Bintan, suaraserumpun.com – Sejumlah perwakilan nelayan dari HNSI Kecamatan Tambelan bersama HNSI Kabupaten Bintan mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, di Tambelan, Rabu (18/6/2025). Dalam pertemuan itu, nelayan menyampaikan sejumlah persoalan. Termasuk birokrasi pengurusan rekomendasi untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi.
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan, sebelumnya tidak ada kendala untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pada saat nelayan akan melaut. Tapi, ada perubahan ketentuan dalam pengurusan mendapatkan kuota BBM bersubsidi. Nelayan mesti mengurus secara online untuk pengurusan secara online. Sebelumnya secara manual.
Untuk pengurusan secara online itu, nelayan terkendala jaringan internet. Sebab, Tambelan merupakan daerah terisolir. Pemerintah sudah membuat kebijakan guna memberikan pelayanan dalam pengurusan rekomendasi (rekom) BBM tersebut. Hanya saja, birokrasi yang menghambat untuk mempercepat proses rekomendasi BBM bagi nelayan itu. Harus melalui UPT, dan diteruskan ke Dinas Perikanan.
Dalam pertemuan HNSI dengan Kepala Dinas Perikanan tersebut, dicarikan solusi yang tepat agar nelayan mendapatkan rekomendasi kuota BBM solar bersubsidi dalam waktu yang cepat, tanpa terkendala dengan birokrasi. Sehingga, nelayan yang mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi tersebut menyeluruh dan secara adil. Bukan segelintir kelompok. Apalagi saat ini terjadi dualisme kepengurusan HNSI di tingkat nasional. Ada HNSI versi Denpasar-Bali, dan HNSI versi Bogor.
Fachrimsyah selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan menjamin, dalam pelayanan pengurusan rekomendasi kuoat BBM bagi nelayan di Tambelan dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, tanpa membedakan nelayan dari HNSI versi Bogor maupun HNSI versi Bali.
“Kita akan memperbaiki alur birokrasi dalam pengurusan rekom BBM bagi nelayan itu, sesuai dengan SOP yang ada,” tegas Fachrimsyah.
Pengurus Ranting HNSI Kecamatan Tambelan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan yang telah menerima aspirasi dan beraudiensi dengan HNSI Tambelan, terkait kendala-kendala yang dihadapi nelayan Tambelan pada akhir-akhir ini.
Taufik Hidayat selaku Sekretaris DPC HNSI BINTAN menjelaskana, tentang dualisme HNSI di nasional hingga ke tingkat daerah. Taufik meminta mengenai dualisme kepengurusan HNSI ini jangan dipersoalkan. Karena sama-sama diakui.
“Sekarang ini, tinggal bagaimana peran HNSi bagi nelayan di lapangan saja. Yang terpenting adalah membantu kepentingan nelayan. Mari kita bersama-sama saling membahu untuk membantu nelayan. Bukan memprovokasi masyarakat untuk menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Saya yakin, pemerintah daerah bisa bijak dalam menyikapi ini,” ucap Taufik Hidayat.
Kepala Diskominfo Bintan Didi Kurniadi mengatakan, Pemkab Bintan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Bintan sudah melakukan uji coba pemasangan starlink (jaringan internet berbasis satelit) di Kantor UPT Dinas Perikanan Tambelan, di sela kunjungan kerja Bupati Bintan Roby Kurniawan.
“Kemungkinan besar, Dinas Perikanan Bintan akan menyediakan jaringan starlink di Tambelan, untuk ke depan. Sehingga, pelayanan bagi nelayan akan lancar, seperti pengurusan rekom BBM solar bersubsidi itu,” ucap Didi Kurniadi Kadis Kominfo Bintan. (yen)
Editor: Sigik RS