Meskipun di masa pandemi seperti ini, namun pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau di triwulan kedua, tumbuh ke 6,90 persen berdasarkan year on year. Perbandingan tahun 2021 dengan tahun 2020 pada periode yang sama,” jelas Ansar Ahmad.
Sedangkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, pada rapat tersebut terus mendorong kepada kepala daerah, untuk menggunakan dana bantuan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat.
“Di masa seperti ini dana yang tersedia baik dari pusat ataupun daerah, harus dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat,” demikian pesan Sri Mulyani. (SS)