banner 728x90
Eri Januardin dari Fraksi NasDem menyampaikan pandangan umum pada paripurna DPRD Karimun, Senin (5/5/2025). F- ist

Fraksi Nasdem Minta Bupati Karimun Konsisten Terhadap Janji Kampanye

Komentar
X
Bagikan

Karimun, suaraserumpun.com – Fraksi Nasdem di DPRD Karimun meminta Bupati Karimun agar Visi dan Misi dalam RPJMD berjalan konsisten selama 5 tahun masa pengabdian. Hal tersebut disampaikan Eri Januardin saat penyampaian pandangan fraksi pada paripurna penandanganan nota kesepakatan terhadap rancangan awal (ranwal) RPJMD 2025-2029 di Balai Rong Sri, Senin (5/5/2025).

“Termasuk Janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye harus jelas dan terukur realisasi pada setiap tahunnya. Janji 5000 lapangan kerja, janji Kartu Sakti, Janji Internet di kampung-kampung, dan janji-janji lainnya,” tegas Eri Januardin.

Dilihat beberapa kasus yang dianggap Viral beberapa bulan terakhir, ini maka Karimun memiliki kebutuhan yang sangat mendesak untuk diatasi bagamanapun caranya yaitu Pengelolaan Persampahan. Untuk itu, diminta Bupati membuat kebijakan strategis daerah dalam mengatasi persampahan di Daerah saat ini.

Perubahan kondisi ekonomi global yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, yang dibuktikan dengan banyaknya kegiatan tunda bayar dan dana transfer pusat dan propinsi yang tidak terealisasi dengan yang ditergetkan, maka fraksi Nasdem. Kemudian mempertimbangkan kembali semua jenis program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD.

NasDem menyatakan keberatan terhadap dilanjutkannya 3 proyek strategis daerah yaitu pembangunan Gedung MPP, Pembangunan Gerbang Kostal Area, dan Pembangunan Dermaga VVIP.

“Kami berpendapat sebaiknya anggaran diutamakan lebih dulu untuk pembayaran kegiatan tunda bayar yang saat ini anaudite BPK berkisar Rp173 miliar. Akan jauh lebih baik untuk melanjutkan pembangunan dermaga-dermaga lainnya yang kami anggap lebih prioritas dengan pertimbangan menghasilkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Sebagai contoh, lanjutnya, pembangunan dermaga Parit Rampak yang dibangun Dinas Perhubungan Provinsi Kepri butuh untuk dilanjutkan, agar waktu dan jumlah kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat lebih banyak dibandingkan saat ini hanya 1 (satu) unit kapal saja, serta perbaikan dermaga untuk kebutuhan mendesak masyarakat hinterland. (nurul atia/ion)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *