banner 728x90
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kajati Kepri Rudi Margono tersenyum saat membahas tentang pusat komando maritim atau Command Center Maritime (CCM), Jumat (29/12/2023). F- diskominfo kepri

Kejati dan Pemprov Kepri Mengembangkan Pusat Komando Maritim untuk Optimalisasi PNBP

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dan Pemprov Kepri serta instansi vertikal sektor kelautan, akan mengembangkan Pusat Komando Maritim, atau Command Center Maritime (CCM). Langkah ini sebagai upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sinergitas penegakan hukum di sektor kelautan

Pengembangan Pusat Komando Maritim atau Command Center Maritime (CCM) ini diungkapkan oleh Kejati Kepri, Rudi Margono, dalam rapat koordinasi di Aula Sasana Baharuddin Lopan, Jumat (29/12/2023). Rudi Margono menekankan pentingnya sinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan untuk optimalisasi PNBP dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Vaksinasi Polres Karimun Menargetkan 2.675 Pelajar

“Ke depan kita bersinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan, utamanya terkait optimalisasi PNBP di sektor kelautan dan pelabuhan. Serta pelayanan terhadap masyarakat dalam sisi yang belum maksimal,” kata Rudi Margono.

Gubernur Kepri H Ansar Ahmad dalam pertemuan tersebut menyoroti urgensi CCM dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan. Ia mengapresiasi inovasi Kejati Kepri dan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk keberhasilan Pusat Komando Maritim atau Command Center Maritime (CCM) ini.

“Berbagai inovasi yang dihadirkan Kejati Kepri ini sangat membantu penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dan saya sepakat. Optimalisasi PNBP di sektor kelautan sangat dibutuhkan Kepri,” kata Ansar Ahmad.

Baca Juga :  Sarasehan dengan Petani dan Peternak, Bupati Bintan: Kalau Ada Keluhan, Tag Lewat FB Saya

Kehadiran CCM akan dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan. Sistem ini akan melibatkan kerja sama dengan berbagai instansi seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, KSOP Tanjungpinang dan Batam, Pelindo Tanjungpinang, dan lainnya.

Wakil Kepala Kejati Kepri, Rini Hartatie mengungkapkan, optimalisasi PNBP akan dilakukan melalui audit rutin di pelabuhan, investigasi atas indikasi penyalahgunaan, peningkatan transparansi tarif biaya sandar, pelatihan regulasi PNBP, penggunaan teknologi untuk digitalisasi pengelolaan PNBP, dan kerja sama lintas sektoral untuk meningkatkan efisiensi.

Baca Juga :  Cen Sui Lan Menyerahkan KJA HDPE Senilai Rp500 Juta untuk 2 Pokdakan Tanjungpinang, Begini Kata Nelayan

CCM diharapkan dapat menjadi model untuk penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia, mengingat posisi strategis Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini.

Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas untuk meningkatkan sinergitas penegakan hukum dan mendorong peningkatan pendapatan negara di bidang kemaritiman. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *