KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Panitia Khusus (Pansus) RPJMD 2021-2026 DPRD Provinsi Kepri memanggil perwakilan Bank Indonesia dan BPS Kepri, Rabu (4/8/2021). Dalam rapat pembahasan draf Ranperda RPJMD 2021-2026 Provinsi Kepri itu dibicarakan tentang pertumbuhan ekonomi hingga pengangguran di Provinsi Kepri.
“Kami meminta BI dan BPS Kepri agar bersedia mempresentasikan ramalan laju pertumbuhan ekonomi serta kondisi ekonomi makro Kepri,” kata Taba Iskandar, Ketua Pansus RPJMD 2021-2026 pada saat rapat, di Batam tersebut.
Taba menjelaskan, data yang didapatkan dari BI dan BPS Kepri ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyempurnaan materi RPJMD 2021-2026.
“Kita akan sinkronkan antara draft yang telah disiapkan oleh Barenlitbang dengan data-data yang ada dari BI dan BPS karena mereka adalah instansi yang berkompeten dalam mengolah data laju pertumbuhan ekonomi,” terang Taba.
Wakil Ketua Pansus Ranperda RPJMD 2021-2026 Lis Darmansyah mengatakan prediksi pertumbuhan ekonomi Kepri di dalam draf Ranperda RPJMD harus sejalan dengan data-data. Baik dar BI maupun BPS Kepri.
“Kenapa demikian, karena jika sudah sejalan kita bisa menyusun arah dan tujuan pembangunan Kepri ini sejalan,” ujar Lis Darmansyah.
Dengan kata lain data-data dari BI dan BPS ini kata Lis Darmansyah akan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan draf Ranperda RPJMD 2021-2026.
Dalam persentasinya BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mencapai 3,25 persen hingga 4,25 persen. Proyeksi ini didasarkan pada progres pemerintah daerah mengendalikan pandemi COVID-19.
“Perbaikan ekonomi Kepri berlanjut seiring dengan upaya pengendalian pandemi Covid-19 melalui vaksinasi dan protokol kesehatan yang ketat,” terang Kepala Tim Penyusunan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Perwakilan BI Kepulauan Riau.
Menurut dia, pengendalian pandemi Covid-19 mendorong mobilitas masyarakat dan barang, dan akhirnya berdampak pada konsumsi dan investasi.
BI menilai konsumsi di Kepri akan meningkat, didorong daya beli masyarakat dan inflasi yang terkendali. Meski begitu, peningkatan ekonomi Kepri 2021 diprediksi masih di bawah prediksi nasional yang mencapai 4,10-5,10 persen. Selain itu, perbaikan ekonomi global juga mendorong permintaan ekspor dan investasi asing.
Sementara itu, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, inflasi diperkirakan meningkat namun masih terkendali dalam sasaran 3 plus minus 1 persen. Asumsi proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sisi konsumsi, investasi, dan ekspor.
Kemudian dari sisi investasi implementasi UU Cipta Kerja, PP nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, PP nomor 41 tahun 2021 tentang KPBPB dan PP nomor 6 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah dipercaya mampu mendorong kemudahan menanamkan modal.
Dimulainya operasi KEK Galang-Batang dan pengembangan KEK Nongsa dan KEK BAT juga akan meningkatkan investasi di daerah setempat. Sedangkan dari sisi ekspor, diperkirakan meningkat sejalan dengan pengoperasian smelter bauksit di Bintan dan Karimun.
Bank Indonesia mencatat tren perbaikan harga minyak dan gas dunia juga mendorong sektor migas di Kepri. Tak jauh beda dengan persentasi Perwakilan BI Kepri tentang laju pertumbuhan ekonomi. Kepala BPS Kepri Agus Sudibyo menjelaskan beberapa indikator yang mempengaruhi kondisi ekonomi makro di Kepri.
Yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, Gini rasio, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pariwisata dan tranportasi, ekspor impor, nilai tukar petani, perbandingan ekonomi spasial serta perilaku masyarakat dalam masa PPKM.
“Kondiai pandemi seperti sekarang ini otomatis mempengaruhi perilaku masyarakat di bidang ekonomi yang kemudian akan berdampak pada kondisi ekonomi makro kita,” tambah Agus. (SS)