Banyuwangi, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) bersama bupati se-Kepri mengadakan studi banding ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (7/2/2022). Studi banding ini merupakan rangkaian kunjungan kerjanya, setelah bersilaturahmi dan melantik pengurus IPMKR Yogyakarta.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad membawa para kepala daerah di Kepri dalam kunjungannya ke Banyuwangi. Antara lain Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Lingga M Nizar, Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra, dan Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda. Turut serta hadir Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Hj Dewi Kumalasari, serta Kepala DPMPTSP Kepri Hasfarizal Handra.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, maksud dari kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik Banyuwangi ini, agar direplikasi dan diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau.
Ansar Ahmad menerangkan, tahun kedua periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina, akan semakin memperkuat pelayanan publik untuk penataan penyelenggaraan pemerintahan, dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kita mau melihat langsung karena Banyuwangi sudah terbukti jadi percontohan pelayanan publik, nantinya kita akan buat juga seperti ini di Kepri dan kita sesuaikan juga dengan karakteristik daerah kita,” ujar Gubernur Kepri.
Dengan kondisi geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan konektivitas digital akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi ataupun perizinan. Mall Pelayanan Publik ini juga akan melengkapi untuk mengembangkan investasi di Kepri, melalui kemudahan pelayanan perizinan.
Menurut Ansar Ahmad, dirinya sebagai pembina dari kepala daerah kabupaten dan kota wajib mendorong setiap kabupaten dan kota di Kepri untuk semakin memperkuat pelayanan publik dengan inovasi-inovasi yang telah terbukti berhasil seperti Mall Pelayanan Publik.
“Kita akan dorong supaya usai dari sini, semua kabupaten dan kota di Kepri secara bertahap punya Mall Pelayanan Publik. Seperti di Banyuwangi ini,” harap Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad Gubernur Kepri menyampaikan, Mall Pelayanan Publik akan mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi. Karena itu, Mall Pelayanan Publik akan mampu menghindari masyarakat dari pungutan liar. Sebab, pembayaran dilakukan secara elektronik.
Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi, pertama kali berdiri pada tahun 2017. Mall Pelayanan Publik Banyuwangi telah melayani 199 jenis pelayanan kepada masyarakat dalam satu atap, dimana terdapat 11 SKPD pemerintah Daerah dan 12 BUMN/K/L. Mulai administrasi kependudukan seperti Akte Kelahiran, Kematian, Kartu Identitas Anak, KTP; beragam jenis izin usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan, perpanjangan SIM, hingga pembayaran retribusi daerah, nikah, haji, pelayanan pertanahan dan sebagainya.
Selain Mall Pelayanan Publik, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam kunjungannya ke Banyuwangi juga mempelajari berbagai inovasi yang dilakukan Pemda Banyuwangi. Seperti program SMART Kampung. Program SMART Kampung digagas salah satunya untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa.
Sejumlah urusan kependudukan bisa diselesaikan dengan Smart Kampung. Seperti Surat Pernyataan Miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Smart kampung ini menjadikan balai desa sebagai pusat aktivitas warga.Desa di Banyuwangi juga telah menjalankan e-village budgeting yang mensinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten.
“Saya sangat kagum melihat berbagai inovasi yang digagas Pemda Banyuwangi, saya yakin jika ini dikerjakan secara serius di Kepri maka masyarakat akan sangat terbantu dan kemajuan daerah bisa kita wujudkan dengan cepat,” tutup Ansar Ahmad Gubernur Kepri. (nurul atia)
Editor: Sigik RS