banner 728x90
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad-F-Dok Suaraserumpun.com

2022, Realisasi Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau Peringkat Pertama Se-Indonesia

Komentar
X
Bagikan

Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Upaya Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad untuk terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah membuahkan hasil. Kepri berhasil menduduki peringkat pertama dalam merealisasikan belanja APBD tahun anggaran 2022 se-Indonesia, dengan angka 96,54 persen.

Hal itu berdasarkan data per 29 Desember 2022 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri dan dibacakan daftarnya oleh Wamendagri John Wempi Wetipo pada akhir Rakor Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (2/1/2023). Sekdaprov Kepri Adi Prihantara mewakili Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad mengikuti rakor tersebut melalui video conference dari ruang rapat Sekda, Dompak.

Capaian yang diperoleh Pemprov Kepri tersebut mengalami peningkatan dari capaian tahun lalu. Sampai akhir tahun 2021, realisasi belanja APBD Pemprov Kepri yang saat itu juga masuk 5 besar, mencapai angka 94,52 persen.

Baca Juga :  Tahun Ini, Ansar Ahmad Mempersolek Pujasera Taman Kota Kijang dengan Anggaran Rp2,7 Miliar

Sejalan dengan realisasi belanja, persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 juga mendapat capaian yang baik. Kepri menempati urutan ke 5 dari seluruh provinsi di  Indonesia, dengan angka 107,00 persen. Kepri berada di bawah Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.

Menanggapi hal tersebut, Adi Prihantara yang mengikuti rakor tersebut secara langsung menyampaikan apresiasinya kepada para pimpinan OPD, hingga jajaran pegawai yang telah bekerja keras merealisasikan APBD Kepri di tahun 2022 ini dengan baik.

Ia juga menyebut, rapat evaluasi realisasi APBD yang diinisiasi Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad secara rutin dan berkala telah dilaksanakan sepanjang tahun menjadi salah satu kunci pencapaian ini.

Baca Juga :  Pesan Wakil Gubernur Kepri di Hari Jadi ke-20 Kota Otonom Tanjungpinang

“Untuk itu, jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat dan tepat,” ujar Adi Prihantara.

Di sisi lain, berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS Kepri di hari yang sama, Provinsi Kepulauan Riau, yang diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi year on year (yoy) pada bulan Desember sebesar 5,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,29. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 pada Desember 2022.

Angka tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga inflasi terendah se-Sumatera setelah Bangka Belitung dan Lampung, (YoY) di Bulan Desember ini.

Baca Juga :  Liburan ke Bintan Saat Lebaran Diperbolehkan, Tapi Ada Pembatasan Kapasitas Kunjungan

“Adapun upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau yakni Operasi Pasar Murah di Kota Batam dilakukan sebanyak 8 kali (Pemprov Kepri 5 kali & Pemkot Batam 3 kali), di Kota Tanjungpinang dilaksanakan 1 kali dan di Kabupaten Lingga sebanyak 2 kali, Melakukan koordinasi Rapat TPID di Kota Batam, Tanjunginang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan, serta Melakukan monitoring ketersediaan pasokan dan harga ke pedagang pasar,” ucap Adi Prihantara.

Dari rilis tersebut diketahui berdasarkan kedua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam menyumbang inflasi year on year (yoy) sebesar 5,95 persen. Sedangkan Kota Tanjungpinang cukup rendah sebesar 4,96 persen, di bawah angka nasional, 5,51 persen. (yen)

Editor: Wahyu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *