Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Pemerintah Provinsi mulai membuat roadmap atau pemetaan upaya pengendalian inflasi pada tahun 2024, Selasa (23/1/2024). Produksi cabai dan kangkung serta bayam pun menjadi atensi atau perhatian bagi pemerintah untuk pengendalian inflasi tahun ini.
Hal tersebut menjadi pembahasan utama, pada saat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara memimpin rapat penyusunan roadmap pengendalian inflasi Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang.
Penyusunan peta atau roadmap pengendalian inflasi dinilai penting, sebagai pedoman pengendalian inflasi nasional dan daerah. Serta sebagai dasar penyusunan program kerja TPIP secara periodikal. Penyusunan roadmap ini juga bertujuan untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah di samping mendorong daerah untuk membuat inovasi program.
Sekdaprov Kepri Adi Prihantara mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja semua pihak. Sehingga, Pemerintah Provinsi Kepri mampu mempertahankan tingkat inflasi sebagaimana yang ditetapkan di dalam target. Meskipun dalam kenyataannya sangat dinamis.
“Pada tahun 2023 pengendalian inflasi kita cukup baik. Inflasi tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Karena ada beberapa faktor penyebab kenaikan maupun penurunan harga di seluruh pasar, yang menjadi bagian dari survei,” ucapnya.
Dalam hal pengendalian inflasi, Adi Prihantara memberikan beberapa masukan kepada OPD Kepri. Di antaranya Kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri agar berkolaborasi dengan kabupaten/kota untuk menambah kapasitas komoditas pangan yang bisa diproduksi sendiri.
“Seperti cabai, kangkung dan bayam dan komoditas lainnya,” sebut Adi Prihantara.
Kemudian, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk produksi perikanan baik tangkap dan budidaya terus diupayakan untuk menjaga supply dan demand di tengah masyarakat. Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar terus memantau kondisi harga dan bekerjasama dengan para distributor besar guna menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasar.
Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memulai memiliki gagasan dalam pembuatan aplikasi pendukung sebagai suatu data center yang menyediakan berbagai informasi terkait pengendalian inflasi baik berupa data pertanian, data hasil laut , data komoditas serta data lainnya yang bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.
“Jadi mohon kerjasama semuanya, tadi yang sudah kami tunjuk, agar benar-benar memberikan supporting di dalam penyusunan roadmap ini. Dan juga program-program yang prinsipnya menghasilkan bahan pangan dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi dimasukan ke dalam roadmap,” jelasnya.
Melalui rapat ini Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyatakan, akan dilakukan evaluasi bersama perlaksanaan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kepri tahun 2023. Nantinya sebagai dasar untuk menyusun roadmap di dalam penanganan inflasi di tahun 2024. Oleh karena itu dibutuhkan masukan dari semua stakeholder baik dari Bank Indonesia, Kejati Kepri, Polda Kepri, OPD. Serta stakeholder terkait agar perumusan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Riau tepat sasaran.
“Kita akan membuat satu roadmap pengendalian inflasi di tahun 2024 dengan berkaca dari tahun sebelumnya. Apa saja kelemahan kita. Sehingga mudah-mudahan roadmap ini bisa segera diselesaikan dan pengendalian inflasi kita lebih baik di tahun 2024 ini,” demikian Adi Prihantara. (yen)
Editor: Sigik RS