Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Provinsi Kepri berada posisi keempat di Indonesia, dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dr Hasto Wardoyo mengapresiasi kinerja Provinsi Kepri, yang angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 kembali mengalami penurunan.
Prevalensi stunting di Kepri berada di angka 15,4 persen, turun 2,2 persen dibanding tahun 2021 di angka 17,6 persen. Capaian ini menempatkan Kepri di posisi keempat provinsi dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung.
“Kepri sungguh luar biasa karena angka stunting Kepri sudah mendekati nasional yang 14 persen, jadi Kepri masuk provinsi yang keren,” kata Hasto Wardoyo pada Pembukaan Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana yang digelar BKKBN Provinsi Kepri di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (2/2/2023).
Dalam Rakerda tersebut, Hasto Wardoyo hadir langsung untuk memberikan sejumlah pengarahan terkait dengan peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Hasto Wardoyo menyebutkan, BKKBN mempunyai dua tugas utama. Yang pertama adalah menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, dan yang kedua mewujudkan keluarga berkualitas.
BKKBN telah melansir angka Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak berada pada rasio 2,1. Hal tersebut menunjukkkan pertumbuhan penduduk Indonesia terjaga dan tidak ada resesi seks seperti yang dialami di berbagai negara.
“Angka 2,1 berarti bahwa perempuan-perempuan hanya praktis melahirkan satu anak perempuan rata-rata sehingga pas sekali bahwa satu perempuan meninggal digantikan 1 perempuan yang lahir. Sehingga nanti akan berkesinambungan dan sustainability-nya tetap terjaga,” kata Hasto Wardoyo.
Hasto kemudian mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.
Selanjutnya, Hasto Wardoyo berharap kabupaten dan kota penyangga di Kepri yang jumlah penduduknya banyak seperti Batam dan Karimun harus bekerja keras menurunkan stunting agar menjadi bandul bagi provinsi maupun nasional.
Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad bersyukur, meskipun Kepri adalah daerah kepulauan. Namun indikator makro di provinsi ini menunjukkan hasil yang bagus, salah satunya adalah angka stunting.
“Kalau indeks kesehatan menjadi salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia, maka stunting ini harus kita kejar agar tercapai seperti target presiden, tahun lalu masih 17 persen, tahun ini turun 2 persen,” ujar Gubernur Kepri.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad akan menggandeng seluruh pemerintah kabupaten dan kota termasuk Forkopimda, BKKBN, TP-PKK, dan darma wanita untuk memastikan stunting di Kepri bisa terus menurun.
Pada kesempatan yang sama, BKKBN menyerahkan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana kepada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri. Kota Tanjungpinang mendapatkan Rp2,4 miliar. Kabupaten Natuna mendapatkan Rp3,3 miliar. Kabupaten Karimun mendapatkan Rp3,6 miliar. Kabupaten Bintan mendapatkan Rp3,1 miliar. Kabupaten Lingga mendapat Rp3 miliar. Kabupaten Kepulauan Anambas Rp2,1 miliar. Dan Kota Batam mendapatkan Rp9,2 miliar.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua BKKBN Provinsi Kepri Rohina, Ketua TP-PKK Kepri Hj Dewi Kumalasari Ansar, Danlantamal IV Batam Laksamana Pertama TNI Kemas M Ikhwan Madani, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Nav Arief Budiman, Wali Kota Tanjungpinang Hj Rahma, Bupati Natuna Wan Siswandi, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim. (yen)
Editor: Wahyu