banner 728x90
Ansar Ahmad Gubernur Kepri memberikan penjelasan tentang persoalan peningkatan Jalan Simpang Franky yang menjadi tanggung jawab BP Batam. F- ist

Soal Peningkatan Jalan Simpang Franky, Ansar Ahmad: Sepenuhnya Jadi Tanggung Jawab BP Batam

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad angkat bicara soal peningkatan Jalan Simpang Franky di Kota Batam. Ansar Ahmad menegaskan, persoalan Jalan Simpang Franky tersebut sepenuhnya jadi tanggung jawab BP Batam. Karena sebelumnya, sudah diserahkan Pemprov Kepri kepada BP Batam.

Menyikapi tentang hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021 yang tidak memasukkan 25 ruas jalan di Kota Batam, tidak tercatat dalam daftar aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dikarenakan pelaksanaan kebijakan FTZ sudah menyeluruh di Pulau Batam. Artinya, persoalan pembangunan dan perbaikan jalan di Batam karena menyangkut status lahan. Maka penanganan ruas jalan Simpang Frankya, sepenuhnya berada dalam wilayah administrasi Kota Batam, yang sudah bersinergi dengan BP Batam.

Hal ini juga diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau nomor 485 tertanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan SK Gubernur Kepri tersebut, maka status jalan provinsi di Batam sudah tidak ada lagi. Karena itu menyangkut pembangunan dan perbaikan jalan di Pulau Batam, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemko dan BP Batam.

Kebijakan tersebut juga dilakukan oleh pemerintah pusat tentang Jalan Nasional di Kota Batam. Melalui SK Menteri PUPR nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, maka status Jalan Nasional di Pulau Batam juga sudah tidak ada lagi.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengungkapkan, alasan lainnya kenapa seluruh ruas jalan Provinsi di Batam diserahkan ke Pemko dan BP Batam, dikarenakan terkait pencatatan aset dan sertifikasi ruas jalan yang ditangani oleh Pemprov Kepri.

“Kota Batam merupakan wilayah Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh dimana seluruh lahan yang berada di ruas Jalan Provinsi merupakan milik BP Batam, sehingga kebijakan ini menjadi salah satu pertimbangan kenapa ruas Jalan Provinsi yang ada di Batam dikembalikan ke BP Batam,” jelas Gubernur Kepri dalam keterangan resminya, Kamis (4/7/2024).

Baca Juga :  90 Persen Tak Terbang, Pesawat Lion Air Group Dirawat di KEK Batam Aero Technic (BAT)

Begitu juga untuk status Jalan Nasional yang ada di Pulau Batam, kata Ansar Ahmad, sama juga harus masuk dalam pencatatan aset dan bersertifikat. Karena telah menjadi temuan berulang-ulang oleh BPK-RI, sehingga seluruh Jalan Nasional di Kota Batam sudah tidak ada lagi.

“Seluruh Jalan Nasional di Batam juga sudah diserahkan semuanya ke BP Batam,” tegas Ansar Ahmad.

Menurut Gubernur Kepri, keberadaan infrastruktur jalan yang rata, halus dan memadai di seluruh Kepulauan Riau merupakan harapan seluruh masyarakat Kepri yang harus segera diwujudkan demi kelancaran akses kendaraan, barang dan orang. Sehingga bisa menjadi salah satu penopang percepatan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.

Ansar Ahmad menyatakan, tidak seperti di kabupaten dan kota lainnya yang ada di Kepulauan Riau, dinamika yang harus dihadapi ketika akan membangun ruas-ruas jalan Provinsi yang berada di Kota Batam, kerap kali mengalami kendala. Karena status administrasi lahan yang akan dibangun di Batam berada di kawasan BP Batam.

Kendala ini tidak hanya dirasakan Pemprov Kepri saja, ketika akan membangun jalan Provinsi di Kota Batam. Tetapi juga dialami oleh pemerintah pusat yang akan membangun jalan Nasional dengan dana APBN di sana. Alhasil, banyak dana APBN yang seharusnya bisa digulirkan untuk membangun jalan-jalan Nasional yang berada di Batam, tidak jadi dikucurkan karena terhambat status lahan.

Baca Juga :  Pulang Kampung, Brigjen Yan Fitri Halimansyah Resmi Menjadi Kapolda Kepri

“Tentu saja kita tidak mau pembangunan jalan di Kabupaten dan Kota menjadi terhambat, karena sama saja dengan kita menghambat aktivitas mobilitas masyarakat. Akhirnya kita keluarkan SK Gubernur terkait aset jalan Provinsi diseluruh Kabupaten dan Kota. Dan khusus di Kota Batam seluruh aset jalan Provinsi yang ada disana kita serahkan kepada Pemko Batam,” ujar Ansar Ahmad.

Menurut Ansar Ahmad, ada beberapa ruas jalan Provinsi di Kota Batam yang sudah dibangun oleh Pemprov Kepri, dan diserahkan ke BP Batam. Dengan harapan agar tanpa kendala status lahan dan sebagainya. Jalan tersebut bisa dirawat dengan baik oleh Pemko Batam dan BP Batam.

Beberapa ruas jalan tersebut di antaranya dibangun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp57,8 miliar. Beberapa ruas jalan tersebut di antaranya peningkatan Jalan Kalista menuju Simpang Franky (Jalan Laksamana Bintan) dianggarkan tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp1,8 miliar dan peningkatan Jalan Simpang BNI menuju Underpass dengan anggaran Rp1,8 miliar.

Tahun 2018 Pemprov Kepri juga menganggarkan pembangunan peningkatan Jalan Simpang Franky menuju Simpang BNI sebesar lebih dari Rp17,7 miliar, dan peningkatan Jalan Simpang BNI menuju Underpass, dengan pagu anggaran sebesar Rp 13.294.847.000.

Kemudian, tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepri kembali menganggarkan untuk peningkatan Jalan Simpang Franky menuju Simpang BNI dengan pagu anggaran lebih dari Rp3,8 miliar dan peningkatan Jalan Simpang BNI menuju Underpass Kota Batam dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.550.473.630.

Dan yang terakhir tahun 2022, Pemprov Kepri menganggarkan lebih dari Rp10,8 miliar untuk peningkatan Jalan Franky menuju Simpang BNI dan peningkatan Jalan Simpang BNI menuju Underpass di Kota Batam.

Baca Juga :  Ansar Ahmad Jadi Gubernur Kepri Pertama yang Meninjau Daerah Hinterland Air Saga Batam

“Karena Batam FTZ-nya sudah menyeluruh, maka seluruh asset Jalan Provinsi di Batam kita serahkan ke BP Batam. Kita minta BP Batam juga harus menjelaskan ke publik dengan sebenarnya persoalan penyerahan asset ini sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda di kalangan publik,” jelas Gubernur Kepri.

Dalam SK Gubernur Kepri nomor 485 tersebut telah ditetapkan masing-masing total panjang ruas jalan Provinsi yang berada di Kota Tanjungpinang sepanjang 78,97 kilometer. Sedangkan total panjang ruas jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Bintan sepanjang 106,28 kilometer.

Di Kabupaten Lingga total, panjang ruas jalan Provinsi sepanjang 163,93 kilometer. Selanjutnya di Kabupaten Natuna total panjang ruas jalan Provinsi terdapat sepanjang 143,33 kilometer. Sedangkan di Kabupaten Karimun terdapat sepanjang 79,71 kilometer dan terakhir di Kabupaten Kepulauan Anambas sepanjang 48,54 kilometer. Secara keseluruhan total panjang ruas jalan Provinsi yang berada di kabupaten dan kota (kecuali di Kota Batam), sepanjang 620,26 kilometer.

Dengan telah dikeluarkannya SK Gubernur Kepri nomor 485 tahun 2023 ini, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau sebelumnya, yakni nomor 1863 tahun 2016 tentang Ruas jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Total keseluruhan aset jalan Provinsi di Kota Batam sepanjang 112,35 kilometer yang kita serahkan. Kita berharap Pemko Batam dan BP Batam dengan anggarannya yang memadai, dan tanpa kendala status lahan bisa merawat dan melanjutkan jalan-jalan yang kita serahkan tersebut,” demikian penjelasan Ansar Ahmad soal peningkatan Jalan Simpang Franky di Kota Batam. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *