KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri diprioritaskan untuk mendapatkan rumah murah, dari program KPR Tapera. Program KPR Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ini menjadi pembahasan Ansar Ahmad Gubernur Kepri dengan Bank Tabungan Negara (BTN), Selasa (22/6/2021).
Ansar Ahmad Gubernur Kepri mendukung program KPR Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang dilaksanakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Tapera merupakan program yang dirancang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Pada tahap pertama, Tapera akan diprioritaskan kepada para ASN.
Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov akan mengusahakan penyediaan lahan yang akan diperuntukkan bagi rumah hunian ASN. Dengan begitu ASN akan terpusat pada ibu kota provinsi.
“Kita akan fasilitasi itu, biar kita lihat pemberian lahannya. Sehingga nanti pembiayaan pembangunan rumahnya akan bisa lebih murah,” ujar Ansar Ahmad.
Dilansir oleh BTN, para ASN yang memenuhi kriteria untuk menerima KPR Tapera akan akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5 persen, fixed rate dengan tenor sampai dengan 30 tahun.
Selain program KPR Tapera, Gubernur Kepri juga melakukan audensi dengan perwakilan Mandiri Taspen. Audensi ini mendiskusikan tentang pemberdayaan para pensiunan. Pensiunan yang di bawah layanan Mandiri Taspen yang kini memakai nama Bank Mantap, mendapatkan berbagai fasilitas. Seperti pelayanan kesehatan gratis dan juga berbagai macam kegiatan-kegiatan positif lain. Contohnya acara berbagi, bimbingan religi, dan lain sebagainya.
Selain itu Bank Mantap juga mempunyai program pencanangan kewirausahaan bagi para pensiunan. ASN yang menjelang pensiun selama satu atau dua tahun akan dibekali dengan ilmu kewirausahaan seperti pembentukan Warung Mantap Sejahtera yang akan berbentuk seperti warung dengan konsep yang modern.
Kepada perwakilan Mandiri Taspen, Ansar Ahmad mengatakan, tugas membangun daerah adalah pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama. Sehingga koordinasi dan komunikasi antarlembaga, baik pemerintah dan swasta harus terjalin dengan baik.
“Apa yang menjadi kewajiban masing-masing harus dikerjakan, saling bekerja sama antara satu sama lain tentu membangun daerah ini menjadi pekerjaan yang bisa kita pacu,” ucap Ansar Ahmad.
Di lain hal, Gubernur Kepri mengingatkan kepada BPOM Kepri. Karena letak Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan banyak negara, maka pengawasan obat dan makanan harus sangat ketat. Dikarenakan ada banyak kemungkinan beredarnya makanan dan obat yang tidak melalui pengujian oleh BPOM.
“Konsumsi makanan dan obat yang tidak melalui uji BPOM tidak hanya membahayakan masyarakat, di situasi seperti ini kita tidak boleh menambah resiko dengan makanan dan obat yang sembarangan,” jelas Ansar Ahmad.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Kepri didampingi Kepala Badan Kesbangpol Lamidi, Kepala Dinas Kesehatan M Bisri, dan Staf Khusus Suyono Saeran dan Nazaruddin Ali. (SS)