banner 728x90
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menandatangani surat serah terima LKPD unaudited tahun anggaran 2022 kepada BPK RI Perwakilan Kepri di Batam, Senin (27/2/2023). F- diskominfo kepri

Giliran Gubernur Kepri yang Menyerahkan LKPD Unaudited 2022 ke BPK RI

Komentar
X
Bagikan

Batam, suaraserumpun.com – Setelah Bupati Bintan, kini giliran Gubernur Kepri H Ansar Ahmad yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2022, kepada BPK RI Perwakilan Kepri. LKPD APBD tahun anggaran 2023 unaudited itu diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kepri Jariyatna, di Kantor BPK Perwakilan Kepri, Batam, Senin (27/2/2023).

Penyerahan LKPD unaudited ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri terus berkomitmen untuk menyampaikan LKPD tepat waktu. Hal ini merupakan bentuk penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintah yang tertib dan taat hukum.

Baca Juga :  Hafizha Berharap Ikabo Bintan Bisa Mengembangkan Kuliner dan Menciptakan Peluang Kerja

“Dengan diserahkannya LKPD ini, kami mengharapkan saran dan rekomendasi dari BPK untuk laporan keuangan yang kami buat,” kata Gubernur Kepri.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap, BPK Perwakilan Kepri terus memberikan pengawasan dan dukungan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya telah berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua belas tahun berturut-turut. Opini WTP terakhir yang didapatkan Pemprov Kepri berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri Tahun 2021, termasuk Implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Kepri untuk menindaklanjuti rekomendasi.

“Kami juga berharap Opini WTP 12 kali yang Pemprov Kepri dapatkan bisa kita pertahankan,” ujar Gubernur Kepri.

Baca Juga :  Bung Chris: Partai Ulangan Karimun Vs Lingga di Final Porprov Kepri, Menarik Disaksikan

Jariyatna mengapresiasi upaya dan kerja sama Pemprov Kepri yang menyegerakan untuk menyerahkan LKPD TA 2022 kepada BPK Kepri. Atas LKPD yang telah diserahkan, BPK akan melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

“Kami mengapresiasi LKPD yang diserahkan Pemprov Kepri lebih cepat satu bulan, ini sangat luar biasa karena tidak banyak pemerintah daerah yang bisa cepat menyerahkan LKPD,” kata Jariyatna.

Baca Juga :  Ansar Bicara Melatih Kesederhanaan Saat Safari Ramadan di Masjid Hidayatullah Tanjungpinang

Oleh karena itu, lanjut Jariyatna, BPK Kepri juga berkomitmen akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat dua bulan setelah LKPD diserahkan.

“Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan di tanggal 14 April di rapat paripurna bersama DPRD Provinsi Kepri,” kata Jariyatna.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Inspektur Daerah Provinsi Kepri St Irmendas, Kepala BPKAD Venni Meitaria, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dody Sepka, Kasubbag Auditoriat BPK Perwakilan Kepri Yitno, dan jajaran BPK Perwakilan Kepri lainnya. (yen)

Editor: Wahyu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *