Batam, suaraserumpun.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kepri memastikan ketersediaan beras di Kepulauan Riau untuk Bulan Suci Ramadan dan Idulfitri dalam kondisi cukup. Namun, ketersediaan cabai di Kepri masih mendatangkan dari luar daerah, hingga mencapai 250 ton per tahun.
“Cadangan stok beras yang tersedia di Bulog Batam yang membawahi Karimun, Bulog Tanjungpinang yang membawahi Bintan dan Lingga, sejauh ini tersedia yang memadai,” kata Ansar Ahmad Gubernur Kepri saat menggelar konferensi pers di Gudang Bulog Batu Ampar, Kota Batam, Selasa (27/2/2024).
Dilaporkan pada kesempatan tersebut, Bulog Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, ketersediaan beras yang ada di gudang maupun yang tengah dalam perjalanan, sangat mencukupi untuk mememuhi kebutuhan beras hingga 4 sampai 5 bulan ke depan. Secara keseluruhan, tersedia stok beras sebanyak 1.200 ton di Bulog.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, meski secara nasional saat ini hampir di seluruh wilayah tanah air mengalami kenaikan harga beras, bahkan ada beberapa wilayah hingga terjadi kelangkaan stok beras, namun di Kepri hal tersebut tidak terjadi. Di Kepri, secara umum meski ada kenaikan harga, namun masih dalam batas yang wajar.
“Dengan kata lain, kenaikannnya tidak terlalu besar, jika kita bandingkan dengan kenaikan beras yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air,” kata Ansar Ahmad.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta masyarakat Kepri tidak panic buying. Terutama dalam membeli dan memenuhi kebutuhan beras. Mengingat ketersediaan dan stok bahan yang ada tersedia, dan cukup untuk memenuhi meningkatnya konsumsi saat Bulan Suci Ramadan dan lebaran Idulfitri nanti.
Tidak hanya itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, kebutuhan pokok prioritas lainnya seperti cabai sejauh ini relatif aman. Apalagi TPID terus mengawasi ketersediaan dan pengendaliannya di pasar.
Bahkan Pemerintah Provinsi Kepri dan Badan Pangan Nasional telah menerapkan pemberlakuan subsidi transportasi untuk mendatangkan cabai dari luar Kepri. Termasuk dalam waktu dekat akan masuk dari Sulawesi dan Aceh. Pemprov Kepri dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri juga terus berupaya melakukan pengembangan budi daya tanaman cabai.
Pemerintah Provinsi Kepri telah mengalokasikan lahan seluas 270 hektare. Meski saat ini, baru 100 hektare yang telah dikembangkan. Dengan demikian, kebutuhan cabai di Kepri yang per tahunnya mencapai 850 ton, diupayakan dipenuhi sendiri.
“Saat ini petani cabai kita baru bisa memenuhi kebutuhan kurang lebih 600 ton. Sisa yang 250 ton inilah, yang masih kita datangkan dari luar,” kata Ansar Ahmad.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional terus melakukan intervensi pasar untuk menyeimbangkan harga pangan, yang salah satunya terus dilaksanakan Bulog. Pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan mendatangi langsung ke pemukiman penduduk atau tempat keramaian. Juga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan ke retail modern, pasar tradisional hingga pasar induk.
“Bahkan jika diperlukan kita siap selalu menggelar operasi pasar,” tambahnya.
Gubernur Ansar yang didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri Suryono, juga menyoroti terkait terjadinya kenaikan inflasi. Khususnya periode bulan Desember 2023 dari 2,76 persen naik ke angka 3,38 persen pada bulan Januari 2024. Hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa fakfor yang menyebabkan terjadinya inflasi.
Dalam hal ini, dikarenakan adanya kenaikan tarif parkir khususnya di Kota Batam. Juga adanya kenaikan harga jual elpiji ukuran 3 kg. Dan yang terakhir inflasi terjadi karena adanya kenaikan biaya berobat dan tarif rumah sakit. Semua terjadi di Kota Batam, sebagai daerah yang paling berpengaruh dalam menentukan lajunya inflasi di Kepulauan Riau.
“Karenanya, kita berharap Pemerintah Kota Batam bisa melihat dan meninjau lagi kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Agar tidak mengganggu upaya recovery ekonomi, dalam rangka mengendalikan laju inflasi di Kepri terus terkendali,” tutupnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Suryono mengatakan, terkait kenaikan harga beras di Kepri, sejauh ini masih dalam batas yang wajar. Sebab banyak beberapa daerah di Indonesia, justru harga beras sudah jauh mengalami kenaikan harga, jika dibanding harga sebelumnya.
Suryono menambahkan, semua terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua stakeholder yang terkait. Mulai dari Bank Indonesia, tim TPID Provinsi Kepri, pemerintah daerah, Bulog hingga distributor. Stakeholder terus berkomitmen, untuk terus bersama menjaga ketersediaan beras di Kepulauan Riau.
“Ini juga yang membuat keterediaan bahan sembako khususnya beras di Kepri aman dan terkendali hingga 4 dan 5 bulan ke depan,” tutupnya. (yen)
Editor: Sigik RS