banner 728x90
Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Ketua dan Pengurus PWI Kepri berpose usai bersilaturahmi dan mendiskusikan pembangunan daerah Natuna, Rabu (22/10/2025). F- ist

Cen Sui Lan dan PWI Kepri Mendiskusikan Soal DBH hingga Pajak Sektor Perikanan di Natuna

Komentar
X
Bagikan

Natuna, suaraserumpun.com – Bupati Natuna Cen Sui Lan dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendiskusikan soal Dana Bagi Hasil (DBH) hingga pajak sektor perikanan di Kabupaten Natuna, Rabu (22/10/2025). Dari diskusi tersebut, Pemkab Natuna dan PWI Kepri sepakat mendorong kemajuan pembangunan daerah perbatasan dan membawa Natuna menjadi kabupaten yang maju.

Kunjungan silaturahmi dengan Bupati Natuna Cen Sui Lan tersebut dihadiri Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani, Ketua Dewan Penasehat Marganas Nainggolan, Wakil Ketua PWI Kepri Arham, dan Sekretaris DK PWI Kepri Anwar Saleh. Selain itu, turut hadir sejumlah Anggota PWI Natuna.

Bupati Natuna Cen Sui Lan menyambut kedatangan pengurus PWI Kepri dan jajaran. Cen Sui Lan bersyukur bisa menjalin silaturahmi dengan para insan pers, terlebih selama ini belum pernah bertemu langsung dengan pengurus PWI.

“Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan teman-teman PWI. Jalinan ini jangan sampai terputus,” ujar Cen Sui Lan.

Cen Sui Lan menegaskan, akan mendukung kegiatan PWI. Terkait pembangunan daerah Natuna, visi dan misi Cen Sui Lan hanya satu, yakni bagaimana membangun Natuna agar lebih maju dan berkembang.

Cen Sui Lan mengungkapkan persoalan yang sedang dihadapi Natuna saat ini. Menurutnya, pembangunan fisik di Natuna telah berjalan dengan baik berkat dana bagi hasil (DBH), namun pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian masyarakat belum mendapatkan perhatian yang memadai.

“Dari DBH, pembangunan fisik sudah cukup bagus. Tapi kami merasa pemerintah lupa mengembangkan SDM dan perekonomian masyarakat,” ungkap Cen Sui Lan yang baru menjabat Bupati Natuna sejak Februari 2025 lalu.

Selain itu, Cen Sui Lan juga menyampaikan persoalan mendesak terkait lambannya pencairan DBH dari pusat. Untuk tahun 2025 saja, pencairannya baru mencapai separuh dari yang diharapkan. Padahal, Pemkab Natuna wajib menyelesaikan sejumlah utang yang tidak sedikit kepada pihak ketiga, termasuk kepada pers.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani mengajak pers dan jajaran PWI untuk menjadi mitra positif bagi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kritik yang konstruktif demi kemajuan Natuna.

“Silakan mengkritisi pemerintah secara konstruktif. Namun, kita juga harus bersama-sama mendorong pembangunan Natuna yang lebih maju,” kata Saibansah.

Ketua Dewan Penasehat PWI Marganas Nainggolan menyoroti kondisi yang kurang menguntungkan bagi Natuna. Menurutnya, sektor perikanan di Natuna mampu menghasilkan pajak hingga Rp13 triliun. Namun hampir seluruhnya masuk ke pusat. Hanya sekitar Rp5 miliar yang kembali ke Natuna dalam bentuk DBH.

“Di sini peran pers sangat diharapkan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan. Ada keuangan yang harus dikembalikan ke daerah karena Natuna cukup strategis dan memerlukan perhatian serius,” jelas Marganas. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *