KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Ketua Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau Hanafi Ekra berharap Pemprov Kepri bersama Pemko Tanjungpinang dan Batam mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat, yang dinilainya menyusahkan masyarakat. Hanafi Ekra mendorong agar Pemprov Kepri melobi agar kebijakan PPKM Darurat ini tidak diperpanjang, seperti wacana yang beredar. Cukup PPKM berbasis mikro.
Hanafi Ekra menjelaskan, masyarakat banyak yang mengeluh. Lagi pula, Kota Tanjungpinang dan Batam tidak sama dengan pulau Jawa dan Bali. Pemprov Kepri di daerah kepulauan, perlu kebijakan kearifan lokal. Sidak semua daerah bisa disamakan dengan pusat.
“Kita dorong Pemprov Kepri untuk melobi pusat, agar status PPKM Darurat ini dicabut di Kepri, jangan diperpanjang,” saran Hanafi Ekra saat memberikan keterangan resmi ke redaksi suaraserumpun.com, Selasa (13/7/2021).
Menurut Hanafi Ekra, masyarakat yang punya gaji bulanan seperti ASN, tentu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan buruh harian, pedagang kecil, pelaku UMKM? Tentu kondisi mereka harus dipikirkan, banyak dampak negatifnya secara ekonomi.
“Padahal, ekonomi ini suatu hal juga yang harus dipikirkan bukankah kita sama-sama ingin kesehatan pulih dan ekonomi bangkit,” kata Hanafi Ekra.
Ditambahkannya, masalah ekonomi ini masalah perut. Jangan sampai pemerintahan ingin menyelamatkan dari Covid-19, tapi masyarakat kelaparan. Akibatnya, masyarakat pelan-pelan mati, karena kelaparan. Bukan karena Covid.
“Jadi sah-sah saja, jika ada kebijakan untuk mencegah dan menangani Covid. Saya pikir cukup PPKM berbasis Mikro saja, tapi tidak darurat. Tapi evaluasi lah, jangan sampai diperpanjang. Lobi juga anggaran bansos APBN untuk kedua wilayah ini,” ujar Hanafi Ekra.
Untuk masyarakat, Hanafi Ekra juga berharap, agar memperhatikan protokol kesehatan Covid, dan pemerintah memberikan teladan terbaiknya agar masyarakat bisa mencontoh hal-hal yang positif. (SS)