banner 728x90
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kadis ESDM Kepri M Darwin membahas pengalihan hak partisipasi 10 persen PT Prima Energi ke BUMD PT Pembangunan Kepri, di Jakarta, Kamis (13/6/2024). F- diskominfo kepri

Pengalihan Hak Partisipasi 10 Persen dari PT Prima Energi ke BUMD PT Pembangunan Kepri Segera Terealisasi

Komentar
X
Bagikan

Jakarta, suaraserumpun.com – Pengalihan Hak Partisipasi atau Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Bumi Pratiwi Hulu Energi (Prima Energi) kepada BUMD PT Pembangunan Kepri North West Natuna (anak perusahaan PT Pembangunan Kepri) segera terealisasi.

Hal tersebut disampaikan Kadis ESDM Kepri M Darwin usai menghadiri pertemuan dengan PT Bumi Pratiwi Hulu Energi (Prima Energi) selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengelola kegiatan usaha di hulu minyak dan gas di Blok North West Natuna (NWN) di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

“Sekarang tinggal pembahasan kesepakatan pengalihan. Ini merupakan tahapan kedua terakhir, sebelum tahapan penetapan pengalihan PI oleh Menteri ESDM,” ujar Darwin.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Kadis ESDM Kepri M Darwin, Direktur PT Pembangunan Kepri Azwardi, Direktur PT Pembangunan Kepri North West Natuna Syahril, bersama jajaran PT Bumi Pratiwi Hulu Energi.

Baca Juga :  Terbaik di Luar Jawa-Bali, Ansar Ahmad Memaparkan Strategi Penanganan Covid-19 dan PEN di Depan Para Menteri

Menurut Darwin, tahapan ini telah berlangsung sejak 2016, dan dilanjutkan dengan pemegang KKKS saat ini. Ia menambahkan besaran PI yang akan dikelola BUMD juga termasuk dalam pokok bahasan kesepakatan.

“Pembahasan akan segera dilakukan oleh KKKS dengan BUMD, besaran PI akan tergambar di sana. Mereka akan saling melihat data, rencana produksi, biaya produksi, harga minyak, dan beberapa faktor lain. Faktor itu yang akan menentukan berapa bagian Pemda,” terangnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada kesempatan yang sama mengatakan, keterlibatan daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas melalui PI 10 persen memberikan banyak manfaat. Salah satunya memberikan keuntungan atau profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Di samping itu, dengan partisipasi pengelolaan, akan membuka peluang kerja sama atau usaha BUMD dalam kegiatan pendukung hulu migas.

Baca Juga :  Ansar Ahmad Menggesa Pembangunan Jalan Simpang Limbung Menuju Simpang Semalir di Lingga

“Untuk itu dalam pengelolaan dana PI 10 persen Wilayah Kerja Migas di Kepri, Kita butuh BUMD yang sehat, berinovasi. Dan kita harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju,” ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga telah menyampaikan Ranperda tentang pendirian BUMD Energi Kepri pada Paripurna DPRD. Rancangan ini diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan participating interest (PI) 10 persen, khususnya di wilayah kerja blok migas Duyung.

Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, pemerintah melibatkan peran serta daerah dan nasional, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Perticipating Interest Participating 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Baca Juga :  Bincang Santai, Roby Kurniawan Mendorong Pemuda Bintan Mengembangkan Hobi Menjadi Uang

Participating Interest (PI) 10 persen merupakan besaran maksimal 10% pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN. Sesuai aturan yang berlaku untuk mendapatkan PI tersebut, BUMD wajib membentuk anak perusahaan. (yen)

Editor: Sigik RS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *