Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membahas persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, bersama Forkopimda dan kepala daerah kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya, Senin (29/1/2024). Pembahasan itu meliputi kesiapan logistik Pemilu yang akan dikirim ke 5.914 TPS se-Kepri hingga antisipasi kemungkin-kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. Seperti 99 titik jaringan atau sinyal internet lemah yang berada di TPS.
Justru itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengharapkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara Pemprov Kepri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, Bawaslu, serta stakeholder terkait jelang makin dekatnya Pemilu Serentak tahun 2024 yang waktunya tinggal sekitar 2 minggu lagi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat memimpin Rapat Koordinasi persiapan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024″. Ini merupakan rakor perdana Gubernur Kepri dengan Forkopimda pada tahun 2024 ini. Rakor persiapan Pemilu 2024 ini dilaksanakan di Gedung Daerah Tanjungpinang.
Hadir mengikuti rakor tersebut Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Hariandi, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Kajati Kepri diwakili Wakajati Rini Hartatie, Pangkoarmada I diwakili Kapoksahli, Danlanud RHF Kol. Pnb. Andi Nur Abadi, Ketua Pengadilan Tinggi Kepri diwakili Wakil Ketua, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri diwakili Wakil Ketua, dan Kepala Zona Bakamla Barat diwakili Komandan Catamaran 508.
Sebagai narasumber, hadir Kapolda Kepri diwakili Wakapolda Brigjen Pol. Asep Safrudin, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi, dan Ketua Bawaslu Kepri yang diwakili Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Mariyamah.
Kemudian hadir juga secara langsung Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan SSos. Serta hadir secara virtual seluruh bupati se-Kepri dan Wali Kota Batam atau yang mewakili.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap, masukan-masukan terhadap persoalan-persoalan yang kemungkinan akan dihadapi jelang Pemilu melalui rapat ini bisa diantisipasi sebaik mungkin. Baik yang berkaitan dengan pengiriman logistik dalam situasi musim seperti ini. Kemudian juga masalah-masalah lain yang perlu dibahas.
“Kita sudah punya pengalaman cukup dalam penyelenggaraan pemilu beberapa kali. Ya alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan sukses,” ujar Ansar Ahmad.
Namun, lanjut Ansar Ahmad, yang namanya pesta besar demokrasi seperti ini tentu ada saja kerikil-kerikil yang mungkin ditemui. Akan tetapi yakinlah kalau semua dipersiapkan dengan baik. Mulai dari pendataan, tahapan penyelenggaraan, semua tertata dengan baik.
“Insya Allah, itu akan memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan terjadi,” kata Ansar Ahmad.
Beberapa hal lain yang ditekankan lagi oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad yaitu berkaitan dengan daftar pemilih tambahan, urusan logistik terkait cuaca, dan sosialisasi masif mengenai upaya mereduksi kertas suara yang rusak karena cetakan.
“Kemudian untuk kerja sama KPU dan TNI AL mengenai kemungkinan pemakaian fasilitas. Saya kira itu perlu didorong ke KPU Pusat dipercepat nanti Pak Pangkogabwilhan I, kita minta juga dukungannya. Karena dengan menggunakan pola-pola pencegahan yaitu jauh lebih baik dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan melakukan monitoring di lapangan,” jelas Ansar Ahmad Gubernur Kepri.
Ketua KPU Kepri Indrawan menyampaikan rekapitulasi badan adhoc yang akan terlibat dalam Pemilu di Kepri adalah sebanyak 56.380 yang terdiri dari 400 PPK, 1.257 PPS, 41.398 KPPS, 11.829 Linmas, dan 1.497 Sekretariat PPK dan PPS. Untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kepri, sebanyak 5.914 yang tersebar di 219 pulau di 7 Kabupaten/Kota.
Adapun dalam pemungutan dan penghitungan suara yang jadi ranah KPPS, inovasi yang akan digunakan adalah Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Kemudian di setiap TPS, KPU akan mengupayakan ada mesin pengganda untuk menggandakan master.
“Ini pertama untuk meminimalisir waktu kerja dan kegagalan atau kesalahan penulisan. Karena banyaknya orang yang akan menulis. Dan nanti untuk validasinya adalah ditandatangani basah oleh seluruh KPPS,” terang Indrawan.
Dari Bawaslu, Mariyamah mengatakan persiapan Bawaslu dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di antaranya menyusun 7 variabel dengan 22 indikator potensi kerawanan TPS. Persiapan lainnya adalah melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Menyiapkan SDM sampai ke Pengawas TPS.
“Melakukan pengawasan penyusunan DPTb. Melakukan pengawasan pencetakan, sortir, pelipatan dan distribusi logistik sampai ke TPS. Serta melakukan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran pemilu,” sebut Mariyamah.
Wakajati Kepri, Rini Hartatie, pada kesempatan itu menambahkan masukan dan saran penting agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menghadapi Pemilu 2024 yang telah terbentuk agar dapat dimaksimalkan.
“Dimohon jika ada suatu temuan pelanggaran oleh Bawaslu untik segera mengambil langkah koordinasi bersama di Gakkumdu, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan tujuan pembentukan Gakkumdu itu sendiri,” ujarnya.
Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan SSos yang juga Kepala Dinas Kominfo Kepri melaporkan dari 99 TPS yang dilaporkan memiliki jaringan/sinyal yang lemah, dengan rincian di Batam 15 titik, Bintan 13 titik, Karimun 38 titik, Lingga 22 titik, Natuna 1 titik, dan Anambas 10 titik sudah di follow up dengan rapat internal pemprov bersama Balai Monitor dan beberapa provider internet.
“Kita upayakan koordinat ini dapat terjangkau semua. Hari Rabu ini kita juga akan rapat di Kementerian Kominfo untuk penguatan. Mudah-mudahan sebelum tanggal 14 sudah diantisipasi semua titik ini,” kata Hasan. (yen)
Editor: Sigik RS