Batam, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad membahas tentang pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dan nonsubsidi bersama Pertamina wilayah Kepri. Berikut hasil pertemuan Gubernur Kepri dengan Pertamina.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, terdapat 3 kategori jenis BBM. Pertama, Jenis BBM Tertentu (JBT) yang harganya ditetapkan pemerintah dan diberikan subsidi. Yaitu minyak solar dan minyak tanah.
Kedua, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak diberikan subsidi, diberikan biaya tambahan 2 persen dan didistribusikan di wilayah non Jawa, Madura, Bali (Jamali). Yaitu Bensin RON 88. Ketiga, Jenis BBM Umum (JBU) di luar JBT dan JBKP seperti pertalite dan pertamax series.
Dalam audiensi bersama petinggi Pertamina Wilayah Kepri di Graha Kepri, Batam, Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad mengusulkan untuk dibentuk suatu tim khusus bersama dalam pengawasan pendistribusian JBKP dan JBT. Hal ini dikarenakan nelayan dan pelaku usaha transportasi laut rawan menjadi celah bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan disparitas harga antara BBM subsidi terhadap BBM industri (nonsubsidi).
“Untuk itu kita sarankan untuk diadakan pembahasan suatu peraturan yang mewajibkan nelayan dan pelaku transportasi laut untuk diberikan kuota harian. Yang mewajibkan sekian persennya membeli BBM nonsubsidi,” ujar Gubernur Kepri.
Gubernur Kepri mencontohkan, misal kebutuhan harian 100 liter, dapat digunakan mekanisme 70 persen BBM subsidi dan 30 persen nonsubsidi. Gubernur pun meminta untuk dapat bersama-sama berfokus dalam pengawasan JBT dan JBKP.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, komitmennya untuk mendukung penuh program MyPertamina Subisidi Tepat Sasaran bersama identitas tunggal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kartu Kusuka ini ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan nelayan. Untuk itu dalam finalisasi program digitalisasi, kita minta untuk dapat membuat program pengawasan sementara untuk JBKP dan JBT,” kata Ansar Ahmad.
Audiensi dihadiri oleh Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Kepri Mahfud Nadyo Hantoro, Sales Branch Manager (SBM) Wilayah I Kepri Reiza, dan Sales Branch Manager (SBM) Wilayah II Kepri Fadlan. Sedangkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi oleh Asisten Ekbang Luki Zaiman Prawira, Kadis DKP Kepri H TS Arif Fadillah, Kadis ESDM M Darwin, dan Angelinus selaku Anggota Tim Khusus Gubernur Kepri. (yen)
Editor: Sigik RS