banner 728x90
Gubernur Kepri Ansar Ahmad turut menandatangi naskah persetujuan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 bersama pimpinan DPRD Kepri, Rabu (26/6/2024). F- diskominfo kepri

DPRD dan Gubernur Kepri Menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Pimpinan DPRD Provinsi Kepri dan Gubernur Kepri H Ansar Ahmad menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 Provinsi Kepri, Rabu (26/6/2024). Pengesahan Ranperda tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna. yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang.

Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad yang hadir dalam rapat paripurna tersebut mengapresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin dengan baik selama proses pembahasan ranperda ini,” ujar Gubernur Kepri.

Baca Juga :  Februari, Disdukcapil Bintan Melayani Pengurusan KTP dan KK di Gedung Baru

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan beberapa poin penting terkait kinerja keuangan daerah tahun 2023. Yaitu Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 6,43% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lalu Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 43,33% dari total Pendapatan Daerah. Sementara Realisasi pajak daerah mencapai 105,56% dari target yang ditetapkan.

Gubernur Ansar Ahmad menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kinerja keuangan daerah.

“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya untuk melakukan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan aset daerah yang dapat berkontribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah,” ujar gubernur.

Baca Juga :  Event Pariwisata Bangkit, Roby Kurniawan Optimis PAD Capai Target pada Tahun 2023

Menanggapi pandangan DPRD Provinsi Kepri tentang penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), Gubernur Kepri menyatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan Penggunaan SiLPA untuk membayar kewajiban terhadap pihak ketiga yang belum terselesaikan tahun sebelumnya dan membiayai program strategis yang belum terealisasi.

Terkait upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Gubernur Kepri menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil.

“Kami akan terus meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan, meningkatkan koordinasi dengan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta peningkatan peran APIP dalam fungsi Pembinaan dan Pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar berjalan secara tertib, transparan dan akuntabel,” tegas Gubernur Kepri.

Baca Juga :  Kejari Karimun Buka Posko Vaksinasi Gratis sampai Jumat

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengajak seluruh pihak untuk memperkuat peran, sinergi, dan kolaborasi menuju Kepri yang bermarwah, maju, dan sejahtera. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *