Bintan, suaraserumpun.com – Hampir setiap tahun, Kecamatan Bintan Timur menjadi langganan banjir tatkala curah hujan tinggi. Pemerintah Kabupaten Bintan sudah mengiventarisasi masalah yang menyebabkan terjadi banjir di Bintan Timur tersebut.
Bencana banjir di wilayah Bintan Timur ketika memasuki musim hujan, atau saat curah hujan tinggi selalu terjadi. Kondisi ini sudah terjadi sejak masa-masa pemimpin pemerintahan sebelumnya. Lokasi yang paling parah dilanda banjir saat musim hujan itu di Kampung Pisang, Kampung Kuala Lumpur, Kampung Seidatuk, Tekojo di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur.
Jumat (5/8/2022) siang kemarin, Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah OPD dan pimpinan FKPD. Dalam rapat terbatas tersebut disampaikan permasalahan infrastruktur di wilayah Bintan Timur, yang menjadi penyebab terjadi banjir.
Permasalahan itu antara lain banyak drainase pembuangan air atau gorong-gorong yang penuh dengan sampah dan lumpur. Drainase yang tidak memadai, atau tidak ada drainase sama sekali di perumahan padat penduduk. Belum ada pembangunan waduk atau bendungan, tanggul dan kanal (aliran anak sungai) untuk mengendalikan banjir di wilayah potensi risiko bencana.
Kemudian, sampai saat ini, belum ada pembangunan interkoneksi antarsungai serta konservasi tanah dan air di hulu sungai. Penyebab lainnya yaitu belum maksimalnya penertiban izin mendirikan bangunan yang menyesuaikan kajian risiko bencana.
Untuk korban banjir yang terjadi baru-baru ini, Pemkab Bintan sudah melakukan upaya-upaya dalam pengendalian banjir tersebut. Upaya yang sudah dilakukan itu antara lain melakukan pemantauan langsung ke lokasi banjir. Dan berkoordinasi untuk penanganan evakuasi korban dengan kepolisian, Babinkamtibnas aparat kecamatan dan kelurahan, serta Dinas SoSial dan Tagana yang dibantu oleh warga setempat.
Upaya lain yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi penempatan hunian sementara, guna evakuasi korban yang rumahnya masih tergenang air. Membuka dapur umum yang diinisiasi aparat wilayah setempat bersama warga. Memantau wilayah rawan risiko bencana dan berkoordinasi dengan instansi teknis untuk mitigasi bencana mengantisipasi curah hujan tinggi.
Dari permasalahan tersebut, Pemkab Bintan sudah membuat langkah-langkah ke depan, untuk mengatasi dampak bencana banjir dan tanah longsor di Bintan Timur. Langkah itu antara lain kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana diperlukan perhatian yang lebih serius pada aspek penanggulangan bencana yang mengutamakan upaya koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait. Seperti TNI-Polri maupun masyarakat/relawan untuk meminimalisir dampak dari bencana.
Upaya tindakan pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada daerah bencana banjir/longsor dan bencana lainnya. Untuk menindaklanjuti terhadap perencanaan dalam penanggulangan banjir melalui mitigasi bencana. Yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.
Mitigasi bencana itu berupa dilakukan kajian untuk wilayah dataran rendah apakah layak huni atau perlu merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dukungan logistik pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Dilakukan gotong royong atau normalisasi untuk gorong-gorong/drainase yang tersumbat sampah dan lumpur.
Selain itu, dilakukan pembenahan pembuatan gorong-gorong/drainase dan daerah resapan air. Pembangunan waduk atau bendungan, tanggul dan kanal untuk mengendalikan banjir. Pembangunan interkoneksi antarsungai serta konservasi tanah dan air di hulu sungai. Penertiban izin mendirikan bangunan menyesuaikan kajian risiko bencana.
Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan menerangkan, untuk jangka panjang ini, Pemkab Bintan akan melakukan normalisasi drainase dan aliran sungai di sepanjang daerah kawasan banjir di Kampung Pisang, Kampung Kuala Lumpur. Pemkab Bintan akan berkolaborasi bersama Pemprov Kepri serta Satker BWS. Pembangunan infrastruktur dalam mengantisipasi banjir untuk jangka panjang tersebut diperlukan dana minimal Rp41 miliar.
“Itu berdasarkan DED penyelesaian banjir yang dibuat pada tahun 2021,” sebut Roby Kurniawan.
“Ke depan, kita minta Dinas PUPR dan Dinas Perkim menentukan titik atau lokasinya, serta menghitung lagi untuk normalisasi ini. Kemudian, pemerintah kecamatan dan kelurahan menyelesaikan lahannya dengan masyarakat,” tutup Plt Bupati Bintan didampingi Kepala BPBD Bintan Ramlah SSos dan FKPD. (yen)
Editor: Sigik RS