KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Setelah PT Bias Delta Pratama, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera mengelola empat area labuh jangkar yang lainnya. Empat area labuh jangkar yang baru ini, sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Empat lokasi area labuh jangkar tersebut diantaranya Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit dan labuh jangkar di Karimun Kabupaten Karimun.
Penyerahan pemungutan retribusi empat lokasi area labuh jangkar tersebut di-launching oleh Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad SE MM dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan launching pungutan perdana jasa labuh/parkir penerimaan daerah padaarea labuh jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit, Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri yang dilaksanakan di aula Wan Sri Beni Pemprov Kepri di Dompak, Selasa (9/3/2021).
Dalam kesempatan tersebut ikut hadir Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Dr Ir Safri Burhanuddin DEA, Penasehat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Laksamana TNI (Pur) Dr Marsetio, Staf Ahli Menko Maritim dan Investasi Bidang Manajemen Konektivitas Dr Sahat Mansor Panggabean, Pangkogab Wilhan I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan, Direktur Kenavigasian, Direktur Kepabeananpara serta jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ansar Ahmad menyatakan optimis, target penerimaan retribusi labuh jangkar di Kepulauan Riau sebesar kurang lebih Rp200 miliar per tahun bisa tercapai. Untuk itu pihaknya berharap pihak pengelola untuk memperluas jaringan pasar, peningkatan pelayanan, dan peningkatan operasi bersama dalam rangka penertiban parkir liar yang masih ditemukan di beberapa lokasi perairan di Kepulauan Riau.
Karena itu Ansar Ahmad akan segera menggelar rapat koordinasi dengan jajaran terkait dalam rangka membentuk tim khusus penertiban parkir liar yang dibiayai dari APBD.
“Sebelumnya kita kerja sama dengan PT Bias Delta Pratama, untuk daerah Galang, Batam. Sekarang kita kelola empat area lagi. Kita ingin soal retribusi area labuh jangkar ini bisa maksimal dalam rangka memperbesar pemasukan daerah,” jelas Ansar Ahmad.
Gubernur Kepri juga akan memperhatikan secara serius semua keluhan pemilik kapal pemanfaat area labuh jangkar demi peningkatan pelayanan. Beberapa keluhan para pemilik kapal tersebut diantaranya tentang isu kapal akan dikarantina selama 14 hari jika ada ABK yang terpapar Covid-19 serta masalah kedalaman laut pada peta laut Indonesia yang belum terupdate.
“Semuanya akan coba kita carikan solusi yang terbaik. Kita ingin pelayanan yang maksimal untuk hasil yang maksimal juga,” tutupnya. (SS)