Beranda All News Anggaran Belanja buat Kepri Rp27,63 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Belanja buat Kepri Rp27,63 Triliun, Ini Rinciannya

0
Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi tentang percepatan serapan belanja daerah, Senin (19/4/2021) kemarin.

KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Pagu anggaran belanja daerah dan pusat untuk Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp27,63 triliun, pada tahun 2021 ini. Anggaran tersebut berasal dari pagu APBD se-Provinsi Kepri, dan kucuran dana dari APBN (pusat). Berikut rinciannya.

Dana pemerintah buat Provinsi Kepri sebesar Rp27,63 triliun pada tahun anggaran 2021 tersebut, dipaparkan pada saat rapat koordinasi Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama bupati dan wali kota se-Provinsi Kepri, Senin (19/4/2021) pagi kemarin. Rapat yang dipimpin Gubernur Kepulauan Riau ini membahas tentang percepatan penyerapan belanja daerah tahun 2020-2021. Rapat dilaksanakan di Rupatama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri.

Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadilah selaku Ketua TAPD Provinsi Kepulauan Riau menerangkan, pagu dana APBD se-Provinsi Kepri pada tahun anggaran 2021 secara total sebesar Rp13,4 triliun. Dari dana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota itu, telah terealisasi sebesar Rp1,1 triliun, atau 8,63 persen.

Sampai dengan 31 Maret 2021, sebut Arif Fadillah, rata-rata capaian realisasi keuangan kabupaten/kota sebesar 9,42 persen. Capaian realisasi keuangan kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 12,68 persen, dan terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 5,94 persen.

Untuk pagu DAK fisik se-Provinsi Kepri sebesar Rp831.396.858.000. Dengan rincian DAK fisik Provinsi Kepri sebesar Rp195.771.881.000, dan DAK fisik kabupaten/kota senilai Rp635.624.977.000.

“Kontribusi DAK fisik bagi mendukung belanja modal di APBD cukup signifikan. Yaitu mencapai 12 persen dari total APBD se-Kepri. Oleh karenanya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Arif Fadillah.

Baca Juga :  Johnny G Plate Minta Geopark Natuna Diintegrasikan ke JP Hub Kominfo

Kepala Biro Pembangunan Aris Fariandhi menambahkan, DAK Provinsi Kepri sebenarnya dari 5 tahun terakhir selalu terjadi peningkatan. Pengurangan hanya terjadi di tahun 2020, karena terjadi refocusing.

“Saya berharap pelaksanaan DAK fisik betul-betul dimanfaatkan, karena merupakan mandatory spending. Selain itu pelaporan DAK fisik yang teratur merupakan salah satu indikator penambahan pagu DAK pada tahun berikutnya,” kata Aris.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Teguh Dwi Nugroho melaporkan, belanja APBN 2021 yg dialokasikan ke Provinsi Kepri sebesar Rp14,23 triliun, yang dibagi 3. Belanja kementerian/lembaga Rp7,12 triliun. Transfer ke daerah dan Dana Desa Rp1,65 triliun. Dan Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Umum sebesar Rp5,46 triliun.

“Yang diharapkan pemerintah pusat pola penyerapan anggaran supaya menjadi stimulus untuk triwulan I paling tidak 15 persen. Kalau pola ini bisa dilakukan, maka dapat menjadi alat percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” ungkap Teguh.

Teguh juga menjelaskan, pagu DAK fisik yang tidak merata di kabupaten/kota karena DAK merupakan proposal based yang berdasarkan usulan daerah.

“DAK fisik harus sejalan dengan program prioritas nasional. Jadi saya harap dari pemerintah daerah mempelajari program prioritas nasional, dan mengajukan proposal yang sejalan dengan itu,” jelasnya.

Baca Juga :  Instruksi Mendagri Nomor 9/2021, Kepri Tak Masuk Pelaksanaan PPKM Mikro di Indonesia

Gubernur H Ansar Ahmad menyampaikan, total dana pemerintah untuk Kepri mencapai Rp27,63 triliun pada tahun anggaran 2021 ini. Dana itu berasal dari APBD se-Kepri sebesar Rp13,4 triliun ditambah alokasi APBN untuk Kepri sebesar Rp14,23 triliun.

Untuk percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, kata Ansar Ahmad, merupakan respon dan tindak lanjut dari rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020, Rabu (14/4/2021) lalu. Pesan khusus Presiden Jokowi bahwa dalam pandemi Covid-19 ini, belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong penting untuk pemulihan ekonomi.

“Target pencapaiannya tentu berkaitan dengan semua kabupaten/kota. Baik yang memiliki kepala daerah baru hasil Pemilukada yang lalu, maupun yang tidak,” jelas Ansar saat memimpin rapat koordinasi tersebut.

Percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, kata Gubernur Kepri, menjadi fokus bersama sesuai arahan Presiden RI. Setiap pelaksanaannya harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisa Pemprov Kepri, untuk serapan pendapatan dan belanja daerah sebagian kabupaten/kota termasuk provinsi, relatif kecil. Dibanding target dan dibanding tahun sebelumnya, di periode yang sama. Salah satunya disebabkan oleh sistem baru yang harus dipakai. Yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menggantikan SIMDA.

“Hari ini (Rabu), kita membahas langkah-langkah cepat dan tepat yang bisa dilakukan. Tidak hanya percepatan belanja yang bersumber dari APBD, tetapi juga yang berasal dari pemerintah pusat terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan-kebijakan yang didapat nanti mudah-mudahan dapat menjadi stimulus percepatan,” ujarnya.

Baca Juga :  Atlet Biliar Kepri dari Bintan Menargetkan Empat Medali di PON Papua

Ansar Ahmad berpesan untuk tidak fokus pada tenggat akhir kelengkapan persyaratan penyaluran DAK, tapi kejar segera. Karena proses dari lelang ke kontrak butuh waktu, khawatir terjadinya refocusing di APBN.

Juga untuk segera mengadakan rapat internal rutin perkembangan percepatan realisasi pendapatan belanja daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten / kota.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri Musni Hardi K Atmaja mengatakan, pemulihan perekonomian global diperkirakan semakin membaik. Kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi di banyak negara serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter.

Untuk nasional, tambahnya, strategi untuk memperkuat pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19, sebagai syarat utama dan 5 strategi sinergi antarstakeholder.

“Satu di antaranya adalah akselerasi belanja pemerintah agar multiplier effect-nya signifikan di tahun berjalan terutama belanja modal dan bansos,” ungkap Musni.

Rapat koordinasi ini dihadiri Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina secara virtual, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadilah, Asisten III M Hasbi, pimpinan OPD Provinsi Kepri terkait, Staf Khusus Gubernur Suyono, bupati dan wali kota se-Kepri, serta pimpinan OPD kabupaten/kota terkait. Pemerintah akan menggesa realisasi dan serapan anggaran Rp27,63 triliun untuk Provinsi Kepri tersebut. (SS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here