banner 728x90
Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan pandangan dan daftar inventarisasi masalah saat menghadiri rapat kerja Komisi II DPR RI terkait 26 RUU kabupaten kota di Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024). F- diskominfo bintan

Bupati Bintan dan Komisi II DPR RI Bahas Daftar Inventarisasi Masalah Terkait 26 RUU Kabupaten/kota

Komentar
X
Bagikan

Jakarta, suaraserumpun.com – Bupati Bintan Roby Kurniawan menghadiri Rapat Panja (Panitia Kerja) Komisi II DPR RI, untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota, Senin (24/6/2024). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal.

Dalam rapat tersebut, Syamsurizal mengatakan, pihaknya bersama pemerintah pusat telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM dari pemerintah daerah dan DPD RI. Syamsurizal menyebutkan catatan pemerintah terhadap 26 RUU Kabupaten/Kota berupa dasar hukum, penataan kewilayahan dan karakteristik daerah.

Sedangkan catatan kedua, pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 26 RUU ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan dan karakteristik daerah. Termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain. Lantaran akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah UU.

Baca Juga :  Babak Pertama Semifinal Piala AFF 2020: Indonesia Vs Singapura Imbang 1-1

“Indonesia itu luas, intinya kami bersama dengan Pemerintah dan Kepala Daerah sedang membahas bagaimana idealnya agar nantinya 26 RUU Kabupaten/Kota ini sesuai dengan kemauan kita bersama,” ujarnya.

Bupati Bintan Roby Kurniawan dalam forum tersebut menguraikan, di Bintan secara garis besar keseluruhannya telah masuk di dalam draf yang diterimanya.

“Sesuai dengan yang disampaikan kepada kami seperti penambahan Hari Jadi Bintan, potensi kepariwisataan dan perindustrian yang berada di sebagian wilayah kami yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Bintan,” sebut Roby Kurniawan di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta.

Baca Juga :  Kasus Penembakan Brigadir J, Komisi III DPR RI Beri Apresiasi Kinerja Kapolri

Bupati Bintan Roby Kurniawan berharap semoga semua mekanisme dan tahapan pembahasan bisa berjalan lancar hingga selesai. Hal itu tentu terfokus untuk kemaslahatan dan kemajuan setiap daerah nantinya.

Sebelumnya, 27 Undang-Undang Kabupaten/Kota tahap I telah disetujui menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juni 2024 yang lalu. Persetujuan Pemerintah terhadap 26 RUU Kabupaten/Kota saat ini berdasarkan Surat Ketua DPR RI Nomor B/3495/LG.01.01/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 kepada Presiden RI Joko Widodo.

Adapun 26 RUU tersebut untuk tingkat Kabupaten meliputi RUU tentang Kabupaten Bintan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Batang Hari, Kerinci, Merangin, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Lima Puluh Kota, Agam, Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok dan Tanah Datar. Kemudian untuk tingkat Kota terdiri dari RUU tentang Kota Jambi, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Sawah Lunto dan Solok. Berbagai Kabupaten/Kota tersebut berada di Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau. (yen)

Baca Juga :  Ansar Ahmad Melepas Kerinduan Memukul Beduk Takbir di Tanjungpinang

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *