Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Penjabat (Pj.) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, S.Sos., pimpin rapat koordinasi Perangkat Daerah bulan November. Rapat dilaksanakan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Selasa (7/11/2013).
Pemilu 2024 merupakan pembahasan awal dalam rakor yang dihadiri oleh Pimpinan OPD di lingkungan Kota Tanjungpinang. Pj Wako Hasan menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mensukseskan pemilu adalah bagaimana kita dapat menciptakan situasi yang kondusif artinya dari tingkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW dapat termonitoring oleh Camat dan Lurah.
“Alhamdullilah saya melihat pergerakan tim Kelurahan di RT/RW yang mana disetiap aktifitas melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa berjalan, itu salah satu faktor penting”, Ucap Hasan.
Pj Wako Hasan juga menambahkan, yang terpenting dalam mensukseska Pemilu adalah untuk memberantas isu-isu hoax yang memiliki potensi untuk membuat konflik di masyarakat.
“Yang terpenting adalah kita mengantisipasi isu atau opini opini hoaks, menyebarkan kebencian palagi menyangkut sara. Saya minta pak Lurah dapat mengambil tindakan preventif bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa apabila disinyalir terdapat berita ataupun isu hoax. Karena isu hoax apabila tidak segera ditanggapi dapat membentuk opini masyarakat”, tambahnya.
Selanjutnya dalam rakor tersebut turut membahas terkait evaluasi realisasi belanja APBD, DAK fisik, realisasi pajak dan retribusi daerah, kesiapan Pemilu, juga terkait penyelenggaraan pengarustamaan gender.
Dalam rapat, disampaikan capaian realisasi fisik dan keuangan pada belanja APBD Pemko Tanjungpinang sampai dengan bulan Oktober, untuk realisasi fisik sebesar 80,35%, realisasi keuangan sebesar 73,56%. Sedangkan progres kemajuan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik triwulan IV (Oktober-Desember per 31 Oktober 2023) realisasi fisik sebesar 98,14℅, keuangan 64,70%.
Terkait hal tersebut, Hasan mengapresiasi capaian yang sudah terserap dan mengharapkan untuk segera merealisasikan penyerapan anggaran hingga tutup tahun
berjalan. “Kepada para asisten untuk mengawasi dan mengontrol perangkat daerah sesuai alur koordinasi masing-masing. Selanjutnya melaporkan setiap progres per minggunya agar dapat diketahui perkembangan dan kendalanya,” ungkap Hasan.
Hasan mengimbau kepada Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya masih 70% untuk dapat menjadi perhatian. “Agar menjadi perhatian melalui sekretaris beserta kabid untuk lakukan koordinasi agar mencapai target penyerapan. Hal ini untuk mengukur capaian realisasi anggaran, ditambah lagi APBD-P yang juga harus segera dijalankan,” tuturnya.
Menanggapi laporan pajak dan retribusi daerah, Hasan meminta untuk menginventarisasi dan pemeriksaan ulang tempat usaha restoran/cafe yang belum membayar pajak restoran dan dimana pajak tersebut dibayarkan.
Diakhir rakor tersebut, Pj Wako Hasan turut mengingatkan terkait program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2024 yang mengarah pada program-program prioritas serta kebijakan strategis bapak Presiden RI salah diantaranya pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting dan juga stabilitas harga bahan pokok.(yen)
Editor : Sigik RS