banner 728x90
Adi Prihantara Sekdaprov Kepri mengikuti FGD dan menyampaikan penambahan kuota BBM untuk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023, Jumat (27/1/2023). F- diskominfo kepri

Adi Prihantara: 2023, Kuota BBM untuk Kepri Bertambah

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menghadiri Fokus Group Discussion (FGD) Prosedur standar Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu di Grand Ballroom Hotel CK, Tanjungpinang, Jumat (27/1/2023). Adi Prihantara Sekda Kepri menyatakan, kuota BBM untuk Provinsi Kepri bertambah, pada tahun 2023 ini.

Kegiatan yang mengangkat tema Pemberian Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Kendaraan Tertentu untuk Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) ini, dihadiri juga oleh Para Komite BPH Migas, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijadi, Sales Area Manager Pertamina Kepri Dambha Herviyanto, Asisten Ekbang Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, Perwakilan FKPD serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota.

Sekdaprov Kepri Adi Prihantara dalam sambutannya menyampaikan, wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini, dihuni oleh 2.118.239 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk yang besar dan akan terus bertambah di setiap tahunnya tentunya ketersediaan bahan bakar minyak menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pengoperasian transportasi baik darat maupun laut.

Baca Juga :  Pembangunan SWRO Pulau Penyengat Aspirasi Cen Sui Lan Sudah Terealisasi, Tinggal Penyambungan 262 SR Baru

“Kita akan memulai Focus Group Discussion terkait pemberian Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Kendaraan Tertentu untuk pengguna JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan). Hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya pengendalian penyaluran BBM agar tepat sasaran,” terangnya.

Pada tahun ini 2023 ini, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyatakan, kuota BBM yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Kepulauan Riau meningkat atau bertambah dibandingkan sebelumnya. Hal ini tentunya seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan yang membutuhkan bahan bakar minyak di Provinsi Kepulauan Riau.

Penetapan kuota ini tercantum pada Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 124/P3JBT/BPHMigas/KOM/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2023 dan Nomor 131/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Per Provinsi/Kabupaten/Kota dan Per Titik Serah Secara Nasional Oleh PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2023.

Baca Juga :  Lamidi Mengklaim Arus Penumpang Transportasi Laut di Kepri Turun Drastis

“Adapun kuota JBT Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Riau yaitu 150.805 KL untuk Solar dan 11.614 KL untuk Minyak Tanah. Sedangkan kuota JBKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yaitu sebesar 432.222 KL,: sebut Adi Prihantara.

Semoga dengan peningkatan kuota JBT dan JBKP untuk Provinsi Kepulauan Riau ini, lanjut Adi Prihantara, dapat memperlancar kegiatan. Khususnya pendistribusian kebutuhan pokok, bahan pangan dan kegiatan masyarakat lainnya yang bermuara pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

“Sehingga terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya,” harapnya.

Baca Juga :  Gubernur Kepri Mulai Mempersiapkan sebagai Tuan Rumah Summit GTRA

Sebelumnya, Erika Retnowati Kepala BPH Migas yang membuka secara resmi kegiatan ini berharap kepada semua stakeholder untuk mengikuti secara seksama Fokus Group Discussion (FGD) Prosedur standar Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu sehingga BPH Migas nanti akan mendapatkan masukan dan memberikan tanggapan terkait bagaima pemerintah daerah melaksanakan pemberian rekomenasi saat ini di daerah.

“Kami BPH Migas terima kasih Bapak Ibu yang telah membantu kami laksanakan tugas distribusi BBM Subsidi ke tempat sasaran ke konsumen dengan penerbitan surat rekomendasi. Meskipun belum sempurna, mari lah kita perbaikan bersama melalui FGD ini. Kami mohon masukan, agar aturan yang kita buat bisa diimplementasikan di lapangan,” harap Erika Retnowati. (yen)

Editor: Wahyu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *