banner 728x90
Harjo Waluyo Ketua PWI Bintan memberikan keterangan pers soal wartawan dilarang meliput RDP di DPRD Kabupaten Bintan. F- pwi bintan

Soal Wartawan Dilarang Meliput RDP, PWI Segera Menyurati DPRD Bintan

Komentar
X
Bagikan

Bintan, suaraserumpun.com – Wartawan dilarang meliput Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kabupaten Bintan, Senin (8/7/2024) lalu, belum tuntas. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bintan segera menyurati DPRD Kabupaten Bintan.

“Soalnya, saat wartawan dilarang meliput RDP kasus PT Japfa dengan warga tersebut di Kantor DPRD Bintan itu, satu di antaranya adalah pengurus PWI Bintan yang bertugas untuk perusahaannya,” kata Harjo Waluyo Ketua PWI Bintan, usai mengadakan rapat pengurus di Pasar Tani Toapaya Asri, Rabu (10/7/2024) kemarin.

Harjo Waluyo menjelaskan, pada saat rapat pengurus, dua orang pengurus PWI Bintan telah menjelaskan kronologi soal wartawan dilarang meliput RDP di Kantor DPRD Bintan tersebut. Secara etika dan adab, wartawan yang meliput sudah meminta izin. Namun, pihak DPRD Bintan tidak memberikan izin peliputan tersebut, atau melanggar Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Baca Juga :  PWI Bintan Berbagi Sembako untuk Lansia dan Penyandang Ketunaan Menjelang Berbuka Puasa Ramadan

“Padahal, RDP di Kantor DPRD Bintan itu kan bukan rahasia negara atau yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Yang dibahas itu justru permasalahan warga dengan PT Japfa,” ungkap Harjo Waluyo.

Bahkan, lanjut Ketua PWI Bintan, diduga perusahaan yang beroperasi itu tidak memiliki izin lingkungan atau Amdal. Warga hadir di dalam RDP itu. Kenapa harus tertutup bagi wartawan?

“Kita beranggapan ada sesuatu yang ditutupi. Makanya pers dilarang meliput oleh pihak DPRD. Itu sudah melanggar Undang Undang Pers,” ucap Harjo Waluyo.

Baca Juga :  Puluhan Pelajar Tawuran Perang Sarung di Jalan Bandara RHF

Justru itu, tambah Harjo Waluyo, PWI Bintan bakal menyurati DPRD Bintan.

“Kita segera menyurati DPRD Bintan ingin mengetahui, apa yang menjadi alasan staf dan juga Satpol PP Bintan, melarang jurnalis untuk meliput Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Japfa dan warga, terkait maraknya hama lalat di pemukiman warga,” tegasnya.

Selain itu, kata Harjo, PWI Bintan akan mempertanyakan terkait wartawan dilarang meliput RDP. Serta mempertanyakan aturan yang berlaku di DPRD Bintan, terkait kegiatan peliputan di DPRD Bintan. Nantinya surat itu akan ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bintan.

Baca Juga :  Polres Bintan Gelar Operasi Bina Kusuma Seligi, Berikut Sasarannya

“Begitu pula dengan staf yang melakukan pelarangan kepada awak media, kita akan kembali mempertanyakan atas dasar apa, dan aturan mana yang berlaku terkait pelarangan peliputan,” demikian disampaikan Harjo Waluyo Ketua PWI Bintan. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *