banner 728x90
Ansar Ahmad Gubernur Kepri memimpin rapat koordinasi Forkopimda dan pemerintah kabupaten dan kota tentang kemiskinan dan ketersediaan sembako jelang Ramadan 1444 hijriah di Lingga, Senin (13/3/2023) malam tadi. F- diskominfo kepri

Rapat Forkopimda di Lingga, Ansar Ahmad Bahas Kemiskinan dan Ketersediaan Sembako Jelang Ramadan

Komentar
X
Bagikan

Lingga, suaraserumpun.com – Untuk pertama sekali rapat Forkopimda dan pemerintah kabupate/kota di Kabupaten Lingga, Gubernur Kepri Ansar Ahmad membahas soal kemiskinan dan ketersediaan sembako menjelang Ramadan 1444 hijriah, Senin (13/3/2023) malam tadi. Dalam rapat tersebut, Gubernur Kepri dengan Forkopimda membicarakan tentang penanganan kasus stunting di Kepri.

Rapat koordinasi kali ini merupakan momentum bersama dalam melihat progres capaian rapat koordinasi sebelumnya, tanggal 22 Desember 2022 lalu, di Kota Tanjungpinang. Rapat ini pun menjadi penekanan bersama, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota untuk menjabarkan rapat koordinasi tersebut di tingkat Kabupaten/Kota sebagai upaya pencapaian dari target indikator yang belum terpenuhi dan sebagai referensi langkah bersama dalam capaian pembangunan mendatang.

“Melalui rapat ini kita perkuat konsolidasi dan bangun kebersamaan. Rakor Kepala Daerah Se-Kepri ini kita selenggarakan setiap 3 bulan sekali dan awal tahun ini kita selenggarakan pertama kali di Kabupaten Lingga,” sebut Ansar Ahmad.

Baca Juga :  Dewi Kumalasari Mengajak Bunda Asuh Mewujudkan Generasi Tangguh Lewat Gema Cegah Stunting

Rapat koordinasi ini merupakan komitmen bersama dalam percepatan pembangunan di segala lini. Selain itu, koordinasi ini menjadi langkah tindak lanjut dalam menjabarkan segala arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam menggesa pembangunan di tingkat pusat sampai ke daerah. Hal ini menjadi langkah konsolidasi dalam menyambut perayaan hari-hari besar.

“Oleh karena itu, rapat koordinasi ini disejalankan dengan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk persiapan menyambut Bulan Suci Ramadan di Provinsi Kepulauan Riau,” jelasnya.

Adapun bentuk perhatian bersama terhadap gambaran dari Rakor Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau terkait setiap peran dalam persiapan menyambut Ramadhan. Di antaranya, pengamanan Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2023. Kesiapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi. Mitigasi Kebencanaan Pemprov dalam Mengantisipasi/Menghadapi Bulan Suci, dan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Sembako Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023.

Sedangkan untuk Rapat Koordinasi Kabupaten/ Kota se- Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi bentuk perhatian bersama, terkait Sinkronisasi NIK dengan NPWP, Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota, Stunting serta Kemiskinan.

Baca Juga :  Pulau Galang Disebut untuk Penampungan Pengungsi Rohingya, Ansar Ahmad: Itu Hoaks

Dalam pengarahannya terkait persiapan memasuki Ramadhan dan Idul Fitri, Gubernur mengajak Jajaran kepolisian untuk bekerjasama menjaga kondisi kamtibmas di tengah masyakarat serta menginstruksikan dinas provinsi terkait untuk menjaga stok barang serta keamanan lalu lintas masyarakat baik di darat, laut maupun di udara.

“Menjelang Ramadhan ini, pasti banyak aktivitas keramaian masyarakat yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepolisian agar masyakarat bisa tenang beribadah. Selain itu dari Dinas Perhubungan dan Disperindag harus memastikan aktivitas distribusi barang kebutuhan masyakat bisa cepat, stok barang mencukupi agar tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan inflasi,” tekannya.

Kemudian terkait persoalan daerah baik sinkronisasi NIK dengan NPWP, pertumbuhan Ekonomi, Stunting dan Kemiskinan, Gubernur Ansar mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerjasama menyelesaikan pekerjaan ini bersama dan akan dievaluasi kembali pada pertemuan Rapat Koordinasi selanjutnya 3 bulan kemudian.

Baca Juga :  Puluhan Pelaku Ekonomi Kreatif Bintan Diberi Pelatihan

“Untuk konversi NIK jadi NPWP, Kabupaten/Kota tolong dibahas dan dikomunikasikan dengan kantor KPP terdekat. Kemudian dari laporan BPS angka pertumbuhan kita cukup bagus namun kita juga menjaga inflasi tetap rendah agar tidak menggerus daya beli masyakarat. Kemudian untuk QRIS kita juga dorong Kabupaten/Kota untuk menerapkan pembayaran secara non-tunai jika bertransaksi dengan pemerintah. Langkah-langkah ini perlu kita lakukan segera untuk kemudian kita evaluasi kembali pelaksanaannya pada rakor selanjutnya,” tutupnya

Hadir di kesempatan ini Bupati Lingga M Nizar, Widyaiswara Ahli Utama Lamidi, Tim Percepatan Pembangunan Syarafuddin Aluan dan Suyono, Kepala Perwakilan BI Kepri Suryono, Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus, Kepala Kanwil DJP Kepri Cucu Supriatna, Perwakilan FKPD Kepri, Perwakilan Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepri, OPD Provinsi Kepri serta FKPD dan OPD Kabupaten Lingga. (yen)

Editor: Wahyu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *