Bintan, suaraserumpun.com – Pemerintah Kabupaten Bintan mengadakan studi banding ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, baru-baru ini. Studi banding ini untuk pemantapan dan persiapan pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.
Pendirian MPP ini sebagai komitmen Pemkab Bintan untuk memangkas alur pelayanan perizinan menjadi terpusat dalam jangkauan yang mudah. Mal Pelayanan Publik (MPP) ini sebagai pusat pelayanan perizinan satu pintu. MPP akan mempermudah segala proses perizinan, investasi bahkan usaha para IKM dan UMKM. MPP menjadi salah satu landasan kuat bagi Bintan menjadi smart city.
Hal itu disampaikan Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan saat memimpin rapat evaluasi persiapan MPP Kabupaten Bintan, di ruang rapat II Kantor Bupati Bintan, Rabu (7/9/2022). Rapat ini juga menjadi lanjutan hasil studi Pemkab Bintan ke MPP Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang menjadi salah satu pilot project Kemendagri, dalam mewujudkan pelayanan yang terintegrasi di satu gedung.
“Banyak hal yang masih harus dipersiapkan. Namun saat ini kita sampai pada tahap berkoordinasi dengan instansi lain yang juga memiliki fungsi pelayanan untuk kita integrasikan. Pada intinya kita ingin semua jenis pelayanan terlebih lagi perizinan bisa di akses melalui satu pintu,” jelas Roby Kurniawan.
Pada tahun ini Pemkab Bintan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menganggarkan Rp100 juta sebagai langkah awal. Selanjutnya akan dianggarkan kembali pada tahun depan, untuk kematangan segala persiapan.
“Kita tidak ingin terburu-buru. Saat semua sudah matang, sudah terjalin komunikasi dan semua terintegrasi barulah kita hadirkan MPP,” tambah Roby.
Roby menegaskan, untuk disediakan fitur live chat yang nantinya akan menjadi respon cepat untuk menjawab semua pertanyaan maupun keluhan pengguna layanan. Untuk mewujudkannya, Roby Kurniawan meminta agar segala penguatan sistem di internal Pemkab Bintan segera dilakukan. (yen)
Editor: Sigik RS