Bintan, suaraserumpun.com – Para nelayan di sejumlah wilayah Bintan Timur dan Gunung Kijang bereaksi, ketika Sekda Bintan Ronny Kartika melakukan peninjauan SPBU nelayan di Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Rabu (11/10/2023). Nelayan menyatakan, masyarakat atau nelayan kesulitan bukan karena BBM jenis solar yang tidak ada. Tapi, karena rekom dari pemerintah melalui Dinas Perikanan Bintan atau DPMPTSP yang sulit keluar.
Jika Pemkab Bintan beranggapan solar langka atau tidak ada di SPBU nelayan wilayah Bintan, hal itu merupakan kekeliruan. Nelayan bukan sulit membeli solar. Solar itu sudah ready (ada) dari beberapa hari yang lalu.
“Namun yang terjadi di lapangan itu, nelayan sulit mendapatkan rekom untuk membeli minyak (solar), yang mana pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, yang belum 100 persen berjalan. Tapi sudah diberlakukan,” kata Jeky, seorang nelayan Bintan.
Menurutnya, nelayan diminta untuk membuat rekom minyak secara online melalui website sicantik.go.id.
“Namun, dalam implementasinya, server dari website ini error terus. Dan pemerintah tidak mau mengembalikan sistem pengajuan rekom ke manual lagi. Akibanya, banyak nelayan yang sudah 10 sampai 20 hari tidak bisa melaut. Itu gara-gara hanya menunggu rekom minyak yang selalu error servernya,” ungkapnya.
“Sampai sekarang juga, masih puluhan kapal yang rekomnya belum keluar,” sambungnya.
Saat ini, nelayan atau pelaku usaha di Bintan sudah capek. Pemerintah daerah dinilai seolah-olah melempar bola. Yang satu menyatakan perizinan sudah dilemparkan ke provinsi. Di sisi lain, provinsi belum bisa melakukan apa-apa. Karena, pemerintah provinsi belum mendapatkan surat edaran.
“Kami bingung mau mengadu ke mana lagi,” kata nelayan lainnya.
Dina dari pihak pengusaha perikanan yang menaungi beberapa nelayan tradisional menyarankan, agar kepala pemerintah atau dinas terkait meninjau langsung ke lapangan, mengenai penyaluran BBM jenis solar kepada nelayan.
“Pejabat coba lihat langsung keadaan di lapangan seperti apa. Laporan yang kami terima, bahwa nelayan mau isi atau beli minyak. Namun pihak penyalur tidak berani kasih atau jual, kalau tanpa rekom. Fakta di lapangan, ini lho yang terjadi sekarang. Kami mohon izin (maaf), kalau ada kata-kata yang salah. Namun ini fakta yang terjadi di lapangan sekarang,” ujarnya.
Nelayan lainnya juga membenarkan hal tersebut. Permasalahan sekarang, berbeda dari beberapa bulan lalu. Sebelumnya, nelayan kesulitan karena tidak ada minyak solar untuk dibeli. Kalau sekarang, stok solar ada. Tapi pemerintah mempersulit pengeluaran rekom untuk mendapatkan kuota BBM solar.
“Kami diwajibkan menggunakan sistem online untuk mendapatkan rekom. Namun sistem online tersebut belum ready, untuk digunakan. Servernya error terus. Kami harap, cukup di bulan ini saja nelayan harus tunggu 10 sampai 20 hari. Semoga di bulan depan, sudah tidak seperti ini lagi. Ini untuk kelancaran semua,” kata Siman.
“Para nelayan sudah mengajukan atau mengurus administrasi untuk buat rekom itu. Rekom yang diajukan 10 kapal, 1 kapal pun belum jadi. Dari tanggal 19 September 2023, nelayan tunggu solar sampai sekarang. Berita kapan keluar rekom pun enggak ada,” demikian dikeluhkan nelayan. (yen)
Editor: Sigik RS