Beranda All News Pemprov Kepri Ajak Komisi XI DPR RI Bersinergi untuk Pengendalian Inflasi

Pemprov Kepri Ajak Komisi XI DPR RI Bersinergi untuk Pengendalian Inflasi

0
Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad menerangkan kondisi inflasi daerah saat menerima kunjungan Komisi XI DPR RI. F- Istimewa/Diskominfo Kepri

Batam, suaraserumpun.com – Pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan berbagai langkah penguatan untuk mengendalikan laju inflasi, pascapenyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat, per tanggal 3 September 2022 lalu. Pemprov Kepri mengajak Komisi XI DPR RI bersinergi untuk pengendalian inflasi di daerah.

“Kita harus memperkuat sinergi untuk mengendalikan laju inflasi ini” kata Ansar Ahmad Gubernur Kepri, saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kepri di Swiss Bell Hotel Kota Batam, Jumat (9/9/2022).

Kunker Komisi XI DPR ini juga dihadiri Dijren Perimbangan Keuangan Kemenkeu Asteka Primanto, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Kepala BI Kepri Musni Hardi K Atmaja, staf khusus dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri.

Gubernur Kepri mengatakan, kelompok kebutuhan bahan pokok dan kelompok jasa distribusi transportasi, memang menjadi penyumbang terbesar laju inflasi di Kepulauan Riau.

“Karenanya Pemprov Kepri telah mengambil langkah terkait pengendalian inflansi di daerah. Mulai dari memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM, dimana kalau bisa kita ikut melakukan pengawasan pendistribusiannya agar tepat sasaran,” ujar Ansar Ahmad.

Baca Juga :  Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah, Warga Lancang Kuning 'Merdeka' dari Kawasan Hutan

Gubernur menambahkan, Pemprov Kepri telah menetapkan batas kenaikan tarif transportasi, baik angkutan penumpang dan juga barang, agar tidak lebih dari 20 persen. Karena wilayah Kepri yang memang sebagian besarnya adalah kepulauan dan lautan.

“Berikutnya, kita akan terus melakukan pengontrolan tingkat margin di setiap rantai distribusi pada tingkat yang wajar. Kemudian terus meningkatkan pengawasan pada distribusi dan memastikan ketersediaan barang di pasaran,” ungkapnya.

Menurut Ansar Ahmad, Pemprov Kepri juga akan terus melakukan pengawasan bersama Satgas Pangan dan instansi terkait lainnya. Guna mencegah terjadinya spekulasi atau penimbunan bahan pokok, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tidak itu saja, Ansar Ahmad menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan melakukan stabilisasi pengendalian harga barang kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan penyediaan pasar murah, guna mengatasi tingginya harga kebutuhan pokok dipasaran.

“Nantinya Pemerintah Provinsi Kepri juga akan berupaya melakukan perluasan lahan pertanian yang sudah ada, guna bisa mencukupi lebih banyak kebutuhan sendiri. Kita juga menghimbau gerakan menanam dengan memanfaatkan pekarangan rumah, memberikan pupuk dan bibit tanaman cabai gratis kepada para petani,” jelasnya.

Baca Juga :  Design Sirkuit Formula One di Lagoi Lebih Ekstrem Dibandingkan Circuit Silverstone

Gubernur juga berkomitmen untuk mengoptimalkan belanja pemerintah dan memastikan penyaluran bantuan sosial terdistribusi tepat sasaran, sehingga efektif mencegah penurunan daya beli masyarakat.

Tak lupa mantan Bupati Bintan dua periode tersebut mengajak DPR RI untuk membantu memfasilitasi pembangunan gudang SRG/non SRG guna penyimpanan barang kebutuhan pokok seperti cabe, utamanya untuk kabupaten terluar di Kepri.

Juga dibangunnya controlled atmosphere storage (CAS) untuk revitalisasi dan stabilisasi pasar, agar selalu ada stok sekaligus untuk antisipasi saat terjadi kondisi sperti kelangkaan bahan pangan.

“Kita juga berharap, ditambahnya kembali alokasi untuk pengembangan pekarangan pangan lokal (P2L) guna ketahanan pangan keluarga serta bisa menambah alokasi pupuk subsidi, hingga membangun gudang berbasis teknologi modern,” tutupnya.

Wakil Ketua Komisi XI yang juga Ketua Tim Kunjungan M Amir Uskara mengatakan, kunjungan kali ini, tidak lain untuk mendapatkan masukan terkait laju inflasi daerah di Kepri dari mitra utama yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, termasuk dari Pemerintah Provinsi Kepri.

Baca Juga :  Gubernur Kepri Salut dengan Warga Kendal, Ini Alasannya

Dijelaskan Amir Uskara, per Januari – Juli 2022 inflasi di Kepri ada dikisaran 4,38 persen dan terendah se Sumatera.

“Diharapkan pasca naiknya harga BBM, laju inflasi di Kepri masih bisa dipertahankan, agar tidak terus merangkak naik,” kata Amir yang kali ini datang bersama 23 anggota Komisi XI.

Sedangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengatakan, pihak BI akan mengambil langkah memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga dipasar uang, sesuai dengan kenaikan suku bunga BI. Selanjutnya memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian pengendalian inflasi.

“Berikutnya melakukan pembelian atau penjualan SBN dipasar sekunder, guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan,” ujar Doni.

Doni juga berkomitmen pihaknya akan mengimplementasikan kebijakan intensif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas seperti UMKM, melanjutkan kebijakan tranparansi suku bunga dan memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendukung pemulihan ekonomi. (yen)

Editor: Sigik RS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here