banner 728x90
Pj Wako Tanjungpinang Hasan SSos dan Forkopimda mendiskusikan tentang persiapan Pemilu 2024 hingga persoalan pelangsir BBM solar di SPBU wilayah Tanjungpinang, Senin (16/10/2023). F- diskominfo tanjungpinang

Hasan dan Forkopimda Mendiskusikan Persoalan Antrean dan Pelangsir BBM Menjelang Pemilu 2024

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Tanjungpinang Hasan SSos dan Forkopimda mendiskusikan tentang persoalan antrean hingga praktik pelangsir BBM di SPBU, Senin (16/10/2023). Pembahasan persoalan BBM di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah Kantor Wali kota Tanjungpinang ini dilakukan, untuk menciptakan Kamtibmas menjelang Pemilu 2024.

Rapat bersama Forkopimda Tanjungpinang ini dilaksanakan oleh Pemko Tanjungpinang untuk membahas beberapa isu utama. Terkait pelaksanaan Pemilu 2024 hingga membahas antrean BBM di setiap SPBU, yang ada di Kota Tanjungpinang.

Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2003 ini, bertujuan untuk membahas kegiatan-kegiatan ke depannya, dari masing- masing pimpinan daerah.

Ketua KPU Kota Tanjungpinang Muhammad Faizal menjelaskan, tahapan pemilu 2024 telah dimulai dari penyusunan peraturan KPU, Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta Pemilu masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan perhitungan suara, pengucapan sumpah dan janji dan penetapan hasil pemilu.

Baca Juga :  Ansar Ahmad Kunjungi Ketua LAM Kepri dan Tokoh Masyarakat di Tanjungpinang

Faizal mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya,” lanjut Faizal.

Selain itu, Faizal menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Selanjutnya, dilakukan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.

Baca Juga :  Kemendagri Mengajak ASN untuk Mengalahkan Berita Bohong

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf menerangkan fungsi Bawaslu yaitu pencegahan ,pengawasan, penindakan, dan pengadil.

“Strategi pencegahan potensi pelanggaran pemilu, pemetaan potensi kerawanan, menganalisa fokus pengawasan, menetapkan kalender pengawasan, sosialisasi pengawasan, pengawasan langsung dan melekat penindakan dugaan pelanggaran bersama sentral gakumdu. Upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu perkuat simpul pengawasan dan Penguatan kelembagaan,” tutur Muhammad Yusuf.

Selain itu, terkait permasalahan pendistribusian BBM dalam hal ini BBM jenis Solar, Sekdako Tanjungpinang Zulhidayat SHut menjelaskan, kondisi kuota dan transisi pengunaan fuel card ke my pertamina terpenuhi hingga akhir tahun, dan system penggunaan kartu fuel card ke my pertamina menjadi baik.

Pihak operator SPBU tidak dapat mencegah tindakan pengemudi yang menggunakan kendaraan yang sama dengan nomor fuel card yang berbeda. Karena adanya pengancaman dari oknum pengemudi dengan dalih, mereka telah mengunakan Fuel card my pertamina.

Baca Juga :  Polda Kepri Menangkap Lima Tersangka dari Penemuan 50,6 Kilogram Kokain di Anambas

“Info dari Pertamina bahwa tugas pengawasan pendistribusian BBM di pihak Pertamina oleh BPH migas dapat bekerja sama dengan tim keamanan (TNI dan Polri) untuk meminimalisir adanya pelangsir,” jelas Zulhidayat.

Di akhir rapat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan SSos menyampaikan, pentingnya sinergitas antarlembaga dan kolaborasi bersama terkait kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Atas nama pemerintah, saya tentu mengharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar, aman dan damai. Untuk itu kita perlu bekerja sama. Agar masyarakat kita dapat bersuka cita di pesta demokrasi nanti,” harap Hasan Pj Wako Tanjungpinang.

Dalam Rapat tersebut juga disejalankan dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan KPU Kota Tanjungpinang dan Bawaslu Kota Tanjungpinang. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *