banner 728x90
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama Sales Area Manager Pertamina Wilayah Kepri membahas tentang pengawasan pendistribusian JBKP dan JBT. F- Istimewa/Diskominfo Kepri

Ansar Ahmad Bahas Pengawasan BBM Bersubsidi dan Nonsubsidi dengan Pertamina, Berikut Hasilnya

Komentar
X
Bagikan

Batam, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad membahas tentang pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dan nonsubsidi bersama Pertamina wilayah Kepri. Berikut hasil pertemuan Gubernur Kepri dengan Pertamina.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, terdapat 3 kategori jenis BBM. Pertama, Jenis BBM Tertentu (JBT) yang harganya ditetapkan pemerintah dan diberikan subsidi. Yaitu minyak solar dan minyak tanah.

Kedua, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak diberikan subsidi, diberikan biaya tambahan 2 persen dan didistribusikan di wilayah non Jawa, Madura, Bali (Jamali). Yaitu Bensin RON 88. Ketiga, Jenis BBM Umum (JBU) di luar JBT dan JBKP seperti pertalite dan pertamax series.

Baca Juga :  Simak Penjelasan Kajari Bintan Soal Alat PCR RSUD yang Belum Beroperasi

Dalam audiensi bersama petinggi Pertamina Wilayah Kepri di Graha Kepri, Batam, Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad mengusulkan untuk dibentuk suatu tim khusus bersama dalam pengawasan pendistribusian JBKP dan JBT. Hal ini dikarenakan nelayan dan pelaku usaha transportasi laut rawan menjadi celah bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan disparitas harga antara BBM subsidi terhadap BBM industri (nonsubsidi).

“Untuk itu kita sarankan untuk diadakan pembahasan suatu peraturan yang mewajibkan nelayan dan pelaku transportasi laut untuk diberikan kuota harian. Yang mewajibkan sekian persennya membeli BBM nonsubsidi,” ujar Gubernur Kepri.

Baca Juga :  Cen Sui Lan: Awal 2024, Revitalisasi Terminal dan Runway Bandara Letung Kepulauan Anambas Selesai

Gubernur Kepri mencontohkan, misal kebutuhan harian 100 liter, dapat digunakan mekanisme 70 persen BBM subsidi dan 30 persen nonsubsidi. Gubernur pun meminta untuk dapat bersama-sama berfokus dalam pengawasan JBT dan JBKP.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, komitmennya untuk mendukung penuh program MyPertamina Subisidi Tepat Sasaran bersama identitas tunggal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kartu Kusuka ini ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan nelayan. Untuk itu dalam finalisasi program digitalisasi, kita minta untuk dapat membuat program pengawasan sementara untuk JBKP dan JBT,” kata Ansar Ahmad.

Baca Juga :  Kualifikasi Piala Asia AFC 2023, Berikut Daftar 23 Nama Pemain yang Dipanggil Shin Tae-yong

Audiensi dihadiri oleh Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Kepri Mahfud Nadyo Hantoro, Sales Branch Manager (SBM) Wilayah I Kepri Reiza, dan Sales Branch Manager (SBM) Wilayah II Kepri Fadlan. Sedangkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi oleh Asisten Ekbang Luki Zaiman Prawira, Kadis DKP Kepri H TS Arif Fadillah, Kadis ESDM M Darwin, dan Angelinus selaku Anggota Tim Khusus Gubernur Kepri. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *