Oleh: Suyono Saeran (Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri)
TUJUAN akhir setiap pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata. Untuk itu konsep pembangunan selalu mengadopsi dari beberapa rumusan yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu wilayah.
Penerapan konsep pembangunan selalu dipaduserasikan antara perencaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kendala di lapangan serta out put yang diharapkan. Kecermatan dalam menyusun konsep pembangunan tentu sangat diperlukan agar tujuan akhir tentang tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata tidak melenceng begitu jauh.
Di beberapa negara konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) seperti yang diterapkan oleh United Nations Development Programe (UNDP) sebagai tujuan global 2016 – 2030 tentang sustainable develoment goals (SDG’s) dan menggantikan Millenium Development Goals (MDG’s), menjadi konsep yang sangat populer.
Namun penerapan konsep SDG’s tidak semudah teori yang diucapkan. Konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’ seperti yang sudah biasa kita dengar, akan tetapi, hanya sebagian stakeholders yang memahami, mengerti dan mampu menerjemahkan dengan baik dalam realisasi pembangunan seperti yang sudah direncanakan.
Hal ini karena konsep pembangunan berkelanjutan ini secara teori mudah, akan tetapi sukar untuk dilaksanakan. Penyebab lainnya adalah banyaknya stakeholders yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam implementasi pembangunan dalam konsep ini.
Namun sesulit apa pun tentang penerapan SDG’s merupakan sebuah keniiscayaan yang harus dilaksanakan oleh suatu daerah. Karena out put SDG’s bukan hanya berbicara tentang keinginan kita hari ini tetapi juga memikirkan apa yang dibutuhkan generasi yang akan datang sebagai pewaris tunggal sebuah wilayah.
Dalam penerapan SDG’s yang tersusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkesan hati-hati dengan melakukan koordinasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar out put yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Konsep pembangunan infrastruktur dirancang sedemikian rupa, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tetapi juga bagaimana menjawab tentang kebutuhan masyarakat di masa akan datang.
Karena itu pengembangan infrastruktur beberapa Bandara, pembuatan jalan baru, pembangunan flyover, pembangunan Jembatan Batam Bintan dan proyek infrastruktur lainnya adalah sebuah inisiasi perencanaan pembangunan yang berorientasi masa depan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dinilai cukup punya pandangan perspektif tentang apa yang dibutuhkan daerahnya dan mengantisipasi keinginan generasi yang akan datang tentang pembangunan.
Beberapa tolok ukur pembangunan dijadikan landasan bagaimana sebuah program mempunyai multiplier effect bagi banyak sektor kehidupan yang berdampak pada kemaslahatan hidup orang banyak. Karena itu program-program disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan jangka panjang yang disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.
Program sektor pendidikan, misalnya. Gubernur Ansar Ahmad secara jelas melakukan maping tentang kebutuhan infrastruktur pendidikan beserta daya dukung lainnya dalam rangka mendongkrak kualitas pendidikan yang terukur. Kebutuhan-kebutuhan sekolah baru bagi daerah padat penduduk mulai direncanakan dan dibangun.
Di sisi lain, Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad juga terus melakukan peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang dianggap masih belum memenuhi standart yang diinginkan oleh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas secara merata di semua sekolah, pemenuhan infrastruktur dan pra sarana sekolah yang dibutuhkan serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik secara berkelanjutan. Dengan program ini diharapkan nantinya semua sekolah yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kepri mempunyai kualitas yang sama sehingga tidak terjadi lagi penumpukan anak didik baru di satu sekolah saja.
Kebijakan Pemprov Kepri menyangkut dunia pendidikan juga dilakukan secara massiv. Mulai dari pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, subsidi SPP bagi siswa kurang mampu sebanyak 5.220 siswa di 93 sekolah dengan total anggaran Rp 3.132.000.000, pemberian biaya transportasi bagi 11.552 siswa yang berada di kawasan hinterland di 104 sekolah dengan total anggaran Rp 9 milyar, pemberian bantuan biaya bagi 1000 anak didik baru yang tidak mampu di 93 sekolah dengan total anggaran Rp 3 milyar dan program lainnya merupakan bukti tentang betapa besarnya perhatian Gubernur Kepulauan Riau terhadap dunia pendidikan untuk jangka panjang.
Di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga terlihat bagaimana sustainable programe dijalankan untuk menggenjot pertumbuhan UMKM agar bisa tetap eksis dan siap bersaing. Melalui program jaminan bunga pinjaman nol persen yang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah, UMKM diberikan modal usaha bagi pengembangan usaha. Dari catatan Dinas Koperasi dan UMKM, lebih dari 2500 UMKM memanfaatkan pinjaman modal tanpa bunga ini bagi pengembangan usaha.
Tentu harapan ke depan, dari sektor ini mampu menyumbang angka pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kenaikan PDRB di Kepulauan Riau. Bahkan, lebih jauh dari sektor UMKM ini akan dilahirkan produk-produk berkualitas yang bisa memenuhi pasar ekspor di luar negeri.
Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 2048 pulau, merupakan daerah dengan potensi kemaritiman yang sangat luar biasa. Banyak sektor industri yang bergerak dengan memanfaatkan ruang laut Kepri yang begitu luas ini. Mulai dari industri hulu sampai hilir tentang pengelolaan dan pengolahan hasil laut banyak ditemukan di beberapa daerah di Kepulauan Riau.
Untuk itu, di sektor ini pun menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan berupaya meningkatkan produksi sub sektor perikanan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tersebut dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun kebijakannya, melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
Upaya peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya, dibuatlah kebijakan pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing di sektor ini. Tentunya peningkatan jumlah produksi harus seiring dengan meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kenapa hal ini harus beriringan? Karena jika peningkatan kualitas seiring sejalan dengan meningkatnya jumlah produksi dapat memperkuat pondasi masyarakat pesisir dalam berusaha.
Fluktuasi harga komoditi di sektor ini tidak begitu berpengaruh, jika adanya peningkatan jumlah produksi. Harga komoditi hasil laut mungkin bisa rendah, namun jika ditopang dengan jumlah produksi yang tinggi, maka masyarakat yang bergerak atau bergantung pada sektor ini, perekonomiannya akan tetap stabil. Langkah lain yang dapat dilakukan dengan membina hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan. Jika hubungan baik tersebut telah terbentuk, masyarakat nelayan bisa melakukan pengolahan hasil tangkapan sebelum dijual ke pelelangan ikan. Ini tentunya akan memberikan nilai lebih bagi masyarakat nelayan.
Agar produk olahan hasil laut dapat menjangkau pasar, perlu membuat standarisasi produk. Kembali di sini masuk peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat nelayan. Ada langkah-langkah yang mestinya dilakukan pemerintah untuk menjadikan produk masyarakat pesisir terstandarisasi. Salah satunya dengan membantu memberikan pelatihan pengelolaan hasil laut. Kemudian membantu masyarakat mendapatkan sertifikat halal pada produknya. Lebih jauh, memberikan atau membantu memasarkan hasil olahan tersebut ke berbagai segmen pasar.
Bidang pertanian dan peternakan juga tidak luput dari sentuhan kebijakan Gubernur Ansar Ahmad. Untuk bidang pertanian petani tradisional mulai didorong untuk pengembangan pertanian berteknologi tinggi seperti pertanian hidroponik yang saat ini mulai dikembangkan di beberapa tempat di lingkungan masyarakat.
Pengembangan sistem pertanian hidroponik dengan tanaman utama sayuran merupakan salah satu langkah bagaimana memenuhi kebutuhan sayur yang berkualitas baik untuk pasar ekspor maupun domestik. Pemprov Kepri juga terus menjamin kemudahan bagi petani mendapatkan bibit, pupuk dan sarana penunjang lainnnya agar sektor ini tetap berkontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan di bidang peternakan tidak kalah penting karena sektor ini masih punya pengaruh kuat terhadap kenaikan angka inflasi. Beberapa waktu lalu Gubernur Ansar Ahmad mengeluarkan kebijakan tentang kemudahan ijin industri ayam potong dan ayam petelur. Kebijakan tersebut disambut baik oleh kalangan pengusaha. Dan akibat kebijakan tersebut, baru pertama kalinya Kepri diijinkan eksor ayam hidup ke Singapura karena para pengusaha ayam hidup berkat dukungan Pemerintah Provinsi Kepri mampu eksis dengan menghasilkan ayam potong hidup yang berkualitas.
Beberapa peternak ayam telur juga terus didorong agar kebutuhan telur masyarakat Kepri tetap terjamn dengan harga yang stabil. Dengan peningkatan produksi telur yang diusahakan oleh para pengusaha ayam petelur di Kepulauan Riau secara otomatis juga mengurangi pasokan telur dari luar daerah dengan harga tinggi yang selama ini banyak disuplai dari daerah Sumatera.
Provinsi Kepulauan Riau yang dianugerahi potensi wisata yang sangat eksotis merupakan potensi yang menyumbangkan pendapatan tidak sedikit bagi daerah. Sebagai daerah yang merupakan salah satu dari terasnya Indonesia, untuk pengembangan bisnis pariwisata, telah diupayakan peningkatan sinergisitas pembangunan lintas sektor. Berbagai upaya dilakukan seperti membuat kuantitas dan kualitas SDM di sektor ini lebih baik. Begitu juga dengan geliat ekonomi kreatif serta peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata.
Seperti telah diulas diawal, pembangunan harus diimplementasikan dengan melakukan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana. Sehingga destinasi yang ingin dijual mendapatkan perhatian wisatawan. Pengembangan sektor pariwisata berkaitan erat dengan budaya serta perilaku masyarakat setempat. Untuk itu keterlibatan pemuda di berbagai bidang terkait pengembangan sektor pariwisata diperlukan.
Ada keterkaitan pengembangan sektor pariwisata dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu titik temunya yaitu peran KUKM pada pemasaran produk industri kelautan dan perikanan. Sebagai daerah pariwisata tentunya harus mempunyai makanan khas yang bisa dijual kepada wisatawan. Tentunya makanan khas itu harus sudah terstandarisasi, sehingga melalui produk makanan yang dipasarkan juga ikut mengangkat nama Provinsi Kepulauan Riau.
Daerah tak cukup hanya menjual satu kawasan wisata saja. Sebab hampir semua kabupaten dan kota di Kepulauan Riau mempunyai destinasi wisata yang menarik dengan ciri khas yang berbeda. Ini merupakan potensi dan perlu dikembangkan dengan prioritas kebijakan pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan.
Bergerak majunya semua sektor tersebut harus mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur yang salah satunya pemenuhan kebutuhan energi, terutama aktivitas industri yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi. Selain itu perlu meningkatkan pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Tentu harapannya, Kepulauan Riau sebagai salah satu garda terdepan bangsa mampu menjelma menjadi mutiara biru di bagian utara Indonesia. (***/suaraserumpun.com)
Editor: Sigik RS