Batam, suaraserumpun.com – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi tuan rumah rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tahun 2024. Rakornas Dukcapil 2024 digelar di Hotel Harmoni One, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, (27/2/2024) malam tadi. Dibuka oleh Mendagri Tito Karnavian. Mendagri menyebutkan, serasa sedang pulang ke kampung, tatkala Kepri menjadi tuan rumah Rakornas Dukcapil 2024 ini.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian didampingi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membuka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 2024. Pada saat menyampaikan sambutan, Mendagri mengutarakan rasa bahagianya, karena bisa hadir lagi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Hadir ke Provinsi Kepri serasa sedang pulang ke kampung. Karena jalannya yang bebas macet dan suasananya yang adem dan penuh dengan tempat wisata heritage (warisan sejarah),” ucap Tito Karnavian.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan tentang urgensi Rakornas Dukcapil. Tito Karnavian menegaskan, betapa pentingnya keberadaan Dukcapil di Indonesia.
“Dukcapil adalah satu-satunya lembaga yang memiliki data kependudukan terlengkap. Sehingga menjadikan Dukcapil sebagai salah satu lembaga yang terpenting keberadaannya di Indonesia,” katanya.
Mendagri mencontohkan beberapa kementerian dan lembaga negara lainnya yang bergantung kepada data Dukcapil sebagai dasar kebijakan.
“Seperti Kementerian Keuangan menjadikan data milik Dukcapil untuk menyeragamkan NPWP. Kepolisian untuk menerbitkan SIM dan SKCK memakai data Dukcapil. Yang tak kita lupa ketika terjadi Covid, Kementerian Kesehatan melakukan tracking dengan memakai data milik Dukcapil,” ujar Mendagri.
Sebagai tuan rumah penyelenggara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan beberapa kemajuan yang telah diraih Provinsi Kepulauan Riau. Terutama yang berkaitan dengan Kependudukan dan Catatan Sipil. Sekaligus mengapresiasi atas kerja keras Dukcapil dalam melayani publik.
“Dukcapil merupakan lembaga yang erat kaitannya dalam kemajuan Kepri, karena dengan data yang didapat dari Dukcapil, Pemerintah Daerah khususnya Kepri dapat menentukan arah kebijakan yang akan diambil untuk menentukan arah pembangunan dan program yang sesuai dengan penduduk di Kepri,” ucap Gubernur Kepri.
Ansar Ahmad mengatakan, data Dukcapil berpengaruh besar pada capaian-capaian indikator makro di Negeri Segantang Lada.
“Sebagaimana kemajuan Indeks Pembangunan Manusia di Kepri yang menempati urutan Terbaik Ketiga Nasional dan Terbaik Pertama di Sumatera, hal itu tidaklah mungkin dapat diraih Provinsi Kepri jika tanpa ada bantuan data yg sesuai dari Dukcapil,” sambung Gubernur Kepri.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan, tema Rakornas Dukcapil yaitu “Peran IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik” sangat relevan dan strategis bila dikaitkan digitalisasi yang diterapkan Ditjen Dukcapil sejak 2019.
“Ditandai dengan Dukcapil-Go-Digital dan Digital-Signature (D-Sign), Layanan Cetak Berbasis Kertas Putih, Layanan Cetak Mandiri, Anjungan Dukcapil Mandiri serta lompatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat ini,” kata Teguh Setyabudi.
Pemerintah pun terus melakukan konsolidasi antara lain membangun penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menerbitkan tiga Peraturan Presiden (Perpres), yaitu: Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE; Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE; dan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Salah satu yang dibahas di regulasi ini adalah percepatan kehadiran 9 layanan SPBE Prioritas, yaitu layanan terintegrasi masing-masing di bidang administrasi kependudukan, bidang pendidikan, layanan kesehatan, layanan bansos, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian yang terintegrasi.
Dengan demikian, pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada pendekatan instansi (government centric) seperti pada masa lalu.
Indonesia bakal memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, Single Sign On (SSO), efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat (citizen centric) dalam satu portal nasional terintegrasi.
Hadir dalam rakornas itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan SSos, Bupati Anambas Abdul Haris, Bupati Natuna Wan Siswandi, Bupati Lingga M Nizar, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Sekda Bintan Ronny Kartika, serta jajaran Forkopimda Kepri. (yen)
Editor: Sigik RS