Beranda All News Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat, BKMT Kepri Turun Tangan

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat, BKMT Kepri Turun Tangan

0
Ansar Ahmad Gubernur Kepri dan Ketua BKMT Kepri Hj Dewi Kumalasari meninjau aktivitas peserta binaan di Sekolah Perempuan Raja Saleha Kepri, Selasa (9/11/2021). F- Istimewa/Humas Pemprov Kepri

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Misni Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri mengungkapkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak dari waktu ke waktu cenderung meningkat jumlahnya. Jenis kekerasan dan modusnya pun semakin bervariasi. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kepri pun turun tangan.

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak itu disampaikan Misni pada saat penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas P3AP2KB dengan BKMT Provinsi Kepri tentang Komunikasi, Edukasi & Informasi (KIE) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta dengan Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap pengelolaan inkubasi bisnis.

“Berdasarkan data sistem pelaporan Simphoni tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 552 kasus. Kemudian pada tahun 2020 (masa pandemi tahun lalu) sebanyak 589 kasus. Dan sampai dengan tanggal 8 November 2021, terdapat 298 kasus,” sebut Misni di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (9/11/2021).

Menurut Misni, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat secara luas. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki jejaring sampai ke tingkat desa/kelurahan dan menjangkau hingga unit keluarga.

Baca Juga :  Wike Julia, Anak Kuansing yang Menembus Sembilan Besar Rising Star Indonesia Dangdut

“Perannya menjadi sangat strategis dalam melejitkan dakwah di tengah masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap perempuan dan anak,” kata Misni.

Sehingga, lanjut Misni dipandang perlu melakukan kerja sama antara Dinas P3AP2KB dengan BKMT Kepri dalam penyebarluasan informasi terkait dengan pengasuhan dalam keluarga, peran ayah, pemenuhan hak perempuan dan anak serta kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Sedangkan program inkubasi bisnis pelaku UMKM perempuan dimulai sejak tahun 2019 lalu dan sampai tahun 2021 ini telah menghasilkan 108 peserta yang aktif dalam menghasilkan produk.

“Kami melihat kegiatan inkubasi bisnis ini berpotensi untuk dikembangkan. Maka memerlukan dukungan OPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau ini menjadikan peserta ini binaan bersama,” harapnya.

Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad menyampaikan, secara kuantitatif jumlah perempuan dan anak di Kepri mencapai 2/3 dari jumlah penduduk, yang terhimpun dalam unit-unit keluarga. Dengan perbandingan yang cukup besar, perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Baca Juga :  Plt Bupati Bintan Menginginkan Lahan Ekstambang Dimanfaatkan untuk Lokasi Rekreasi

“Untuk itu upaya kolaborasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam upaya mengokohkan kembali fungsi keluarga,” kata Ansar Ahmad.

Menurut Gubernur Kepri, tingginya angka kekerasan anak dan perempuan di Kepri, salah satunya disebabkan mobilitas masyarakat di Kepri cukup tinggi. Termasuk angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi itu juga menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan potret lemahnya ketahanan keluarga.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan upaya mengokohkan kembali fungsi keluarga. Sosialisasi pemenuhan hak anak.

“Pola pengasuhan dan peran keluarga dalam membentuk keluarga yang berkualitas perlu kita galakkan. Sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan wanita di bidang ekonomi” ungkap Ansar Ahmad.

Gubernur juga menekankan, pentingnya melakukan kerja sama dengan kelompok organisasi masyarakat seperti MUI dan Organisasi Da’i Perempuan, supaya materi-materi tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak dapat tersalurkan melalui masjid-masjid, pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya.

Baca Juga :  Batam Logistic Ecosystem Bisa Jadi Contoh buat Bintan dan Karimun

Kemudian, Gubernur Kepri menambahkan, ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut. Gubernur Kepri mengapresiasi usaha-usaha pengembangan ekonomi dan pengembangan sekolah perempuan, serta pengembangan usaha mikro.

“Namun yang perlu diperhatikan adalah pembinaan kualitas, baik produk maupun kemasannya. Karena kemasan juga menentukan. karena biasanya produk kita rasanya enak, namun kemasannya selalu kalah,” tutup Ansar Ahmad.

Turut hadir dalam penandatanganan kerja sama itu Penjabat Sekdaprov Kepri Ir Lamidi, Ketua BKMT Provinsi Kepri Hj Dewi Kumalasari, Ketua DWP Kepri Hj Qori Lamidi, Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan dan Suyono, Kadis Perindag Burhanuddin, Kadis Koperasi dan UMKM Agusnawarman, Direktur Al Ahmadi Entrepreneurship Center (AIC) Lisa Anggraini, Pimpinan LPK Brilliant Sulaiman, Pimpinan LPK Nadira Firdaus, Pengurus BKMT Provinsi Kepri, serta peserta Sekolah Perempuan Raja Saleha Kepri. (nurul atia)

Editor: Sigik RS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here