Batam, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Ansar Ahmad sudah mewanti-wanti praktik politik uang (money politic) di Pemilu serentak 2024 kepada Bawaslu Kepri. Hal itu diingatkan Ansar Ahmad saat menerima rombongan ketua dan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau, di Kantor Perwakilan Gubernur Kepri Lt 7 Graha Kepri, Kota Batam, Senin (6/2/2023).
Komisioner Bawaslu Kepri yang hadir dalam pertemuan silaturahmi tersebut antara lain Said Abdullah Dahlawi, Indrawan Susilo Prabowoadi, Rosnawati, Zulhadril Putra dan Mariyamah. Sedangkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Widyaiswara Ahli Utama Lamidi, Tim Percepatan Syarifah, Kabid Kesbang Provinsi Kepri Yunus dan Ka Diskominfo Provinsi Kepri Hasan SSos.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, akan mendukung semua kegiatan Bawaslu, dalam rangka bisa menyelenggaran kegiatan pesta demokrasi tanpa adanya pelanggaran berarti. Karena, sesuai dengan tugasnya Bawaslu berwenang melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang akan dilaksanakan nanti.
Bawaslu, pinta Gubernur Kepri, harus melakukan berbagai upaya terkait pelanggaran proses Pemilu yang berpotensi terjadi di wilayah Kepri. Salah satunya yang mesti diantisipasi adalah praktik money politic (politik uang), yang kemungkinan akan terjadi.
“Itu semua mesti diantisipasi, agar tidak mencederai proses pesta demokrasi kita ini,” ujar gubernur.
Ketua Bawaslu Kepri Said Abdullah Dahlawi mengatakan, kehadirannya bertemu dan menghadap Gubernur Kepri Ansar Ahmad, yang pertama tentu untuk bersilaturahmi sekaligus bertemu langsung dengan kepala daerah.
Kemudian, lanjutnya, menyampaikan kebijakan terbaru terkait Surat Edaran Kemendagri terkait pendanaan pelaksanaan Pilkada pada 2024. Baik itu Pilkada gubernur dan wakil gubernur atau Pilkada bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wakil kota.
Selain itu tambah Said, kehadiranya bersama komisioner Bawaslu lainnya, juga untuk menyampaikan program Bawaslu Kepri, terkait program magang mahasiswa yang sengaja direkrut untuk membantu sosialiasasi Pileg dan Pilpres pada generasi Z.
Dalam hal ini, pemilih pemula dari anak anak milenial, untuk bisa mengerti terlibat dan aktif dalam proses demokrasi yang akan dilaksanakan 2024 nanti. Mereka bisa memanfaatkan penggunaan teknologi seperti gadget untuk menyampaikan berbagai informasi terkait pesta demokrasi.
“Nantinya anak-anak magang ini akan kita tempatkan ke kecamatan-kecamatan untuk membantu sosialisasi,” jelas Said.
Selain itu, Bawaslu Kepri juga memperkenalkan anggota baru Bawaslu periode 2023-2028. Dalam hal ini, Rosnawati, Mariyamah dan Zulhadril Putra. Mengingat kepengurusan lama dari Bawaslu ini, akan selesai pada bulan Juni 2023 mendatang. (yen)
Editor: Wahyu